DPRP Minta Gubernur Copot Djuli Mambaya Dari Kadinas PU

Tan Wie Long, anggota Komisi I DPRP Provinsi Papua
Jayapura (LP)– Manuver politik yang di lakukan Djuli Mambaya, Kadinas PU Provinsi Papua yang baru sebulan dilantik yang telah mendeklarasikan dirinya maju di Pilgub Sulsel sebagai salah satu Bakal Calon Gubernur mendapat sorotan dari Komisi I DPRP Provinsi Papua.

“kalo memang benar bahwa dia sudah deklarasi dan itu keputusannya, sama saja telah menciderai hati dan perasaan orang Papua, menciderai kepercayaan yang diberikan Gubernur dan masyarakat Papua, padahal kita berharap banyak dia bisa membenahi dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Papua, setelah pak Maikel Kambuaya kena masalah, sedang kita bahas secara internal di Komisi I, yang pasti dalam waktu dekat kita akan meminta Gubernur mencopot yang bersangkutan kalau benar infonya”, kata Tan Wie Long, anggota Komisi I DPRP Provinsi Papua kepada lingkarpapua.com melalui telepon, Jumat (31/3/2017) sore.

Baca Juga:  Incar Emas Asian Games 2018, Petinju Pelatnas Cari Lawan Tanding ke Ukraina

Menurutnya memang aturan dan UU membolehkan untuk PNS terjun ke politik, tetapi secara etika, yang bersangkutan baru saja dilantik dan belum ada prestasi apa – apa, sama saja tidak menghargai kepercayaan yang diberikan rakyat Papua.

Ia mengaku bersama seluruh anggota DPRP masih berada di Biak mengikuti kegiatan Musrenbang, setelah balik Jayapura baru Komisi I melakukan rapat khusus untuk membahas informasi tersebut, sambil meminta di kirimkan bukti – bukti pemberitaan ataupun foto deklarasi Djuli Mambaya yang berniat maju di Pilgub Sulsel 2018.

“Dinas PU itu sangat vital, jadi harus di urus oleh orang yang serius dan focus, kalau waktu dan pikirannya sudah terpecah begitu, bagaimana bisa membenahi infrastruktur di Papua ke depan, kita di Dewan pasti akan bikin sikap ke Gubernur untuk mengevaluasinya”, kata Tan Wie Long yang juga anggota Fraksi Golkar itu.

Baca Juga:  Gelar Lomba Dayung Tradisional, Kodim 1707/Merauke Ingin Budaya Lokal Terus Lestari

Ia menegaskan bahwa masih banyak SDM di Papua yang juga memiliki kemampuan untuk menduduki posisi Kadinas PU, bahkan termasuk beberapa anak asli Papua juga sudah kompeten dan punya kemampuan untuk mengurusi infrastruktur di Papua.

“ini juga jadi pelajaran buat Gubernur, Bupati dan Walikota dalam melantik pejabat di SKPD harus ada semacam Pakta Integritas bahwa yang bersangkutan akan serius mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan, jangan sampai jabatan yang diberikan dan kepercayaan dari rakyat hanya di jadikan batu loncatan, atau untuk mengumpulkan uang demi mengejar ambisi politik dan kekuasaan”, tegas Tan Wie Long yang mengaku baru mendapatkan dan mendengar informasi tersebut dari lingkarpapua.com.

Baca Juga:  Ada 'Pabrik' Miras Merk Terkenal Palsu di Entrop, Pelakunya Mantan Manager Bar Kabur !

Menurutnya para birokrat yang diberikan kepercayaan untuk mengurusi urusan public sebaiknya focus dan loyal pada tugas dan tanggung jawabnya, sehingga amanat yang dipercayakan oleh Kepala Daerah dan rakyat bisa di wujudkan dalam prestasi dan kinerja yang baik dan memuaskan.

“segera kita akan buat pernyataan sikap ke Gubernur untuk copot Djuli Mambaya dari Kadinas PU, kalau benar ada maneuver politik seperti itu, kita butuh orang yang serius mau bangun dan urus Papua, bukan kutu loncat yang hanya cari uang di Papua dan berburu kekuasaan di daerah lain, padahal jabatan yang dipercayakan baru seumur jagung”, tandas Tan Wie Long. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda