PEJABAT DAERAH ANTARA DISKRESI DAN KORUPSI

Seorang pejabat di Papua terbiasa memberikan uang kepada masyarakat begitu saja, akan dilihat sebagai tindakan “memanjakan” orang Papua, dan dalam system hukum positif kita tidak dibenarkan, karena tiap pengeluaran harus dipertanggung jawabkan. Tapi dalam filosofi orang Papua tindakan itu dibenarkan, karena sebagai pejabat ia juga adalah Kepala Suku Besar. Model Hukum Responsif dan Hukum Progresif bisa menjadi solusi untuk situasi itu !

Oleh : Dr. Y. Payzon Aituru, SH, M.sc*

Dewasa ini kita hadapi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang hampir sebagian pejabat Papua terjebak dalam lingkaran kebijakan Diskresi. Ada sebagian sudah divonis, ada juga sebagian yang sedang menikmati jabatannya. Ada juga mungkin sedang main petak umpet, tinggal tunggu kesempatan baik untuk menembaknya.

Tetapi yang bersih dan polos tetap menikmati hidup hari-hari seperti biasa dalam lingkungan masyarakat. Secara garis besar masalah ini, saya ingin mendiskusikannya dalam koteks “Hukum Responsif”, yaitu bagaimana pandangan atau pendapat Nonet dan Selznick, mengkritisi hukum yang menunjukkan ke “AKU-an “Hukum””, yang tidak menunjukkan, aku bukan yang lain.

Pandangan Ke-AKU-an/Hukum, berbicara yang self untuk dirinya sendiri. Sementara fakta sosial yang terjadi yang tidak sejalan dengan hukum adalah efek dari ketidaktaatan hukum itu. Kajian terhadap hukum responsif ini, lebih sedikit juga saya akan menambahkan bagaimana Satjipto Rahardjo menghubungkan dengan teorinya, yaitu “hukum progresif”. Tetapi saya merasa menarik ketika pendapat dalam ranah hukum responsif dan hukum progresif ini, secara nyata dibahas oleh Paul M. Wetson dalam diskursus “Diskresi”.

Hukum responsif adalah model atau teori yang di gagas Nonet dan Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal menggadaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak dan benar-benar otonom.

Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim rule of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Banyak penegak hukum dengan menggunakan kacamata kuda, terjebak dalam konsep otonomi hukum ini.

Padahal hukum adalah alat bagi manusia. Hukum merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum, dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia.

Dalam konsep ini, sebenarnya tidak membicarakan nilai hukum yang otonom itu, melainkan sebuah kalimat keterangan yang hendak menerangkan institusi maupun subyek manusianya yang memplesetkan nilai hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif.

Akibatnya jelas, legitimasi sosial dari hukum itu melorot tajam (Krisis kepercayaan secara tajam mungkin diungkapkan dalam dua koleksi esai akhir-akhir ini: Eugene B. Rostow, ed., Is Law Dead? (New York: Simon & Schuster, 1971)s; dan Roberth Paul Wolff, ed., The Rule of Law, New York: Simon & Schuster; 1971), hal ini dapat ditelaah dalam tulisan, Eugene B. Rostow, “Is Law Dead? Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum (Philipe Nonet & Philipe Selznick, Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law, London: Hanper and Row Publisher, 1978) oleh Philip Nonet dan Philip Selznick di atas tadi dalam tulisan “Law and Society in Transition”. Atas tulisan inilah Nonet dan Selznick dalam kalangan sarjana hukum sering menyebut teori hukum responsif sebagai Teori Hukum Masa Transisi.

Sebenarnya, di balik doktrin otonomi hukum, tersembunyi ideologi statu quo. Pada Status quo sendiri merupakan canopy (benteng perlindungan) orang-orang mapan, orang-orang berpunya, sehingga ini poin pertama kritik Neo-Marxis.

Keberpihakan hukum sangat jelas. Hukum menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. Dengan begitu, secara tersembunyi institusi-institusi hukum telah tercemar dan ikut menyebabkan ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan. Hukum bekerja sebagai alat kekuasaan.

Poin kedua yang dikritik Neo-Marxis adalah legalisme liberal (liberal legalism), khsusnya mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan otonom. Menurut Neo-Marxis, faktual the rule of law tidak mampu mengatasi isu-isu mendasar mengenai keadilan sosial. Lebih buruk lagi, rule of law merupakan musuh tersembunyi bagi keadilan sosial itu sendiri. Bukan keadilan sosial yang diraih dalam rule of law, tetapi kemenangan orang-orang yang mapan dan kaya.

Pengadilan, bukan tempat orang-orang kelas bahwa mendapatkan keadilan sosial, tapi menjadi mimbar dari kelas atas mengadili kelas bawah. Maka sangat lazim sekali rumor dalam masyarakat kita dengar, “hukum tajam kebawah, tumpul keatas”.

Baca Juga:  RI Import Sawit Dari PNG Untuk Diolah Jadi CPO di PTPN II Arso

Di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, Nonet-Selznick mengajukan model hukum responsif (Dalam membahas hukum responsif, Nonet dan Selznick memberi perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu: peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum).

Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini, sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (beriorientasikan tujuan), seperti halnya Roscoe Pound, para penganut paham realisme hukum, dan kritikus-kritikus kontemporer. The model of rules yang diajukan oleh Dworkin, tidak bisa lagi diandalkan menangani dinamika kebuthan-kebutuhan sosial di tengah perubahan yang tidak bertepi dewasa ini.

Di satu sisi, pejabat di Papua  dalam menanggapi situasi sosial orang asli Papua, memberlakukan diskresi sebagai bagian dari filosofi hidup orang yang tentu langkah kita temukan di daerah lain di luar dari daerah Papua.

Misalnya seorang pejabat memberikan uang kepada masyarakat begitu saja, akan dilihat dalam dua sisi. Pertama pejabat Papua memanjakan orang Papua, kedua dalam konteks filosofi hidup orang Papua, apa yang dilakukan pejabat tersebut adalah benar karena dia sebagai pejabat bertindak juga sebagai kepala suku besar. Tetapi dalam hukum positif kita, hal itu tidak dibenarkan karena segala macam keuangan pemerintah harus ada pertanggungjawaban. Lantas bagaimana Nonet dan Selznick menanggapinya?

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial, menyebabkan teori ini tergolong dalam wilayah sociological jurisprudence (Sociological jurisprudence, merupakan pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial.

Dengan kata lain, sociological jurisprudence merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, dan praktik hukum). Bahkan menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif merupakan program dari sociological jurisprudence dan realist jurisprudence (Philip Nonet & Philip Selznick, Law and Society…). Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut  menjadi sistem terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (the souvereignity of purpose), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan;

“….Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies…..a more flexible interpretation that sees rule as bound to spesific problems and contects, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection…”

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang hanya berkutat di dalam sistem aturan hukum positif (Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif” Penjelasan Suatu Gagasan), Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004), model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampui peraturan atau teks-teks dokumen dan looking towards pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua “doktrin” utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: Pertama, Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, Kedua, Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, Ketiga, Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat. Keempat, Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengna tetap berorientasi pada tujuan. Kelima, Memupuk sistem kewajiban moral dalam menjalankan hukum. Keenam, Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum. Ketujuh, Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat. Kedelapan, Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum. Kesembilan, Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka interogasi advokasi hukum dan sosial.

Baca Juga:  Siap Mundur dari Dinas PU, Ini Jualan Djuli Mambaya di Pilgub Sulsel

Hukum responsif, oleh Nonet dan Selznick dikontrasikan dengan dua model yang lain, yaitu hukum represif dan hukum otonom (Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang setia menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Karena sifatnya yang mandiri, maka yang dikedepankan adalah pemisahan yang tegas antara kekuasaan dengan hukum. Legitimasi hukum ini terletak pada keutamaan prosedural hukum yang bebas dari pengaruh politik melalui pembatasan prosedural yang sudah mapan).

 Hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini bertujuan mempertahankan status quo penguasa yang kerapkali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dengan demikian, hukum ini dirumuskan secara rinci untuk mengikat setiap orang, kecuali penguasa/pembuat hukum.

Hukum represif lebih mengarah pada pelayanan kekuasaan dan menafikan aspirasi publik. Ini jelas terlihat dalam ciri utamanya; Kekuasaan politik mengatasi institusi hukum, sehingga kekuasan negara menjadi dasar legitimasi hukum, Penyelenggaraan hukum dijalankan menurut perspektif penguasa dan pejabat (menempatkan ketertiban menjadi tujuan utama hukum serta mementingkan kemudahan administratif). Peraturan-peraturan yang diskriminatif (bersifat keras/ represif mengikat rakyat, tapi lunak terhadap penguasa). Alasan pembuatannya bersifat ad-hoc sesuai keinginan arbitrer penguasa.

Kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan, Pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas, Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian diri, Kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat, dan ketidakpatuhan dihukum sebagai kejahatan, Partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan diri, sedangkan kritik dipahami sebagai pembangkangan.

Dari konstelasi hubungan antar variabel itu, jelaslah bahwa hukum represif merupakan sistem hukum kekuasaan represif yang bertujuan mempertahankan kepentingan penguasa yang kerapkali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Karena hukum merupakan alat penguasa, maka dalam geraknya aturan-aturan hukum tidak mengikat penguasa, maka dalam geraknya aturan-aturan hukum tidak mengikat penguasa sebagai pembuatnya. Sebaliknya, ia berfungsi mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat untuk menciptakan, melaksanakan, serta memperkuat kontrol terhadap segenap kegiatan masyarakat.

Konfigurasi sistem hukum yang demikian, tak pelak lagi memunculkan wajah hukum yang memihak pada elite penguasa. Persis di titik ini, hukum represif sejalan dengan apa yang oleh Podgorecki disebut hukum otoritarian. Yakni suatu sistem hukum dengan ciri: Pertama, substansi hukumnya berisi peraturan yang mingikat sepihak dan materinya berubah-ubah sesuai keinginan yang bersifat arbitrer sang penguasa. Kedua, aturan hukmu dipakai sebgai kedok dengna cara yang lihai untu menutupi intervensi kekuasaan yang berlebihan. Ketiga, penerimaan masyarakat terhadap hukmu berjalna dalam kesadaran palsu. Keempat, sanksi-sanksi hukum, potensil menimbulkan keberantakan sosial (social distintegration), dan nihilisme sosial menyebar tak tekendali. Kelima, tujuan akhir hukum adalah legitimasi institusional yang lepas dari persoalan diterima tidaknya oleh masyarakat.

Hukum responsif juga kontras dengan model hukum otonomi (autonomous law), karena model yang disebut terakhir secara radikal menutup diri terhadap dunia di luarnya. Tatanan hukum ini berintikan supremasi peraturan dan prosedur, sehingga masalah keadilan hanya dimaknai sebatas keadilan prosedural. Secara lebih rinci, tipe tatanan hukum otonomi ini memperlihatkan diri: hukum terpisah dan kekuasaan (politik) yang mengimplikasikan penolakan terhadap kekuasaan, Tata hukum mengacu pada “model aturan”.

Dalam kerangka ini, maka aturan menjadi satu-satunya dasar penilaian dan tanggung-jawaban hukum. Selain itu, aturuan membatasi kreativitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik. Prosedur dipandang sebgai inti hukum, dan dengan demikian tujuan pertama dan kompetensi utama tata hukum adalah regularitas. Loyalitas pada hukum bermakna sama dengan kepatuhan pada aturan hukum positif. Diskresi angat dibatasi karena dapat merongrong integritas proses hukum. Formalisme dan legalisme menjadi landasan pertimbangan utama. Kritik terhadap aturan hukum postif harus dilaksanakan melalui proses legislasi.

Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Bernard L. Tanya, dkk, 2010: 216) berpendapat bahwa hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata, maka sudah tentu soal diskresi menjadi sangat urgen dalam penyelenggaraan hukum. Thomas Aaron merumuskan diskresi sebagai “…Power authority conferred by law to action on the basic of judgement or concience, and it use is more an idiea of moral than law…” (Thomas Aaron, The Central of Police Discretions, Springfield: Charles D. Thomas, 1960.).

Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal. Satjipto Rahardjo (dalam Bernard L. Tanya, dkk, 2010: 216), mengutip pendapat Paul M. Weston, demikian, “….decision making has been termed the selection of the best,, the most practical or satisfactory course of action…” (Paul M.Weston, Supervision in the Administration of Justice Police Corrections Courts, Springfield: Charles D. Thomas, 1965).

Baca Juga:  Apa Itu Jurnalis Warga ???

Kiranya jelas, diskresi bagi penyelenggara hukum merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Diskresi yang dilakukan seorang penyelenggara hukum, semata-mata atas dasar pertimbangan tentang kegunaan dan kefungsiaan tindakan itu dalam mencapai tujuan yang lebih besar demi menjaga kewibawaan hukum itu sendiri. Dalam kata-kata Louis A. Redelet ditegaskan, “…Law is not an end in itself. Properly understood, it is a means to higher ends in human affair, much as good order, justice…” (M. Faal, Penjaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991).

Pada dasarnya, diskresi ditempuh karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial (Hal yang sama dikatakan Satjipto Rahardjo ketika ia mengkonstatir bahwa hukum itu secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet (Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983). Menurut Doorn, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesemapatan kepada pelaksananya untuk mebambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi. Tujuan-tujuan seperti keadilan, kepastian, keserasian, misalnya itu terlalu umum sehingga para pelaksana berpeluang mengembangkan penafsiran mengenai sekalian tujuan itu. Persis di titik ini, diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturna oleh hukum itu sendiri.

Menghadapi kondisi transisonal di mana persoalan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi, maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih. Ini penting dilakukan karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan kekinian yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teksi aturan yang ada. Jika pun ada aturannya, banyak yang tidak mutu karena saling kontradiktif dan tumpang-tindih di sana-sini. Karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif mutlak perlu untuk memandu pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan tersebut. Aparat penegak hukum, entah polisi, jaksa, maupun hakim dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah inti terobosan dalam hukum progresif.

Terkadang sifat KASIH….!!! yang ditujukan kepada rakyatnya merupakan bagian-bagian yang tidak tercover dalam sistem hukum kita. Sistem hukum kita belum mampu menjangkau filosofi dasar hidup orang Papua. Tetapi bukan berarti dengan adanya hukum responsif dan hukum progresif, pejabat juga dengan kehendaknya sendiri menyalah gunakan kewenangan hukum.

Hukum progresif dan hukum responsif mengkritisi hukum yang ke-otonomi-an, itu harus terbuka terhadap fakta sosial yang terjadi demi kepentingan umum. Tetapi bila diskresi yang dilakukan pejabat Papua itu untuk memperkaya diri sendiri, ini bukan lagi diskresi tetapi komplotan maling yang berlindung dibalik diskresi.

Dalam sebuah indept interview, saya berbicara dengan seorang mantan pejabat yang di vonis melakukan tindakan pidana korupsi. Dalam keterangannya kepada saya… “anak, saya dituduh melakukan tindak pidana korupsi lantaran tidak merespon permintaan persenan dari salah satu lembaga penegak hukum di Papua…”. fakta ini merupakan suatu tindakan penistaan hukum yang sesungguhnya.

Penegak hukum bukan berdiri sebagai panglima tetapi berdiri sebagai pecundang untuk mencari keuntungan pribadi. Ini bukan lagi mewujudkan Negara hukum dalam prinsip wetmatiegheid van bestuur atau nullum crimen sine lege dalam teori asas legalitas. Hukum sebagai tata hukum menurut Austin sangat penting kita tegakkan. Tetapi karena hukum itu sebagai moral sosial menurut Emile Durkheim, maka sebaiknya perlu penegakkan hukum kritis terhadap pejabat Papua yang menggunakan diskresi dalam menjawab dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat Papua yang turut berpartisipasi di dalam pembangunan daerah.

Bila hukum itu dipandang sebagai cermin rasionalitas sesuai dengan aktualisasi sosial masyarakat, maka otoritas atau hukum yang normatif otonom itu, wajib juga berkontribusi menegakkan supremasi hukum berdasarkan kenyataan normatif (George Gurvitch).

Jadi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Coorporate Government), pejabat daerah harus memperhatikan dan memisahkan kewenangan yang menjadi domain diskresi dan kewenangan yang merujuk kepada tindak pidana korupsi. Kebijakan diskresi tidak boleh semena-mena digiring kedalam tindak pidana korupsi.

Karena banyak penegak hukum tidak memahami kewenangan diskresi terkadang menggiring fakta hukum ke dalam tindak pidana korupsi. Bila membaca konsep dari Paul M. Wetson, maka jelaslah diskresi merupakan perbuatan hukum yang terdapat diluar prosedur hukum tetapi Ius constituendum dalam implementasi kebijakan itu dilaksanakan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum atau dilakukan demi kepentingan umum. *(Penulis adalah putra kelahiran Asmat, Papua yang kini aktif sebagai Dosen di FH Uniyap, Jayapura, Papua)

Berikan Komentar Anda