PDRI Minta Pilwalkot Jayapura di Ulang, MK Tolak Karena Tak Punya Legal Standing

Jayapura (LP)Papua Democratic and Research Institute (PDRI) atau Lembaga Demokrasi dan Riset Papua “mewakili kotak kosong” yang dikalahkan oleh pasangan calon Benhur Tomi Mano – Rustam Saru (BTM-HaRUS) dalam Pilwalkot Jayapura 2017 lalu akhirnya harus legowo menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan PDRI.

Dikarenakan sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Pemantau Pemilu, PDRI tidak memiliki legal standing untuk berperkara di MK menggugat SK KPU Kota Jayapura Nomor : 15/Kpts/KPUKT-JPR/11/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Walikota Jayapura 2017.

Seperti tertuang dalam amar Putusan MK Nomor : 48/PHP.KOT-XV/2017 yang diperoleh lingkarpapua.com semalam, Hakim Ketua Arief Hidayat, dan 7 Hakim Anggota lainnya, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gde Palguna dibantu Panitera Pengganti Hani Adhani memutuskan menolak gugatan PDRI dan menerima eksepsi dari KPU Kota Jayapura sebagai Termohon dan paslon BTM – HaRUS sebagai Pihak Terkait.

Sebagaiman diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, selain pasangan calon, pemantau pemilu juga memiliki legal standing, namun pemantau pemilu yang sudah terdaftar dan terakreditasi oleh KPU, sedangkan PDRI belum terakreditasi oleh KPU bahkan belum terdaftar di KPU sebagai pemantau pemilu.

PDRI yang diwakili oleh Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH dan Ariel Marini, SH, adalah sebuah LSM yang di dirikan oleh beberapa praktisi politik dan eks Komisioner KPUD sejak 4 November 2010 oleh Melyana Ratana Pugu, S.IP, M.Si, Benny Swenny, S.Sos, Tjpto Wibowo, S.Pd, M.Si, Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH.

Baca Juga:  PSI Dukung Jokowi Nyapres Lagi di 2019, Presiden Minta PSI Harus Berani Tampil Beda

Dalam salinan putusan MK Nomor : 48/PHP.KOT-XV/2017 itu disebutkan PDRI awalnya di dirikan untuk memantau pelaksanaan pemilu di kawasan Pegunungan, tetapi karena dinamika politik yang terjadi di Pilwalkot Jayapura setelah  penetapan calon tunggal, akhirnya mereka putuskan untuk memantau di Kota Jayapura walau terlambat untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota.

Dimana dalam gugatannya selain memohon kepada MK diberikan “legal standing” PDRI juga mengungkap sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang menurut mereka masuk kategori Terstruktur, Sistemik dan Massif (TSM) yang melibatkan pasangan calon BTM – HaRUS yang juga sebagai Petahana, penyelenggara KPU Kota Jayapura bahkan juga melibatkan jajaran Pemkot dan DPRD Kota Jayapura.

Sehingga PDRI meminta agar MK membatalkan SK KPU Kota Jayapura Nomor : 15/Kpts/KPUKT-JPR/11/2017 tanggal 22 Februari 2017, dan menetapkan agar dilakukan pemilihan ulang dimulai dari tahap awal pendaftaran, karena ada indikasi bahwa penyelenggaran tidak professional dan netral dalam menjalankan amanat UU.

Alasan ditolaknya gugatan PDRI oleh MK selain soal legal standing, batas waktu memasukkan berkas gugatan ke MK juga di nilai sudah daluwarsa, karena lebih dari 3 hari sejak penetapan oleh KPU Kota Jayapura, dimana PDRI mendaftarkan gugatannya ke MK via online per tanggal 27 Februari 2017, sedangkan penetapan KPU Kota per tanggal 22 Februari 2017.

Hal lainnya yang digugat oleh PDRI adalah ketidak profesionalan KPU Kota Jayapura dalam hal penetapan pasangan calon, dimana sebelumnya sudah menetapkan dua pasangan calon, namun karena di gugat oleh pasangan calon BTM – HaRUS, meski sudah di tolak oleh Panwaslu, hingga akhirnya gugatan masuk ke PT TUN Makassar, dan saat KPU Kota sudah kasasi atas perintah KPU RI, sehingga kasaasi di batalkan sehingga kasasi juga di tolak, yang ditindak lanjuti oleh KPU dengan menetapkan Pleno penetapan BTM – HaRUS sebagai calon tunggal dalam PIlwalkot Jayapura kemarin.

Baca Juga:  Bupati Mimika di 'Impeachment' ?

Padahal menurut PDRI, semestinya sejak awal pendaftaran KPU Kota sudah harus menyatakan ketiga pasangan calon yang mendaftar Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PKPU Nomor 9 Tahun 2016.

Keterlibatan jajaran Pemkot dan DPRD adalah dengan dibentuknya Pansus oleh DPRD dan Dukcapil yang menekan KPU Kota sehingga DPT Kota Jayapura yang per 6 Desember 2016 telah ditetapkan 348.280 orang menjadi hanya 308.778 orang dan kemudian berubah lagi menjadi 308.775.

Bahkan nama salah satu pasangan calon Boy Markus Dawir (BMD) yang sebelumnya ada di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdaftar di TPS 30 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, namun hilang di dalam DPT, bahkan jumlah pemilih di TPS tersebut yang awalnya 634 pemilih berubah menjadi 231.

Menurut PDRI juga perolehan suara pasangan calon BTM-HaRUS adalah 116.006 suara, sedangkan kotak kosong 21.569 suara, dimana bila partisipasi jumlah pemilih hanya 139.483 orang atau hanya 45% dari DPT Kota Jayapura, sedangkan perolehan suara BTM-HaRUS hanya 37,75%, yang berarti tidak mepresentasikan pilihan masyarakat Kota Jayapura.

Namun semua tudingan PDRI tersebut dipatahkan oleh KPU Kota Jayapura sebagai Termohon melalui Kuasa Hukumnya Ali Nurdin, SH, ST & Partner, dimana menurut mereka semua permohonan pemohon kabur dan tidak jelas, karena tidak ada satupun dalil dari pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang merugikan Pemohon.

Baca Juga:  6% Dana Otsus Untuk Adat, Perempuan dan Agama Kemana ?

Tudingan PDRI tentang adanya mobilisasi massa, money politik, pemilih di bawah umur, tidak mampu dibuktikan dengan menyebutkan secara terang dan jelas, kapan dan dimana terjadinya, termasuk juga tudingan adanya pelanggaran TSM, karena PDRI tidak mampu menyebutkan pelanggaran yang mana saja yang dikategorikan TSM.

Sementara pasangan calon BTM – HaRUS melalui kuasa hukumnya Dr. Refly Harun, SH, MH, LL.M, Paskalis Letsoin, SH, MH, Muh. Salman Darwis, SH, M.H.Li, Eliezer I. Murafer, SH dalam keterangannya membenarkan eksepsi yang disampaikan oleh KPU Kota Jayapura.

Terkait dibatalkannya pasangan calon BMD – Alam, bukan karena ada konspirasi antara KPU, pasangan calon, maupun pihak lainnya, namun muri karena tidak terpenuhinya syarat dukungan minimal partai politik untuk terdaftar sebagai pasangan calon.

Jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 275.694 jiwa, sesuai Pasal 8 ayat 2 huruf b PMK Nomor 2/2017 disebutkan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dapat diajukan apabila ada perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5%.

Sedangkan perolehan suara pasangan calon BTM – HaRUS dalam Pilwalkot kemarin adalah 116.006 suara (setuju), sedangkan kotak kosong hanya memperoleh suara sebanyak 21.569 suara (tidak setuju) atau selisihnya 68,64%.

Sehingga baik KPU Kota Jayapura sebagai Termohon maupun pasangan calon BTM – HaRUS sebagai Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim menilai permohonan PDRI untuk mengulang Pilwalkot Jayapura adalah tidak berdasar dan kabur, sehingga MK harus menolak gugatan PDRI.(walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda