TROTOAR, BAHU JALAN, DAN HAK PEJALAN KAKI YANG TERAMPAS

Kondisi jalan abepura raya. Semakin terkikisnya layanan kepada fasilitas pejalan kaki karena padatnya kendaraan

Pernah dengar istilah Utamakan Pejalan Kaki ??? Itu bukan istilah atau petuah orang tua loh. Itu perintah UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya di Pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2), dimana disebutkan bagi kendaraan bermotor yang tidak mengutamakan pejalan kaki atau pengendara tidak bermesin di denda maksimal Rp. 500 ribu. Tapi prakteknya kita di Jayapura, justru terbalik, aturan dan penegakan hukum lebih mengutamakan mobil. Jadi jangan heran kalau banyak pengendara mobil seenaknya saja merampas hak – hak pejalan kaki, dan anggap pejalan kaki adalah ‘warga kelas dua’ jadi nggak punya hak atas pemanfaatan jalan raya, apalagi kalau mobil ‘plat merah’ dan milik orang berduit, siapa yang berani korek ??

Oleh : Walhamri Wahid

Seorang ibu dengan anak umur 2 tahun dalam gendongannya berteriak histeris sambil memaki, di depannya sebuah mobil mewah merk Fortuner nyelonong mundur ke badan jalan keluar dari parkiran hampir menabrak si ibu, sedangkan dari belakang disaat bersamaan sahutan klakson membuatnya panik, belum lagi umpatan dari tukang parkir yang menyalahkannya.

“makanya kalau ibu jalan pake mata, lihat mobil mau mundur kok, lagian kenapa jalan di badan jalan, kan ada trotoar”, umpat si tukang parkir dan penumpang lainnya yang berada di kursi belakang mobil Fortune tersebut.

“ko butakah !!!, trotoar mana yang mau saya lewati, semua su’ penuh dengan mobil parkir, ko’ yang goblok, kasih tahu ko’ pu bos, jangan bikin restoran kalau tidak punya area parkir, saya harus jalan di atas mobil yang ada parkir di trotoar kah ??” balas si ibu tidak kalah sengitnya.

Nampak kendaraan mobil yang diparkir sembarangan dibahu trotoarPemandangan dan peristiwa semacam itu bukan sekali dua kali terjadi di Kota Jayapura belakangan ini, di beberapa tempat yang di waktu – waktu tertentu tiba – tiba bahu jalan dan trotoar di alih fungsikan sebagai area parkir, yang menyebabkan jalanan macet, sehingga terpaksa para pejalan kaki tidak dapat berjalan dengan nyaman di trotoar, harus berputar memasuki badan jalan, karena jalurnya untuk berjalan dengan nyaman dan aman, trotoar dan bahu jalan sudah terampas oleh mobil yang parkir seenaknya, meski sudah di pasang ferboden (pembatas jalan) di tepi jalan.

Keluhan warga soal tidak adanya penanganan yang tuntas terkait hal itu juga sudah berkali – kali di sampaikan baik secara langsung dalam forum – forum warga, maupun di social media secara terbuka.

Penguasaan bahu jalan dan trotoar oleh para pengguna roda empat sebagai lahan parkir sehingga merampas hak pejalan kaki akhir – akhir ini mulai meresahkan warga masyarakat, sedikitnya ada beberapa titik yang rawan menimbulkan laka lantas akibat semrawutnya tata kelola trotoar, bahu jalan, dan areal parkir di Kota Jayapura selama ini, parahnya petugas keamanan, pemerintah maupun aparat penegak hukum yang cenderung otoriter melanggar dan merampas hak pejalan kaki tanpa rasa bersalah, entah apa karena tidak tahu aturan atau tahu tapi pura – pura bego.

Baca Juga:  LUKMEN Ajak Jaga Kebhinekaan, Tokoh Agama di Nabire Satukan Barisan Untuk Nomor Satu

Untuk wilayah Abepura kawasan yang rawan adalah ruas jalan mulai dari Lingkaran Abepura sampai di Kantor Otonom Kotaraja, titik terawan yang beberapa kali nyaris terjadi insiden laka lantas adalah di depan Rumah Makan Sendok Garpu, dimana saat jam – jam makan siang ataupun malam, dipastikan trotoar dan bahu jalan akan di padati oleh mobil – mobil mewah, mulai dari plat merah milik pejabat, truk besar milik TNI / Polri beberapa kali kepergok merampas hak pengguna jalan maupun gerobak PKL yang di lindungi peraturan perundang – undangan.

Di dalam Kota Jayapura juga kita lihat beberapa titik bahu jalan bahkan trotoar dijadikan sebagai lahan parkir oleh tamu – tamu perkantoran, seperti di depan Bank Papua, Mapolres Jayapura, depan PLN Jayapura dan Restaurant B-One, dan di depan beberapa hotel – hotel yang kian marak bermunculan, sewaktu – waktu bahu jalan bahkan trotoar di alih fungsikan menjadi lahan parkir apabila ada event tertentu dan parkiran mereka yang sempit sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang datang.

Padahal di lokasi – lokasi dimaksud, tidak ada tanda atau rambu bahwa area tersebut bisa digunakan untuk parkiran, bahkan beberapa kali, mobil – mobil tersebut seenaknya saja parkir di bawah rambu larangan parkir.

Didalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (PP Jalan)

Dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib disediakan oleh pemerintah sesuai dengan jenis jalan tempat trotoar dibangun, dimana kalau jalan nasional pengadaan dan pengaturan trotoar menjadi kewenangan pemerintah pusat, untuk jalan provinsi oleh Pemerintah Provinsi, untuk jalan kabupaten dan jalan desa di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, demikian pula untuk jalan kota di selenggarakan oleh Pemerintah kota, sedangkan jalan tol oleh badan Usaha jalan Tol.

Bahkan di dalam Pasal 34 ayat (4) PP jalan secara terang disebutkan bahwa trotoar hanya di peruntukkan bagi pejalan kaki, dan bagi pelanggarnya sudah jelas dan terang sanksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 ayat 2 UU LLAJ ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan terganggunya fungsi perlengkapan jalan di pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.

Baca Juga:  Guru Tetap di Daerah THR-nya Tergantung Pemda, Ini 8 Instansi Penerima THR Terbesar

Sedangkan di dalam Pasal 275 ayat 1 UU LLAJ, ancaman bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan bisa di pidana kurungan paling lama 1 bulan ata denda Rp. 250.000.

Itu artinya keberadaan trotoar, merupakan hak pejalan kaki bukan untuk orang pribadi, PKL, ataupun area parkir mobil dan motor, sehingga bagi orang perorang ataupun badan usaha yang menyalahgunakan trotoar untuk parkiran usaha mereka, ataupun sebagai area berjualan mestinya ditindak dan diberikan sanksi, hal yang tidak kita temukan di Kota Jayapura sampai dengan saat ini, justru penyalah gunaan trotoar yang merampas hak – hak pejalan kaki terjadi di depan mata pemerintah tanpa ada upaya untuk menertibkan apalagi menindak.

Seperti diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (PP Jalan) yang mengatur soal bagian – bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, disebutkan bahwa pemanfaatan bahu jalan bagi area parkir dibolehkan sepanjang memang di kawasan tersebut ada tanda atau rambu khusus yang disediakan.

Kalau di kota – kota besar sering kali kita saksikan garis – garis putih berjejer serong di tepi jalan, dan kendaraan tidak boleh parkir di luar garis – garis tersebut, apabila keluar dari garis maka kendaraannya akan di tindak, seperti yang sering kita saksikan di siaran TV, bagaimana gencarnya DLLAJ di ibukota Jakarta menderek mobil yang parkir seenaknya saja di luar dari tempat yang sudah ditentukan.

Solusi Perparkiran Kota Jayapura dan Peluang Bisnis Parkir Valet

Menertibkan dan mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan tentunya bukan hal mudah, tidak bisa serta merta Pemerintah melarang warganya memanfaatkan trotoar yang tingginya sudah sama dengan parkiran usaha warga sebagai lahan parkir tambahan bila pengunjung usaha mereka membludak.

Hal yang bisa dilakukan dimulai memperketat perolehan Izin Usaha bagi investor yang ingin berinvestasi di sector jasa ataupun usaha lainnya yang dipastikan membutuhkan areal parkir yang memadai seperti Rumah Makan dan Restoran, Hotel, Supermarket, dll.

Pemerintah Kota Jayapura sudah saatnya tidak “jual murah” izin membangun ataupun izin usaha, harus ada persyaratan memenuhi ketersediaan area parkir, bila ke depan sudah tidak memungkinkan tentunya bisa ke bawah atau ke lantai atas seperti yang berlaku di kota – kota besar.

Baca Juga:  Kemarin Mendaftar, KPU Bilang Dukungan 9 Parpol Untuk LUKMEN Sah dan Memenuhi Syarat

Namun pada prakteknya yang kita lihat di Kota Jayapura saat ini justru izin usaha itu di jual murah kepada para investor, contoh kongkrit beberapa hotel yang tidak memiliki area parkir memadai dan terkesan di paksakan, Hotel Grand Abepura, Hotel Aston, dan beberapa hotel lainnya.

Lantas bagaimana dengan kondisi yang sudah terjadi saat ini seperti kemacetan parah yang sering terjadi di depan Rumah Makan Sendok Garpu Kotaraja, karena dengan adanya penertiban terhadap pemanfaatan trotoar di bahu jalan sedikit banyak akan berdampak pada pendapatan usaha – usaha mereka.

Dibalik masalah, biasanya selalu ada peluang, para pelaku usaha yang sudah berinvestasi ratusan juta tentunya tidak ingin usahanya mati seketika hanya karena masalah larangan parkir di bahu jalan dan trotoar, namun mereka juga tidak bisa egois mementingkan profit semata tanpa peduli terhadap hak – hak pejalan kaki dan pengendara lainnya.

Kondisi ini bisa di olah menjadi sebuah peluang usaha baru dan juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota tentunya, di area usaha yang rame pengunjungnya dipastikan masih ada tanah kosong atau areal yang difungsikan sebagai area parkir dengan bekerja sama dengan pemilik area lahan kosong dimaksud, dengan membuka usaha parkir valet seperti yang kita saksikan di mal – mall besar di kota metropolitan.

Sehingga pengunjung akan merasa “bak raja”, cukup menyerahkan kunci kepada petugas parkir, dan mobil akan di urus oleh pengelola parkir, yang akan memarkir kendaraan pengunjung ke lokasi yang lebih aman dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Demikian juga saat pengunjung hendak pulang, cukup menunggu di depan, dan mobil akan di antarkan kembali, sehingga secara marketing hal itu juga bisa menjadi bagian dari “service” ke pelanggan.

Manfaat bagi Pemerintah, dengan munculnya pengelola parkir valet, tentunya akan lebih memudahkan Pemkot untuk menarik retribusi parkir guna mengisi kas daerah, dan manfaat bagi pemilik kendaraan juga, harta mereka lebih aman, resiko tersenggol kendaraan lain karena parkir di bahu jalan tidak akan terjadi, memang akan sedikit mahal mungkin, tapi tentunya itu bukan masalah, untuk makan di restoran mereka tidak sungkan merogoh kocek hingga ratusan ribu bahkan jutaan sekali makan, masa untuk keluar Rp 10.000 – Rp 20.000 saja keberatan.

Dan mau tidak mau, memang harus ada kesadaran dari pemilik dan pengelola usaha untuk melakukan hal itu, kalau mereka cuek dan malas tahu, tidak ada jalan lain, berlakukan penegakan hukum, tertibkan pemanfaatan trotoar dan bahu jalan sesuai peraturan perundang – undangan. (***)

Berikan Komentar Anda