‘Sakit Parah’, BUMD Milik Pemprov Papua Ini Sudah 11 Bulan Belum Gaji Karyawan

PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP)

Bangunan megah nan artistik, siapa sangka perusahaan plat merah milik Pemprov Papua itu sudah 11 bulan “menelantarkan” puluhan karyawannya tanpa memberikan gaji. Sebulan saja Anda tidak di gaji majikan, bagaimana pusingnya. Apalagi itu satu – satunya sumber penghasilan Anda ?

Oleh : Walhamri Wahid

Bangunan besar berwarna abu – abu  kombinasi kuning dengan ornament ukiran khas Papua diatasnya itu terlihat megah, bagi orang awam saat melihat pasti mengira itu adalah kantor perusahaan besar dan bonafid, belum lagi jejeran mobil plat merah yang parkir di dalamnya, di bagian depan bangunan tertulis plang nama yang menyatu dengan pagar, PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP).

Begitu kita memasuki pintu pagarnya, aura ‘mati suri’ langsung tertangkap, beberapa orang karyawan tampak bermalas – malasan dengan muka bersungut – sungut tampak berleha – leha di teras depan dekat pos jaga.

“kami tunggu keajaiban saja, mau kerja apa lagi, mesin sudah sejak bulan Desember 2016 kemarin tidak pernah menyala (beroperasi-Red), orang gila siapa yang sanggup bekerja tapi sudah 11 bulan tidak pernah terima gaji, kami tidak tahu juga bagaimana nasib kami ini”, celetuk Maya Wanma spontan dengan nada tinggi menahan emosi dan kekecewaan yang seperti hendak ‘muntah’ keluar setelah berbulan – bulan lamanya tertahan.

Ia tidak sendiri, beberapa rekan kerjanya juga mengeluhkan hal yang sama kepada Lingkar Papua, Senin (10/4/2017), beberapa diantara mereka karena sudah tidak tahan, akhirnya memutuskan untuk tidak masuk kantor lagi dan memilih cari pekerjaan lain, namun ada juga yang masih bertahan tetap masuk kantor dan mencari pekerjaan sampingan semisal ojek, atau pekerjaan lainnya diluar jam kerja.

“tidak tahu kami harus mengadu kemana lagi, kami ini hanya orang  kecil, kami sudah menghadapi Sekda beberapa waktu lalu, hanya dijanjikan saja akan dicarikan solusi, kami mau ngadu ke DPRP, kami takut nanti disalahkan, dulu pernah kita ke DPRP, yang ada kami dapat semprot dari perusahaan, karena dianggap melangkahi dan mencemarkan nama baik perusahaan, tapi kami punya anak istri juga butuh biaya hidup, untung masih ada keluarga yang mau bantu – bantu bertahan, ini sudah mau 1 tahun kami semua tidak pernah gajian”, kata Samson Pahabol yang bekerja di bagian produksi dan beberapa waktu lalu mengkordinir teman – teman kerjanya menghadap Sekda Provinsi Papua, Herry Dosinaen.

Baca Juga:  Soal Freeport, Perlu Ada Formula Jalan Tengah

Sedikitnya ada 40-an karyawan yang belum di gaji oleh manajemen perusahaan daerah yang dibawah kendali holding company milik Pemerintah Provinsi Papua memasuki 12 bulan ini, padahal status karyawan di BUMD itu adalah karyawan tetap.

Sejak tahun pertama kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal, manajemen perusahaan daerah itu memang terkesan terseok – seok, sebagai BUMD, alih – alih memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), PT. PRP justru menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi Papua, makanya hingga kini Pemprov belum punya solusi apakah di bubarkan ataukah di obati.

“perusahaan ini semenjak di pimpin oleh orang yang beckgroundnya bukan dari professional dan tidak kompeten, menjadi pincang jalannya, karena lebih sering dijadikan alat kepentingan perorangan, kelompok maupun politik, makanya dia jadi sakit, dan tidak pernah di obati hingga tuntas, jadi sakitnya makin parah”, celetuk karyawan lainnya menceritakan asal muasal penyakit yang diderita oleh BUM milik Pemprov Papua itu.

Puluhan karyawan PT. PRP merasa selama ini Pemprov sebagai ‘induk’ mereka kurang mensuport keberlangsngan PT. PRP melalui pekerjaan – pekerjaan sesuai dengan kemampuan perusahaan, dimana banyak orderan cetak mencetak yang diberikan ke pihak ketiga di orderkan di percetakan di luar Papua semua

“di koran – koran Gubernur bilang semua barang cetakan harus di cetak disini, biar perusahaan ini juga hidup, tapi nyatanya, tidak pernah, bahkan berapa kali buku Gubernur, ataupun Laporan 4 Tahun Kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal saja dicetak di Jawa, kami hanya lebih sering di kasih orderan penggandaan (fotocopi) saja, padahal dengan mesin, teknologi dan karyawan yang banyak, biaya operasional perusahaan ini tinggi”, kata Samson Pahabol yang di amini oleh karyawan lainnya.

Hak – hak karyawan yang belum terbayarkan menurutnya selain gaji tetap, tunjangan kesehatan, BPJS tenaga kerja juga belum dibayar lebih dari setahun, bahkan kabarnya listrik di BUMD milik Pemprov Papua itu juga sudah memasuki masa kritis batas deadline pemutusan.

“listrik saja kayaknya sudah mau masuk 3 bulan blum terbayar ini, mau bayar dari mana, karena sejak Desember itu sudah tidak pernah berproduksi, semua surat – surat dan izin perusahaan juga sudah mati, jadi kita mau ikut tender atau lelang bagaimana”, kata Maya Wanma prihatin.

Baca Juga:  Meski Di Tengah Kota Jayapura, Masih Banyak Bangunan Sekolah Yang Kondisinya Memprihatinkan

Sakit kronis PT. PRP sebenarnya terletak di manajemen pengelolaan, dimana sejak terjadi perubahan manajemen saat pergantian kekuasaan di pucuk pimpinan Provinsi dari Barnabas Suebu (Kaka Bas) ke Lukas Enembe, PT. PRP yang berorientasi profit tersebut di kendalikan oleh “orang – orang Gubernur”, yang di nilai kurang cakap untuk mengurusi perusahaan sebesar PT. PRP.

Karena dari sisi teknologi, SDM, fasilitas, peralatan dan perlengkapan, PT. PRP semestinya bisa bersaing di tingkat nasional, namun rupanya kemampuan dan kecakapan manajemen tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan, bahkan kabarnya PT. PRP sempat mengalami kerugian hingga Rp 10 Miliar, karena besar pasak dari pada tiang.

Manajemen sejak awal sudah salah dalam menetapkan segmen market yang hendak di sasar, sehingga tidak punya goal dan target yang terukur, semua segmen pasar mau di garap, mulai orderan pinggir jalan, dan orderan kelas kaki lima pun mau di lahap, padahal semestinya perusahaan ini bermain di “kelas kakap” bersaing dengan perusahaan percetakan lainnya yang ada di Indonesia.

Dari beberapa keluhan masyarakat yang ingin menggunakan jasa PT. PRP mengeluhkan mahalnya harga yang ditetapkan oleh perusahaan milik daerah itu, sebagai perusahaan besar dengan dukungan alat dan modal memadai, semestinya PT. PRP bisa menjadi “induk semang” bagi industry percetakan kecil lainnya yang makin marak di Kota Jayapura, bukan malah ikut turun rebutan order di lahan yang sama.

Penetapan Harga Pokoko Produksi (HPP) yang terlalu tinggi, menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam manajemen stok bahan baku, manajemen harga, dan manajemen produksi, sekiranya manajemen jeli, mestinya PT. PRP bisa memberikan harga yang tidak jauh beda dengan harga di Jawa namun dengan standar kualitas cetakan yang prima.

Sehingga pengusaha – pengusaha kecil yang ada di Papua akan lebih memilih mencetak di PT. PRP ketimbang mencetak ke Jawa, karena meski lebih murah di Jawa, ongkos kirim tentunya juga mahal, apalagi bila harus menggunakan pesawat terbang, namun karena adanya kesalahan dalam strategi harga dan kekeliruan dalam penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga bagi pengusaha Papua, ongkos cetak di Jawa + ongkos kirim dengan pesawat, masih lebih mahal harga di PT. PRP.

Baca Juga:  Sampah Bisa Jadi Rejeki

Salah satu factor penghambat juga mental manajemen yang merasa sebagai perusahaan plat merah, sehingga masih selalu berharap “disuap” orderan dari Pemerintah, padahal sebagai sebuah BUMD, maka manajemen pengelolaan PT. PRP harus market oriented, dan mengikuti hukum pasar dengan semangat kompetitif, kalau dikelola dengan benar, status “plat merah” PT. PRP itu semestinya membuat dia menjadi makin besar dan menyumbang pundi – pundi ke kas daerah, karena tidak akan kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang juga bergerilya berebut orderan.

“iya, bagaimana kita mau cetak di PT. PRP, tanya harga saja sudah kemahalan, kami mau dapat apa, lebih baik cetak di Jawa masih bisa dapat untung”,  celetuk seorang kontraktor yang biasa bermain di pekerjaan cetak mencetak di lingkungan Pemda kepada Lingkar Papua belum lama ini.

Dengan fasilitas yang memadai dan standar kualitas cetakan yang tinggi, mestinya cetak surat suara pada Pilkada di 29 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Papua yang nilainya miliaran rupiah itu bisa menjadi salah satu orderan yang digarap oleh PT. PRP.

Tapi nyatanya semua surat suara yang digunakan dalam Pilkada di 29 kabupaten / kota di Papua dimenangkan oleh kontraktor yang tidak memiliki fasilitas cetak mencetak dan mengorderkannya di luar Papua semua.

Padahal dari informasi yang berkembang, jenis dan spesifikasi mesin dan alat produksi yang digunakan di PT. PRP hanya ada dua di seluruh Indonesia dan itu barang gress (baru), karena pada prakteknya perusahaan – perusahaan besar sekelas Jawa Pos Group saja, tidak pernah membeli mesin cetak baru, tetapi mesin rekondisi, masa PT. PRP bisa kalah dengan perusahaan pencetak surat suara dari Makassar dan Jawa.

Selama perusahaan ini di kelola dengan semangat ‘tim sukses”. bukan oleh orang – orang yang paham bisnis dan memiliki jiwa entrepreneur, maka PT. PRP akan menjadi barang rongsokan, berapapun modal segar yang disuntikkan Pemprov ke perusahaan ini, atau paling tidak PT. PRP hanya akan menjadi tempat parkir “orang – orang dekat penguasa” dan membebani APBD daerah. (***)

Berikan Komentar Anda