Tiap Tahun Dianggarkan 500 Juta, Sudah Setahun Website Pemda Keerom Tiarap

Kondisi website resmi milik Pemerintah Kabupaten Keerom (keeromkab.go.id)

Template yang digunakan gratisan, informasi yang disajikan terkait Kabupaten Keerom sangat minim, perkembangan terkini tidak pernah di update, padahal tiap tahun dianggarkan Rp 500 juta untuk operasional dan pengelolaan website milik Pemda Keerom itu

Oleh    : Alfred Kaempe / Walhamri Wahid

Jangankan mencari data Profil Daerah, Profil Bupati dan Wakil Bupati pun informasi yang ditampilkan hanya foto, nama dan jabatannya serta alamat rumah, nama – nama pejabat daerah belum terupdate, bahkan Sekda yang sudah setahun lebih dijabat oleh Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM., masih terpampang foto Petrus Salossa, SE, M.Si.

Itulah kondisi tampilan dan content website resmi milik Pemda Kabupaten Keerom yang memiliki alamat url, keeromkab.go.id, dan sudah beroperasi sejak tahun 2012 itu, saat kita browsing dan mencari data – data dan informasi terkait Kabupaten Keerom, bahkan informasi kegiatan Pemda terakhir kali di update pada 16 Agustus 2016.  

Dari penelusuran Lingkar Papua, rancang bangun website resmi milik Pemda Keerom tersebut kesannya di buat seadanya, website yang berbasis CMS WordPress tersebut di duga menggunakan template gratisan bernama Twenty Fourteen,

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Kominfo Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur teknis pendaftaran domain, maka setiap lembaga publik dan penyelenggara negara sampai tingkat kampong wajib memiliki website untuk memberikan kemudahan kepada public mengakses segala informasi terkait kegiatan penyelenggara negara.

Baca Juga:  Ada Nama Legislator Demokrat di Proyek Jasa Konsultasi Hukum Rp. 30 Miliar Untuk Kontrak Pengadaan Pesawat DHC-4 Caribou Pemda Puncak

Informasi penting terkait penyelenggaraan daerah semisal dokumen APBD, LKPJ Bupati dan Wakil Bupati, ataupun dokumen publik lainnya yang semestinya bisa di akses oleh publik sama sekali tidak disajikan, padahal penyediaan informasi public melalui website Pemerintah Daerah bisa menjadi salah satu indicator penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Sekarang tenaga kontrak yang kelola mas, karena dananya kecil, dan untuk tahun 2017 ini dananya belum turun, makanya kami masih berjalan apa adanya, kalau dulu itu kami buat team sebagai pengelolanya yang di SK- kan oleh Bupati”, kata Megiken Bangun, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Komunikasi dan Informasi Kabupaten Keerom kepada Lingkar Papua, Rabu (12/4/2017) di sela – sela peringatan HUT Kabupaten Keerom Ke- 14.

Baca Juga:  Tutup Pendaftaran, Ada 8 Cagub dan 2 Cawagub Mendaftar di PDI-P Provinsi Papua

Megiken Bangun tidak menampik tidak optimalnya penyajian informasi publik di website resmi Pemerintah itu dikarenakan ketiadaan SDM yang cakap untuk mengelolanya, namun ia berjanji akan segera membenahi hal itu segera.

Dari penelusuran Lingkar Papua, di DPA OPD terkait di alokasikan dana sekitar Rp 500 juta untuk kegiatan pengadaan website Pemda dan fasilitas pendukungnya semisal V-Sat (jaringan internet), Buku Panduan dan Pelatihan Administartor Website.

“dana yang di alokasikan untuk pengelolaan website sekelas Pemda sangat kecil mas, tapi itu kan bukan untuk website saja, untuk beberapa item kegiatan, untuk bayar sewa V-Sat-nya saja masih kurang”, kata Megiken Bangun lagi tanpa menyebutkan berapa anggaran yang di plotkan sebenarnya.

Megiken Bangun menegaskan bahwa minimnya informasi dan tidak pernah di updatenya informasi di website tersebut selama setahun ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab bawahan dan petugas yang mengelolanya.

Baca Juga:  Ini Enam ‘Jawara Golkar’ di Pilgub Papua 2018

“Itu kembali lagi ke aparatur dibawah. Memang masih banyak kekurangan soal web, tapi akan kita benahi. Karena memang sekarang pelayanan public itu urusan wajib”, kata Bangun berkelit dan menyalahkan staff di bawahnya, padahal pengelolaan website Pemda Keerom itu sebelum tahun 2017 di bawah kendali Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ketika itu di jabat oleh dirinya juga.

Namun setelah ada perombakan kabinet, OPD Perhubungan berdiri sendiri yang di kepalai oleh Drs. Irwan, MMT, dan OPD Komunikasi dan Informasi tetap berada di bawah kendalinya, dan tugas pengelolaan website tetap menjadi tanggung jawabnya hingga kini.

 “Intinya itu akan segera kita selesaikan. Setelah pelantikan pejabat baru ini (eselon III dan IV) segera akan kita benahi. Karena memang sampai sekarang belum ada pejabat yang menangani itu langsung”, pungkasnya mengakhiri sesi wawancara dengan Lingkar Papua ketika di kejar soal tanggung jawab pengelolaannya. (***)

Berikan Komentar Anda