DPT, Daftar Permasalahan Tetap Pemilu

Sejak tahun 2004 saat Pemilihan Umum secara langsung pertama di gelar di republik ini, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seakan tidak pernah tuntas – tuntas, baik di Pemilihan Legislative (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), rasanya Pemilu tanpa DPT bermasalah kurang lengkap deh ! Bukan Pemilu namanya kalau DPT tidak bermasalah, atau memang sengaja dibiarkan agar menjadi Daftar Permasalahan Tetap (DPT) Pemilu.

Oleh : Walhamri Wahid

Setiap pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi pasca Pemilu sebagai garda terakhir pencari keadilan, pasti memperkarakan DPT dalam gugatan mereka, dan anehnya, masalah DPT selalu di ributkan saat setelah selesai penghitungan suara.

Entah lupa ingatan atau memang semua ‘bermain di air keruh” karut marut DPT, tidak ada satupun Timses, kandidat, atau partai politik yang mempertanyakan soal DPT ini di awal – awal tahapan baik sewaktu daftar pemilih masih berupa Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), DPS (Daftar Pemilih Sementara) ataupun saat pemutakhiran data, meski penyakitnya sudah teridentifikasi sedari awal.

Yang menjadi pertanyaan semua pihak, mengapa dari Pemilu ke Pemilu persoalan DPT ini tidak pernah tuntas – tuntas, padahal system dan mekanisme penetapan DP4 menjadi DPT sudah di buat berlapis – lapis tahapannya sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan atau Walikota / Wakil Walikota.

Proses yang harus di lalui DP4 menjadi DPT melibatkan banyak pihak yang punya kepentingan demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dengan gelontoran dana miliaran yang kesemuanya di tanggung habis oleh negara.

Kata kuncinya, sebaik apapun sebuah system, bila di kerjakan atau di percayakan kepada orang – orang yang tidak kompeten, tidak kapabel, tidak amanah, dan tidak punya rasa tanggung jawab, apalagi memiliki atau ditunggangi kepentingan, rasanya sampai kiamatpun persoalan DPT ini tidak akan pernah usai dan akan tetap menjadi polemik yang bermuara di meja hakim Mahkamah Konstitusi, dan akan kembali jadi Daftar Permasalahan Tetap (DPT) Pemilu berikutnya.

Kerap kali kita mendengar antara KPU dan Pemerintah saling lempar tanggung jawab amburadulnya DPT, karena KPU menuding bahwa akar masalahnya adalah DP4 dari Pemerintah yang tidak pernah akurat, sehingga KPU juga terkena imbasnya saat melakukan pemutakhiran.

Soal tata kelola data kependudukan di NKRI bukan menjadi rahasia umum, penuh rekayasa dan tipu daya, mulai data penduduk yang di gelembungkan demi “kue DAU” yang lebih besar, atau memenuhi persyaratan administrasi pemekaran daerah otonom baru, atau kepentingan pemerintah lainnya.

Baca Juga:  THEYS ELUAY, KINI TAK KESEPIAN LAGI !

Namun tidaklah pada tempatnya bila dengan dalih itu KPU merasa mendapatkan legitimasi untuk menghilangkan hak pilih warga masyarakat dan lempar tanggung jawab, justru dengan system pemutakhiran data pemilih yang berlapis sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, RT/RW, bahkan ada “kesempatan kedua” untuk mengakomodir Pemilih Tambahan, mestinya persoalan DPT bukanlah masalah yang rumit untuk dituntaskan.

Setidaknya ada 17 tahapan yang harus di lalui oleh Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten / Kota dengan range waktu sekitar 60 hari, adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1.      DP4 diserahkan Pemerintah (Mendagri) 6 bulan sebelum hari pemungutan suara ke KPU Pusat

2.      KPU Pusat punya waktu 7 hari untuk sinkronisasi DP4 terbaru dengan DPT hasil Pemilu Terakhir.

3.      Setelah di sinkronisasi, KPU menyerahkan hasil analisis DP4 ke KPU Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota untuk di sinkronisasi ulang.

4.      Setelah di sinkronisasi kembali, KPUD wajib mengumumkan DP4 hasil sinkronisasi tersebut kepada umum, entah di tempel di papan pengumuman di kantor KPUD atau di umumkan melalui laman (website) KPUD.

Sampai di langkah ke-4 ini, pada prakteknya, jarang sekali kita mendapati KPUD mengumumkan DP4 kepada publik, baik di papan pengumuman maupun lewat website KPUD, padahal di tahap ini control publik dan pemilih untuk mengetahui status “hak pilih”nya sudah di mungkinkan.

5.      Selajutnya KPUD Kabupaten / Kota menyusun Data Pemilih menggunakan Formulir A-KWK berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih hasil Pemilu Terakhir, dengan membagi tiap TPS maksimal 800 orang, dengan memperhatikan tempat tinggal pemilih dari lokasi TPS, jarak, waktu tempuh pemilih ke TPS.

6.      Data Pemilih berdasar TPS tersebut selanjutnya diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menugaskan Panitia Pemilihan Suara (PPS) Tingkat Desa / Kampung yang selanjutnya mengarahkan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPD) atau yang akrab biasa di sebut Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih), yang akan melakukan pemutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah sesuai TPS. Dimana Pantarlih ini biasanya di tunjuk RT/RW setempat yang ditetapkan dan diberhentikan melalui SK KPUD, dimana ketentuannya untuk TPS dengan jumlah pemilih 400 orang cukup 1 orang Pantarlih, sedangkan TPS dengan jumlah pemilih 800 orang bisa di kerjakan oleh 2 orang Pantarlih.

7.      Pantarlih punya waktu 36 hari untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) satu persatu nama – nama yang ada dalam Daftar Pemilih hasil sinkronisasi antara DP4 dan DPT Hasil Pemilu Terakhir, sehingga bila ada pemilih yang sudah meninggal, warga sipil berubah status jadi TNI/Polri, atau pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, pemilih yang sudah pindah alamat, pemilih disabilitas (berkebutuhan khusus), semuanya harus dicatat Pantarlih dalam Formulir AA 1- KWK dan menempelkan stiker ke rumah yang sudah di Coklit.

Baca Juga:  BWS Papua Siapkan Dua Miliar Rupiah Untuk Pembebasan Lahan Air Baku Danau Sentani

8.      Hasil Coklit Pantarlih selanjutnya diserahkan ke PPS, yang diberikan waktu selama 7 hari untuk menyusun ulang hasil pemutakhiran Data Pemilih dengan gunakan Form A1-KWK, dan paling lama 3 hari untuk melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih dalam Form A1.1-KWK. Setelah itu PPS menyerahkan hasil tersebut kepada PPK dan KPUD dalam bentuk soft copy ataupun hard copy

9.      PPK memiliki rentang waktu 2 hari setelah menerima hasil dari PPS untuk melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam wilayah kerjanya melalui Rapat Pleno Terbuka yang di tuangkan dalam Berita Acara yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan, Tim Kampanye Paslon, dimana dalam Rapat Pleno tersebut baik Panwas maupun Tim Kampanye memiliki kesempatan untuk mengajukan masukan dan usulan perubahan bila ada kekurangan atau kekeliruan. Setelah mengakomidir perubahan yang di usulkan, PPK selanjutnya melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih dalam form A1.2-KWK untuk diserahkan ke KPUD Kabupaten / Kota, KPU Provinsi, Panwas Kecamatan dan setiap Tim Kampanye Paslon.

10.  Setelah menerima Daftar Pemilih dari PPK, KPUD Kabupaten / Kota punya waktu 2 hari untuk menetapkannya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Paslon, dimana pada kesempatan itu KPUD juga wajib menerima koreksi, masukan ataupun perubahan yang di usulkan oleh Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Paslon. Untuk selanjutnya KPUD Kabupaten / Kota melakukan rekapitulasi DPS hasil perubahan ke dalam Form A1.3-KWK untuk diserahkan ke KPU Provinsi, KPU Pusat, Panwas Kabupaten / Kota, Tim Kampanye Paslon dan Dukcapil setempat.

11.  Kemudian KPUD menyampaikan salinan DPS dalam 3 rangkap kepada tiap PPS untuk di umumkan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh umum di masing – masing kampung, RT/RW, dan 1 rangkap untuk Arsip.

12.  KPUD juga wajib menyerahkan soft copy DPS dalam bentuk pdf atau file yang tidak bisa diubah kepada masing – masing Tim Kampanye Paslon, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan.

13.  PPS setelah menerima salinan DPS dari KPUD Kabupaten / Kota memiliki waktu 10 hari untuk mengumumkan kepada warga, RT/RW, dan bila ada koreksi, ralat dan perubahan dari masyarakat, PPS wajib mencatatnya dalam Form A1.A-KWK untuk selanjutnya menyampaikannya kepada PPK.

Baca Juga:  Pasar Mama – Mama Papua, Pemkot Urus Operasional, SOLPAP Tugas Basmi Togel dan Judi

14.  Setelah menerima DPS hasil pemutakhiran dari masing – masing PPS, selanjutnya PPK memiliki waktu 3 hari untuk melakukan rekapitulasi DPS hasil pemutakhiran semua PPS dalam wilayah kerjanya untuk ditetapkan dalam Pleno Terbuka dan dibuatkan Berita Acara di saksikan oleh Panwas Kecamatan, Tim Kampanye Paslon, untuk selanjutnya diserahkan ke KPUD Kabupaten / Kota, KPU Provinsi, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Paslon.

15.  Setelah menerima DPS hasil pemutakhiran dari PPK, KPUD Kabupaten / Kota memiliki waktu 2 hari untuk menetapkan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara disaksikan oleh Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Paslon. Dan selanjutnya merekap DPT dalam Form A3-KWK untuk diserahkan ke KPU Provinsi, KPU Pusat, Tim Kampanye paslon, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan.

16.  KPUD wajib membuat salinan DPT sebanyak 3 rangkap untuk diserahkan ke PPS kembali agar dapat di umumkan kepada warga masyarakat di tingkat desa/kampung, RT/RW, dan KPUD juga wajib menyerahkan DPT dalam bentuk soft copy yang tidak bisa diubah kepada Tim Kampanye Paslon, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan.

17.  Apabila ternyata dari DPT yang di umumkan itupun masih ada warga yang tidak terdaftar, untuk mencegah terjadinya “kehilangan hak politik”, masih di mungkinkan di akomodirnya Pemilih Tambahan

Begitu panjang dan ketatnya tahapan yang harus di lalui oleh DP4 untuk jadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengawasannya juga melibatkan semua stake holder yang berkepentingan, tapi mengapa persoalan yang sama selalu saja muncul dari Pemilu ke Pemilu ???

Karena pada prakteknya tidak semua penyelenggara dalam hal ini KPUD melaksanakan tahapan demi tahapan secara konsisten, teliti, akurat dan terbuka. Tahap demi tahap yang sudah diatur dalam UU tidak ubahnya sebuah seremoni tanpa makna yang berpeluang dijadikan “lahan proyek” semata.

Jadi jangan heran, kalau ada stiker Coklit di pintu rumah kita, tapi nama kita tidak terdaftar di DPT atau TPS dekat tempat tinggal kita, jangan heran bila orang meninggal masih ada dalam DPT, atau tetangga kita yang sudah lama pindah tapi namanya masih terdaftar dalam DPT. (Penulis adalah Direktur LINGKAR PAPUA / Lembaga Kebijakan Publik dan Komunikasi Politik, Pemimpin Redaksi media online linkarpapua.com)

Berikan Komentar Anda