Terapkan Metode Jarlatsu, Praja IPDN Kampus Papua Hanya Boleh Pake ‘Hape Senter’

Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Papua

Sebagai bagian dari IPDN Jatinangor, Kampus Papua juga menerapkan pendidikan semi militer layaknya sekolah kedinasan pada umumnya, 24 jam aktifitas mereka mulai dari bangun pagi hingga naik tidur diatur dengan Kepmendagri, tidak ada waktu berchatting ria ataupun sekedar selfi – selfie dengan gadget, karena handphone berkamera dan android dilarang keras. Dengan metode pendidikan Jarlatsu, sejak 2012 Kampus IPDN hadir di Papua zero pelanggaran berat.

Oleh : Walhamri Wahid

Dua buah gapura berbentuk kerucut yang terbelah dua dengan latar belakang gedung dua lantai plus ornament atap honai menyambut kedatangan pengunjung saat pertama kali menginjakkan kaki di pintu utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Regional Papua yang beralamat di Kompleks Bumi Perkemahan (Buper) Waena.

Tapi bagi pengunjung umum, jangan harap bisa melalui dua gapura dimaksud dan sampai di depan gedung utama IPDN, setelah melapor ke pos penjagaan, kita akan diarahkan ke jalur sebelah kanan, jalan memutar dan sampai di pintu masuk bangunan utama yang menghadap ke lapangan upacara di tengah – tengah kompleks IPDN yang tertata apik, rapi dan bersih itu.

Berbeda dengan kampus – kampus lainnya yang ada di Papua, kampus IPDN benar – benar bersih, rasanya sulit kita menemukan serpihan sampah di area sekitar kampus, namun perasaan lengang dan sunyi langsung tertangkap oleh panca indera kita.

“kampus ini sebenarnya sanggup menampung sekitar 600 Praja, namun saat ini hanya ada 133 Praja yang terdiri dari Praja Madya (Tingkat II) ada 47 orang, Praja Nindya (Tingkat III) ada 86 orang, mereka bukan hanya dari Papua saja, tapi dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke ada di sini”, kata Drs. Naaman M. Jelesy, MM, Kabag TU IPDN Kampus Papua mewakili Direktur IPDN Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos, MM kepada Lingkar Papua di ruang kerjanya, Rabu, (19/4/2017).

Menurutnya Kampus Regional Papua adalah kepanjangan tangan dari IPDN Jatinangor, sehingga standar mutu, fasilitas, tenaga pengajar, maupun kurikulumnya seragam dengan IPDN Jatinangor maupun kampus regional lainnya yang ada di beberapa Provinsi lainnya.

Menurut Naaman, 133 praja yang ada saat ini semuanya ditampung di Wisma yang juga berada di areal kompleks IPDN, sehingga kegiatan dan aktifitas mereka semua terpantau 1 x 24 jam.

“saat ini ada 7 Kampus Regional IPDN selain di Papua sini, ada di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan barat dan Sumatera Barat, jadi untuk Praja Muda (Tingkat I) semuanya kumpul di kampus pusat Jatinangor, setelah masuk tahun kedua dan tahun ketiga Praja di rolling ke kampus – kampus regional yang ada, nanti mereka masuk tahun ke empat atau Wasana Praja sebutannya semua kembali lagi terpusat di Kampus Jatinangor hingga lulus dan biasa pelantikannya serentak oleh Presiden langsung”, jelas Naaman M Jelesy yang mengaku baru jalan 2 tahun bertugas di IPDN Kampus Papua, mutasi dari NTT, provinsi asal hewan langka Komodo.

Untuk Kampus Papua di pimpin oleh seorang Direktur yang saat ini dijabat oleh Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos, MM yang dibantu oleh Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kerjasama, Drs. Melmambessy Moses, MM, Pembantu Direkrut II Bidang Administrasi dan Keuangan, David E. Mayor, S.Sos, MBA, Pembantu Direktur III Bidang Keprajaan, Drs. Maichel Wutoy, MM.

Baca Juga:  Di Asmat, Mau Beli Telur di Kios, ASN Dibacok Orang Tak Dikenal

Dibawah Pembantu Direktur ada beberapa Kepala Bagian (Kabag), diantaranya Kabag Administrasi Akademik dan Kerjasama yang dikepalai oleh Drs. Karolina RS. Wenggi, MH yang membawahi beberapa Kasubag diantaranya Kasubag Pelatihan, Irka Tia Gintings, S.STP, Kasubag Administrasi Kerjasama, Zulkifli Hayatuddin, S.STP, Kasubag Administrasi Akademik, Endang S.R. Ohoimas, S.STP.

Berikutnya ada Kabag Tata Usaha yang dikepalai oleh Drs. Naaman M. Jelesy, MM yang membawahi dua Kasubag diantaranya, Kasubag Umum dan Keuangan, Arie Johanis Lapian, SE, Kasubag Program dan Pelaporan, Parino Eko Saputro, SE.

Sedangkan Kabag Administrasi Keprajaan yang dikepalai Gumilar Mulyana, S.Sos, M.Si yang membawahi tiga Kasubag yakni Priya Saptono Hadi, S.STP sebagai Kasubag Ekstrakulikuler, Kasubag Pengasuhan, Jhun, dan Kasubag Pembinaan dan Disiplin Asrama, Indra Pratidina, S.STP.

Bila melihat struktur organisasi IPDN Kampus Papua benar – benar ramping, selain ada staff tetap, mereka juga mempekerjakan beberapa staff outsourching yang di kontrak per tahun.

“untuk pengajar ada dosen tetap, tetapi ada juga karena kebutuhan kita kerja sama dengan Uncen, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya, termasuk juga ada beberapa mantan pejabat, Bupati di karyakan sebagai tenaga pengajar disini”, kata Naaman Jelesy.

Sejak hadir di Papua tahun 2012, hingga kini IPDN Kampus Regional Papua sudah meluluskan 4 Angkatan, dimana untuk seluruh pembiayaan dan operasional Kampus Papua dibebankan pada APBN Pusat, dan tidak ada suntikan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Awal kehadirannya, IPDN Regional Papua berlokasi di Kotaraja Jayapura, setelah dibenahi, akhirnya fasilitas eks kegiatan Jambore Nasional di Buper tahun 2013 disulap menjadi Kampus IPDN yang baru hingga kini, sehingga tidak mengherankan fasilitasnya tergolong lengkap dan memadai, mulai dari sarana ibadah lengkap gereja, masjid, vihara dan pura, termasuk juga untuk layanan kesehatan ada Klinik yang siap memberikan layanan kesehatan para Praja.

Menyinggung soal kurikulum dan aktifitas Praja sehari – hari, Kabag TU Naaman Jelesy menjelakan bahwa metode dan kurikulumnya seragam dengan di Jatinangor, dimana aktifitas Praja benar – benar terkontrol 1 x 24 jam, dan semuanya wajib tunduk dengan Petadupra.

“jadi sudah ada Peraturan Mendagri Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Peraturan Tata tertib Kehidupan praja (Petadupra), jadi mulai bangun tidur, sampai mau tidur aktifitas Praja sudah ada ketentuannya, untuk memastikan semua berjalan ada Pengawas yang tugasnya memastikan Petadupra itu ditaati dan dilaksanakan”, jelasnya.

Menurutnya Petadupra bukan hanya mengatur kehidupan Praja di kampus saja, namun juga di Wisma (Asrama), bahakn seluruh kehidupan Praja selama menempuh pendidikan di IPDN, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Praja.

“untuk meotdenya kita menerapkan apa yang disebut tiga system pendidikan yakni Pengajaran, Latihan dan Pengasuhan, yang kita sebut Jarlatsu, jadi di pagi hari ada Pengajaran di kampus, siangnya mereka istirahat, makan, ibadah sampai jam 14.00 WIT, kemudian masuk ke sesi Latihan hingga sore dan malam, sedangkan Pengasuhan dilakukan langsung di bawah Pengasuh yang diambil juga dari alumni IPDN, jadi semua terkontrol”, kata Naaman.

Baca Juga:  Lima Korban Pesawat AMA Yang Jatuh di Dekat Gunung Napua Sudah Dievakuasi Hari Ini

Sedangkan hari Sabtu dan Minggu Praja di liburkan, dan diberikan kesempatan untuk keluar dari kampus, namun tetap dalam pengawasan, seperti yang sering kita temui di hari – hari itu sering terlihat “gerombolan Praja” dengan seragam lengkap bertebaran di seputaran Abepura dan Kota sekedar refreshing.

“tapi tidak serta merta semua bebas keluar di Sabtu dan Minggu loh, kadang ada yang kena sanksi jadi tidak bisa keluar”, kata Naaman.

Menurutnya selama Kampus Regional Papua ini dibuka belum pernah ada sekalipun kasus – kasus pelanggaran yang menonjol yang dilakukan oleh para Praja, karena semuanya taat pada Petadupra.  

Aturan ketat lainnya yang berlaku di Kampus Regional Papua adalah soal penggunaan handphone berkamera, jangan pernah berharap kita mendapatkan postingan atau kiriman video kehidupan Praja sehari – hari di social media baik di kampus maupun di wisma, karena semua Praja di larang keras mengunakan handphoner berkamera.

“kalau ada yang kedapatan menyimpan atau menggunakan handphone berkamera, akan disita dan itu masuk kategori pelanggaran, jadi handphone yang boleh digunakan seperti ini saja”, kata Naaman sambil memperlihatkan sebuah handphone tanpa kamera model lama (handphone senter-Red) dalam genggamannya.

Menurutnya tidak ada mekanisme atau pengawasan khusus untuk mencegah terjadinya kasus – kasus kekerasan antara senior dan junior, karena menurutnya aktifitas di Kampus Regional saat ini lebih terbuka, transparan, namun tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah diatur pada setiap pendidikan semi militer.

“sekarang sudah era terbuka, jadi bila ada kejadian atau pelanggaran di kampus Papua, dan diketahui oleh Jatinangor, pasti baik Praja maupun pengasuhnya akan di pecat, jadi sejak kejadian yang rame diberitakan beberapa waktu lalu, tidak ada lagi yang berani melakukan hal – hal yang mengarah pada kekerasan”, jaminnya lagi.

Beberapa hal yang berbeda lagi di IPDN era saat ini bila dibandingkan saat dirinya pertama kali masuk di IPDN adalah, saat ini Praja telah lulus baru berstatus CPNS, dan setelah setahun mengabdi barulah ikut Prajabatan dan diangkat jadi PNS.

“kalau era kita dulukan, saat diterima di IPDN Tingkat I status kita sudah CPNS dengan Golongan IIa, dan berhak atas gaji, masuk Tingkat II kita otomatis jadi PNS, tapi sekarang tidak lagi, Praja sejak Tingkat I sampai Tingkat IV hanya mendapatkan uang saku, tapi statusnya belum CPNS”, jelasnya.

Ia tidak ingat pasti sejak kapan ketentuan itu berlaku, namun hal itu dikarenakan banyak kejadian beberapa waktu lalu, Praja yang sudah menjalani sampai Tingkat II karena tidak betah atau ada masalah dan keluar dari IPDN, tapi status PNS-nya tetap aktif, sehingga bila mereka lanjut kuliah di Perguruan Tinggi lain dan lulus tinggal penyesuaian dan golongannya menjadi IIIa.

Baca Juga:  Tunda 7 Hari, Ini Ancaman Bawaslu Bila 20 Februari Tidak Dilakukan Penetapan Calon Pilgub Papua

Menyinggung manfaat dan keuntungan secara langsung bagi Provinsi Papua dengam kehadiran IPDN Kampus Regional di Papua menurutnya selama ini Pemerintah memberikan perhatian khusus dan lebih kepada Papua dalam bentuk quota penerimaan Praja yang lebih besar dibanding daerah lainnya di Indonesia.

“sudah 3 tahun terakhir ini, Papua dapat jatah terbesar ketiga, bahkan bila quota dari daerah lain tidak terpenuhi, pasti di lempar untuk Papua, hal itu bagian dari afirmasi pemerintah untuk Papua, dengan harapan kita bisa mencetak lebih banyak lagi aparatur yang cakap dari Papua”, kata Naaman.

Dimana menurutnya dari tahun ke tahun animo lulusan SMA untuk masuk IPDN makin tinggi, dari quota tiap tahun yang hanya 900 orang, pendaftarnya bisa sampai 40 ribuan dari seluruh Indonesia.

“tahun ini quotanya kalau tidak salah 1.689 orang, tapi pendaftarnya sudah mencapai 47.000 orang kalau tidak salah, karena saat ini pendaftaran dibuka untuk umum dengan system online, sudah tidak ada lagi jatah – jatah khusus untuk kabupaten seperti masa – masa lampau, jadi siapa saja bisa dan berpeluang untuk masuk IPDN”, jelas Naaman Jelesy.

Menurutnya memang tahapan seleksinya berlapis dan sangat ketat, mulai dari seleksi administrasi dan pemberkasan, lanjut Tes Kompetensi Dasar (TKD), tes kesehatan, psikotest, samapta jas, bila lolos seleksi di Provinsi baru di kirim ke Jatinangor kembali, tetapi tidak langsung kuliah, harus melalui serangkaian tes yang sama kembali.

“kuncinya memang jaga kesehatan, dan nilai semua mata pelajaran minimal 7, itu mulai dari SD, SMP, sampai SMA, itu kuncinya sih, makanya kami ada program sosialisasi ke sekolah – sekolah yang dilakukan oleh alumni kami untuk memberikan informasi ke adik – adik yang ingin masuk IPDN, jadi harus persiapkan diri jauh – jauh hari, sehat saja tidak cukup, harus memiliki kapasitas dan intelektual diatas rata – rata”, tandasnya.

Disinggung soal kendala dan masalah yang dihadapi oleh IPDN Kampus Papua saat ini, Naaman Jelesy mengatakan bahwa selain kurangnya rumah dinas, fasilitas internet yang tidak stabil dan listrik yang mati menyala sering menjadi gangguan bagi mereka.

“kita menerapkan aplikasi System Kinerja (SIKERJA) jadi absensi kita online, menggunakan sidik jari dan langsung terpantau di Kemendagri, dan Tunjangan Kinerja kita dibayarkan berdasarkan data itu, jadi kalau ada gangguan internet misalnya, terpaksa kita juga menerapkan absensi system manual untuk merekapnya”, kata Naaman tertawa renyah.

Soal rumah dinas, menurutnya saat ini hanya ada 3 unit rumah dinas yang berada di areal IPDN Kampus Regional Papua, itupun modelnya kopel, sehingga kurang memadai, sehingga beberapa staff yang dari luar Papua terpaksa mencari kontarakan di luar areal kampus.

“macam saya, terpaksa kontrak di luar, karena saat tiba di sini, rumah dinasnya sudah ada yang tempati, juga kondisinya tidak memungkinkan untuk memboyong keluarga”, kata Naaman menuturkan bahwa anak dan istrinya terpaksa di tinggal di kampung halaman. (***)

Berikan Komentar Anda