Putusan MK Untuk Pilkada Yapen, Enam Paslon Siap – Siap Ikuti PSU di Semua TPS

Jakarta (LP)— Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS pada seluruh distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggat waktu 60 hari, dengan mengikutsertakan enam pasangan calon yang sudah terdaftar sejak awal penetapan pasangan calon.

Keenam pasangan calon tersebut adalah paslon nomor urut 1 Tony Tesar, S.Sos – Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.; paslon nomor 2, Yulianus Klemens Worumi, S.Th –  Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.; paslon nomor 3 Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT ; paslon nomor 4, Simon Atururi, S.Pi., M.Si – Isak Semuel Warobai, S.E.; paslon nomor 5, Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.; dan paslon nomor urut 6, Melkianus Laviano Doom, A.Md – Saul Ayomi, S.H.

Baca Juga:  Gelar Laga Persahabatan, IPSI Kota Desak Pelantikan Pengprov Papua

Pembacaan putusan yang dijadwalkan pukul 13.30 WIB atau pukul 15.30 WIT, molor hingga pukul 17.45 WIB atau pukul 19.45 WIT, dalam risalah sidang yang diperoleh Lingkar Papua, Hakim Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervise terhadap KPU Provinsi saat menggelar PSU, dan kepada Polri, MK juga memerintahkan untuk melakukan pengamanan demi terlaksananya agenda PSU di semua TPS yang ada di semua distrik.

Dengan demikian, Hakim MK telah membatalkan SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tony Tesar – Frans Sanadi, karena dianggap cacat hukum, sehingga SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahhun 2017 yang menetapkan pasangan calon nomor urut 5 Benyamin Arisoy – Nathan Bonay sebagai pemenang Pilkada Kepulauan Yapen juga dianggap batal demi hukum.

Baca Juga:  DARURAT KEBANGSAAN KITA

“karena SK Nomor 26 di dasarkan pada SK 24, dimana SK 24 dianggap cacat hukum karena juga telah dibatalkan oleh SK KPU Provinsi Papua Nomor : 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, dengan demikian Hakim berpendapat belum ada hasil dari Pilkada Kepulauan Yapen yang bisa di sengketakan di MK, karena SK KPU Yapen Nomor 26 dianggap tidak pernah ada secara hukum”, kata Arief Hidayat, Hakim Ketua seperti disarikan dari risalah sidang MK yang diperoleh Lingkar Papua.

Hakim juga menilai tindakan KPUD Kepulauan Yapen yang “membangkang” terhadap petunjuk dari KPU Provinsi dan KPU RI sebagai sebuah tindakan insubordinasi (perlawanan atau pembangkangan terhadap atasan dalam urusan dinas-Red) yang tidak boleh terjadi, karena bisa menjatuhkan wibawa dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan Pilkada.

Baca Juga:  JOSUA Laporkan Dugaan Money Politik, Tim LUKMEN Nilai Salah Sasaran

Karena menurut Hakim, KPU sebagai penyelenggara sebenarnya adalah satu kesatuan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten / kota, sehingga tidak bisa di tolerir bila ada tindakan insubordinasi sebagaimana di tunjukkan oleh KPUD Yapen yang mengabaikan rekomendasi dari lembaga diatasnya.

Hingga berita ini dimuat, Lingkar Papua belum bisa mendapatkan respon dan tanggapan dari pihak – pihak terkait, beberapa SMS konfirmasi yang di kirimkan belum mendapat balasan hingga berita ini dimuat. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda