MK Nilai Tindakan KPUD Yapen Bentuk Insubordinasi

Jakarta (LP)— Mahkamah Konstitusi menilai tindakan KPUD Kepulauan Yapen yang mengabaikan Rekomendasi dan surat dari KPU RI maupun KPU Provinsi Papua adalah tindakan yang bisa menjatuhkan martabat dan integritas Komisi Pemilihan Umum, karena apa yang sudah terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti yang dilakukan oleh KPUD Yapen adalah tindakan insubordinasi atau tindakan perlawanan, pembangkangan terhadap atasan dalam urusan kedinasan.

Dan hal semacam itu tidak perlu dan jangan sampai terjadi kembali dalam sejarah Pemilu di Indonesia, karena bisa menajdi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

Hal itu di sampaikan oleh Hakim Ketua Arief Hidayat sepwerti tercantum dalam risalah sidang yang diperoleh Lingkar Papua dalam persidangan kasus gugatan pasangan calon Tony Tesar – Frans Sanadi yang menjadi korban keputusan KPUD Kepulauan Yapen sehingga harus di diskualifikasi dalam Pilkada Yapen periode 2017 – 2022, padahal sudah ada rekomendasi ataupun keputusan KPU diatasnya yang meninjau kembali bahkan sampai membatalkan SK KPUD Kepulauan Yapen terkait diskualifikasi terhadap pasangan calon Tony tesar – Fran Sanadi

Baca Juga:  Sambut Paskah Klasis GKI Yapen Selatan Gelar Sejumlah Lomba

Menurut Hakim, KPU sebagai penyelenggara sebenarnya adalah satu kesatuan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten / kota, sehingga tidak bisa di tolerir bila ada tindakan insubordinasi sebagaimana di tunjukkan oleh KPUD Yapen yang mengabaikan rekomendasi dari lembaga diatasnya.

Nasib kelima Komisioner KPUD Kepulauan Yapen  yakni Moris C. Muabuai, Max A.Paduli, S.IP, Septinus Ruwayari, SH, Ruben Arebo, SH, Awal Rachmadi, S.Pd saat ini ditangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pasca di non aktifkan oleh KPU RI, sehingga tugas – tugas penyelenggaraan Pilkada Yapen di ambil alih oleh KPU Provinsi Papua, termasuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi semalam.   

Dalam persidangan yang digelar tadi malam pukul 17.45 waktu Jakarta, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS pada seluruh distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam tenggat waktu 60 hari, dengan mengikutsertakan enam pasangan calon yang sudah terdaftar sejak awal penetapan pasangan calon.

Baca Juga:  Apa Kata BMW Soal Pancasila di Manokwari ?

Keenam pasangan calon tersebut adalah paslon nomor urut 1 Tony Tesar, S.Sos – Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.; paslon nomor 2, Yulianus Klemens Worumi, S.Th –  Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.; paslon nomor 3 Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT ; paslon nomor 4, Simon Atururi, S.Pi., M.Si – Isak Semuel Warobai, S.E.; paslon nomor 5, Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.; dan paslon nomor urut 6, Melkianus Laviano Doom, A.Md – Saul Ayomi, S.H.

Pembacaan putusan yang dijadwalkan pukul 13.30 WIB atau pukul 15.30 WIT, molor hingga pukul 17.45 WIB atau pukul 19.45 WIT, dalam risalah sidang yang diperoleh Lingkar Papua, Hakim Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervise terhadap KPU Provinsi saat menggelar PSU, dan kepada Polri, MK juga memerintahkan untuk melakukan pengamanan demi terlaksananya agenda PSU di semua TPS yang ada di semua distrik.

Dengan demikian, Hakim MK telah membatalkan SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tony Tesar – Frans Sanadi, karena dianggap cacat hukum, sehingga SK KPUD Kepulauan Yapen Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahhun 2017 yang menetapkan pasangan calon nomor urut 5 Benyamin Arisoy – Nathan Bonay sebagai pemenang Pilkada Kepulauan Yapen juga dianggap batal demi hukum.

Baca Juga:  Kasus Postingan di Facebook, Polda Papua Akan Hadirkan 3 Saksi Ahli, Saly Maskat Ngaku Diundang Klarifikasi

“karena SK Nomor 26 di dasarkan pada SK 24, dimana SK 24 dianggap cacat hukum karena juga telah dibatalkan oleh SK KPU Provinsi Papua Nomor : 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017, dengan demikian Hakim berpendapat belum ada hasil dari Pilkada Kepulauan Yapen yang bisa di sengketakan di MK, karena SK KPU Yapen Nomor 26 dianggap tidak pernah ada secara hukum”, kata Arief Hidayat, Hakim Ketua seperti disarikan dari risalah sidang MK yang diperoleh Lingkar Papua. (walhamri wahid)

Berikan Komentar Anda