Empat Organisasi Pers Kecam Intimidasi Jurnalis di Wamena, Minta Kapolda Baru Seriusi

Ketiga wartawan TV saat melapor ke Mapolres Jayawijaya

Jayaura (LP)—Empat organisasi profesi jurnalis yang memiliki perwakilan di Provinsi Papua yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Indonesian Journalist Network (IJN) mengecam keras tindakan intimdasi, pengancaman bahkan sampai penghapusan hasil liputan tiga wartawan TV yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di Pengadilan Negeri Jayawijaya di Wamena, Jumat (28/4/2017) kemarin.

Riyanto Nay
"saya mengecam keras aksi pengancaman serta penghapusan data gambar video dari tiga jurnalis yang meliput sidang sengketa Pemilukada di Wamena, karena cara seperti ini sangat menganggu kerja jurnalistik dan dapat terkena ancaman pidana sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999”, kata Riyanto Nay, Kabid Humas IJTI Papua dan Papua Barat dalam release yang yang diterima Lingkar Papua pagi ini, Sabtu (29/4/2017).

Menurutnya di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini masyarakat harus sadar dan paham pekerjaan jurnalistik sehingga apa yang dilakukan oleh sekelompok warga di Pengadilan Wamena merupakan tindakan pembungkaman pada pers yang notabene tugasnya adalah menyebarkan dan bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat.

“kita harap, Kapolda baru, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar bisa arif dan bijak mendorong proses hukum kasus ini, karena teman – teman di Wamena sudah membuat laporan resmi ke Mapolres Jayawijaya pagi ini”, kata Riyanto Nay, ia juga berharap ke depan ada perhatian dan dukungan dari Polda Papua serta jajarannya sampai ke tingkat bawah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada rekan – rekan jurnalis bila meliput di wilayah hukum Polda Papua.

Abdul Munib, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua melalui saluran telepon, Sabtu (29/4/2017) pagi juga sangat menyayangkan insiden tersebut, apalagi sampai ada tindakan perampasan dan penghapusan hasil liputan wartawan, menurutnya berbagai pihak yang paham tugas pers semestinya bisa lebih pro aktif menjelaskan kepada massa yang belum paham, bukan sebaliknya malah memprovokasi.

Abdul Munib

Untuk itu Abdul Munib menghimbau kepada rekan – rekan wartawan yang bertugas di wilayah Papua, khususnya dalam liputan kasus – kasus yang berpotensi konflik, harus lebih mawas diri, dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga keamanan wartawan juga terjamin, dan tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan.

Baca Juga:  Simpang Siur Soal Alokasi Dananya, Walikota Jayapura Minta Jangan Politisasi Jembatan Holtekamp

“kita akan dorong agar kasus ini di tindak lanjuti ke proses hukum, dan harus di dapat pelakunya, untuk proses pembelajaran ke public, bahwa menghalang – halangi wartawan menjalankan tugasnya itu tindak pidana”, kata Abdul Munib yang di amini oleh Sekretaris PWI Papua, Aleberth Yomo.

Menurut Alberth Yomo, semestinya tindakan main hakim sendiri tidak perlu terjadi, kalau memang ada pemberitaan pers yang salah dan keliru, public juga bisa mengontrol kinerja pers, karena kehadiran pers di lokasi peliputan itu juga untuk kepentingan public dan bagian dari fungsi pers.

“kita prihatin, kasus – kasus seperti ini masih terjadi, kita memang harus lebih rajin lagi sosialisasikan apa dan bagaimana fungsi pers ini di Papua”, kata Alberth Yomo.

Eveerth Joumilena
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jayapura, Papua, Eveerth Joumilena yang di dampingi Koordinator Divisi Advokasi, Fabio Maria Lopes Costa kepada Lingkar Papua meminta agar insiden ini harus di naikkan ke proses hukum, tidak bisa di selesaikan hanya dengan permintaan maaf saja.

Ia sangat menyayangkan tidak adanya jaminan keamanan terhadap wartawan yang meliput di Pengadilan Negeri Wamena, menurutnya mestinya pihak PN Wamena sudah bisa mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan adanya keributan, jadi harus ada pengamanan dari kepolisian.

Dalam catata AJI Jayapura, peristiwa ini bukan yang pertama dalam 6 bulan terakhir, per 21 November 2016 lalu juga menurutnya terjadi aksi pemukulan atas Stringer (pembantu Kontributor) Metro TV atas nama Maikel Marev oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Paniai.

AJI Jayapura meminta kiranya Pengadilan Tinggi Papua bisa melakukan upaya – upaya untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi, perlu ada peningkatan pengamanan di area gedung pengadilan saat ada persidangan yang rawan konflik, bukan hanya keamanan bagi hakim dan penegak hukum yang bersidang saja, tapi juga adanya jaminan keamanan bagi rekan – rekan jurnalis.

“kita berharap Pak Boy Rafli Amar sebagai Kapolda Papua yang baru sangat paham dengan tugas pers, jadi kita berharap ada perhatian serius untuk memberikan jaminan keamanan bagi rekan – rekan pers dalam peliputan ke depannya”, tandas Eveerth Joumilena.

Ketua Indonesian Journalist Network (IJN) Papua-Papua Barat, Vanwi Roberth Subiyat sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan beberapa oknum pengunjung sidang pelanggaran Pilkada yang digelar di PN Wamena Jumat, (28/4/2017) kemarin,

Baca Juga:  Ini Penyebab Palang Parkir Otomatis Bandara Sentani Hanya Jadi Hiasan

Vanwi menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka si pelaku dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

Vanwi Roberth Subiyat
“Itu tertera pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah”, kata Vanwi Subiyat saat di wawancarai via chatting Facebook, Sabtu (29/4/2017).

Menurutnya dalam Pasal 4 UU Pers, sudah ada jaminan kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

“kita dorong teman – teman buat laporan ke polisi, biar ada proses hukum dan efek jera serta pembelajaran ke publik ke depannya, kita juga kasus ini tidak berhenti di laporan saja, harus ada kesungguhan polisi untuk memprosesnya, karena kejadiannya di depan umum, jadi banyak saksinya kok”, kata Vanwi Subiyat.

Tindakan intimidasi, pengancaman dan pelarangan melakukan tugas jurnalistik terjadi Jumat (28/4/2017) kemarin di PN Wamena terhadap tiga wartawan yakni Richardo Hutahaean (Metro TV), Yudi (Jaya TV), dan Mesak Item (TVRI).

Menurut Ricardo Hutahaean yang juga adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua dan papua Barat, kejadian bermula saat ketiganya hendak meliput persidangan tindak pidana Pemilu yang menghadirkan 5 Komisioner KPUD Tolikara sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Wamena, Jayawijaya, Papua, Jumat (28/4/2017) sekitar pukul 11.00 WIT, saat memasuki ruang sidang ketiganya mengaku sudah sempat dilarang oleh Hakim Ketua untuk berada di dalam ruangan dan ditanyakan maksud dan tujuannya.

“tapi setelah kami serahkan kartu pers melalui Panitera, dan menjelaskan maksud dan tujuan, akhirnya Hakim Ketua membolehkan kami tiga meliput sepanjang tidak menggangu jalannya persidangan, saya sempat juga bertanya – tanya dalam hati dan diskusi dengan teman, sidang ini kok tidak ada pengamanan dari kepolisian e, padahal resiko kerawanannya cukup besar”, kata Ricardo mengatakan bahwa saat sidang berlangsung tidak ada satupun anggota polisi berpakaian seragam bertugas pengamanan di area seputar ruang sidang ataupun di dalam ruang sidang.

Baca Juga:  Sambangi Pos Batas, Dankolakops Larang Prajurit Bawa Souvenir Satwa dan Benda Bersejarah Saat Serpas

Saat mencoba mengambil gambar suasana ruang sidang yang berisi massa yang duduk di dalam ruang sidang, beberapa orang sempat protes dan melarang ketiganya untuk mengambil gambar massa yang ada di dalam ruangan.

“kami sempat di larang massa yang ada di dalam ruang sidang, tapi Hakim membela kami dan menjelaskan bahwa kami sedang jalankan tugas, jadi tidak boleh di larang, karena Hakim kasih penjelasan, jadi pengunjung sidang diam”, kata Ricardo lagi.

Saat sidang di skors, Panitera mengajak ketiga wartawan tersebut masuk ke salah satu ruangan di sebelah kanan ruang sidang, saat sidang di lanjutkan, ketiga wartawan ini tidak ikut masuk ke dalam ruang sidang kembali, tapi mereka masih duduk – duduk di dalam ruangan berbincang – bincang dan menanti sesi wawancara dengan pihak pengadilan.

“saat itulah datang dua orang menemui kami, mereka menanyakan maksud dan tujuan kami, mengapa kami baru datang meliput hari ini, padahal kemarin tidak meliput, kami jelaskan apa adanya, karena kami dari luar Wamena jadi tidak bisa seketika tiba di wamen, dan baru sempat hari ini tiba, tapi mereka kayaknya tidak terima dan keluar panggil teman – teman lainnya”, kata Ricardo.

Berselang beberapa menit kemudian sekitar 20-an massa datang mengepung ketiga wartawan di dalam ruangan tersebut, dan tidak boleh keluar dari ruangan sebelum menyerahkan hasil liputan tadi, intimidasi dan ancaman akan melakukan tindakan yang mengancam keselamatan wartawan apabila mereka tidak mau menyerahkan hasil liputan, menghapus, dan sama sekali tidak boleh memberitakan persidangan hari itu.

“kami sudah coba jelaskan baik – baik, bahwa tujuan kami hanya meliput, tapi mereka memaksa, demi keselamatan kami, kami mengalah, akhirnya kamera kami di rampas, mereka hapus gambar video yang sudah kami ambil, dan akhirnya ada beberapa orang yang datang melerai dan mengevakuasi kami dari kantor pengadilan saat itu juga, tapi massa tetap memaki, ancam, dan mengintimidasi kami bertiga”, katanya lagi. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda