RI Import Sawit Dari PNG Untuk Diolah Jadi CPO di PTPN II Arso

Bupati Keerom Drs Celcius Watae, MH, Ketua DPRD Keerom Syahabuddin, SP, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, SPd, MSoc dan Konsulat Jenderal PNG Jefri Membi.

Keerom (LP) – Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua New Guinea (PNG) yang berlokasi dekat dengan Kampung Skofro, Kabupaten Keerom di rencanakan akan memasok kebutuhan Tanda Buah Sawit (TBS) untuk PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II Arso untuk selanjutnya akan di olah menjadi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit.

Hal tersebut terungkap saat dilakukan pertemuan antara Pemda Kabupaten Keerom, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua dan Konsulat Jenderal (Konjen) PNG di Kampung Skofro, Senin (1/5/2017) kemarin untuk membahas kesiapan Kampung Skofro yang nantinya direncanakan akan menjadi pintu masuknya TBS ke PTPN II Arso, karena kampung tersebut yang paling dekat lokasinya dengan perkebunan sawit di PNG itu.

Direncanakan, TBS asal PNG tersebut akan dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang berada di Distrik Arso menjadi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, karena perkebunan yang berbasis di PNG tersebut belum memiliki pabrik pengolahan buah sawit menjadi CPO.

Hadir dalam pertemuan kemarin, Bupati Keerom Drs Celcius Watae, MH, Ketua DPRD Keerom Syahabuddin, SP, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, SPd, MSoc  dan Konsulat Jenderal PNG Jefri Membi.

Baca Juga:  Tolak Ngantor di Kantor Bupati Baru, Watae Mau Kembali Ke Titik Nol

Menurut Bupati Keerom, Drs Celcius Watae, MH, rencana ini berawal saat dirinya, Ketua DPRD Keerom dan Dewan Adat melakukan audiens dengan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait persoalan PTPN II Arso yang tidak bisa beroperasi yang disebabkan kerusakan mesin dan masalah lainnya. Dimana Gubernur memberikan berbagai saran solusi untuk menangani permasalahan tersebut.

“Salah satu opsi yang diberikan Gubernur adalah mencari orang lain untuk take over (ambil alih) PTPN, ini supaya perusahaan bisa berjalan lagi, karena sekitar 20 ribu petani bergantung hidup dari aktivitas perkebunan sawit di Arso” ujar Bupati saat menceritakan asal muasal rencana masuknya TBS ke Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Bupati menceritakan, telah dilakukan pertemuan antara pihaknya, DPRD Keerom dan perusahaan asal PNG yang di fasilitasi Asisten II Setda Provinsi Papua. Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya rencana perusahaan perkebunan di PNG untuk membawa TBS ke Distrik Arso untuk diolah.

Baca Juga:  Ini 21 Cara Alami Turunkan Kadar Gula Darah dan Atasi Diabetes

“Itu perhitungannya karena lebih dekat jarak yang harus ditempuh. Tapi karena ini masalah kedua negara dalam hubungan bilateral jadi harus disiapkan secara baik, makanya kami datang melihat ada permasalahan apa, seperti soal jembatan ada sekitar 12 jembatan kayu yang harus diperbaiki dan 13 gorong-gorong yang harus segera ditangani”, kata Bupati Keerom, Senin (1/5/2017) di Kampung Skofro.

Untuk itu Bupati Keerom berharap rencana masuknya TBS dari PNG mendapat dukungan dari masyarakat Skofro yang telah ditetapkan sebagai pintu masuk. Mengingat hal tersebut adalah salah satu jalan untuk meningkatkan proses pembangunan didaerah perbatasan.

Sementara itu Suzanna Wanggai, SPd, MSoc , Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua, mengungkapkan, telah ada pembicaraan antara Badan Karantina Pertanian Indonesia dan Badan Karantina PNG, bersama perusahaan sawit di PNG membahas soal bagaimana membawa TBS ke Indonesia melalui Skofro. Karena walaupun bertetangga segala administrasi dan syarat perdagangan antar negara harus tetap dipenuhi.

Melihat hal tersebut Suzanna meyakini akan ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Skofro, karena akan ada program terpadu bagi masyarakat.

Baca Juga:  Pilkada Puncak Jaya, MK Nilai SK KPUD Cacat Hukum dan Perintahkan PSU di 6 Distrik

“Jadi ini kita bisa rintis dengan pembukaan jalan dan lainnya akan terikuti. Ini bisa cepat atau bisa lambat karena ini menyangkut dua negara. Tapi kita harus siap menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa kita sudah siap,” ungkap Suzanna.

Untuk mempertajam lagi, kata Suzanna rencana ini akan dibawa dalam pembahasan Border Liaison Officers Meeting (BLOM) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini (PNG).

“Kita akan bicara bahwa Skofro sebagai kampung terdepan dan pertama yang akan menerima saudara-sudara kita dari luar melalui satu pintu resmi,” ujarnya.

Sedangkan Konsulat Jenderal PNG Jefri Membi, yang turut hadir bersama David Im perwakilan kantor pemerintah Perdana Menteri PNG mengungkapkan, pemerintahnya memiliki komitmen kuat untuk membangun wilayah perbatasan, untuk mencapai kesejahteraan.

“Ini sangat penting sehingga kedua negara harus duduk secara bersama-sama seperti ini. Bupati saya mau sampaikan pimpinan kami di pusat sudah punya komitmen kuat Indonesia -PNG ini adalah saudara dan bertetangga, tidak pernah tergantikan,” tuturnya. (alf/R1)

Berikan Komentar Anda