Kunker ke Papua, Komisi V DPR RI Pertanyakan Tidak Adanya Pejabat OAP di Mitra Kerjanya

Anggota Komisi V DPR RI dari kiri ke kanan H. Subarna, SE, M.Si, Sahat Silaban, SE, Drs. Capt. Anton Sihombing (Foto : Amri/Lingkar Papua)

Jayapura (LP)—Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan di buat terhenyak saat melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi vertical di gedung Bandar Udara Sentani yang baru mendapati bahwa tidak ada satupun representative Orang Asli Papua (OAP) yang hadir dalam ruangan rapat, Rabu (3/5/2017) hari ini.

“saya bingung, ini kan Papua, kok tidak ada satupun pejabatnya Orang Papua yah, apa memang tidak ada yang mau hadir, atau memang tidak ada OAP yang menduduki jabatan setingkat Eselon I dan Eselon II di instansi kalian”, tanya Dr. Capt. Anthon Sihombing anggota Komisi V dari Fraksi Golkar.

Hal senada juga dipertanyakan Sahat Silaban, SE, menurutnya selama ia kunjungan kerja ke daerah – daerah di seluruh Indonesia, paling tidak minimal ada 30 % pejabat Eselon I atau Eselon II yang ikut hadiri rapat dengan mereka, pasti pejabatnya dari daerah setempat.

“di Sumatera, pejabat yang rapat dengan kami bisa dikatakan 100 % orang Sumatera semua, demikian juga di Sulawesi, tidak semua, tapi sekitar 50% ada orang Sulawesi, mengapa di Papua ini kok, tidak ada satupun pejabat orang Papua yang hadir, ini harus kita pikirkan, ke depan harus ada pengkaderan dan kita harus mengkaryakan SDM Papua yang sudah memenuhi kualifikasi”, kata Sahat Silaban, SE, anggota Komisi V dari Fraksi Nasdem dengan logat Bataknya yang kental.

Baca Juga:  Film Bumi Manusia, Menyadur Romantisme Nasionalis 'Novel Terlarang' ke Layar Kaca

Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan saat menggelar rapat

Sesuai agenda, kunjungan kerja Komisi V DPR – RI ke Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura adalah untuk memantau capaian dari beberapa kegiatan oleh instansi – instansi yang menjadi mitra kerja Komisi V yang sumber pembiayaannya dari APBN, termasuk juga permasalahan apa yang dihadapi oleh mitra kerjanya itu.

Adapun beberapa mitra kerja Komisi V yang hadir kemarin adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) X Papua, Balai Balai Wilayah Sungai Papua, Kementerian Perhubungan / Bandar Udara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Terlepas dari tugas mereka yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, Komisi V meminta pimpinan di instansi masing – masing harus melakukan terobosan dan mendorong agar ada SDM – SDM Papua yang dikaryakan sehingga memiliki kemampuan memadai untuk menduduki jabatan – jabatan strategis di instansi masing – masing.

Baca Juga:  Sarminanto Jadi Ketua PESTI Papua, Target Satu Emas di PON 2020

“dalam ruangan ini yang orang Papua hanya Pak Wandik, (Willem Wandik, anggota DPR RI Dapil Papua-Red), sebenarnya kalau ada pejabat orang Papuanya, kalau ada masalah – masalah seperti persoalan tanah bandara yang minta ganti rugi, tentunya komunikasinya bisa lebih bagus, pendekatan kultural, jadi itu bisa jadi solusi utk selesaikan masalah, sebagai contoh tuntutan ganti rugi tanah bandara yang sampai 1,5 triliun, sebenarnya kan tidak semuanya di nilai dengan uang, salah satunya kita karyakan anak – anak pemilik ulayat agar mereka juga bisa berkarir di instansi bapak – bapak yah”, kata H. Subarna, SE, M.Si, anggota Komisi V lainnya dari Fraksi Gerindra.

Baca Juga:  Bank Indonesia Hadirkan Money Changer di Perbatasan RI – PNG, Tahun Ini Semua Transaksi di Batas 100 Persen Pake Rupiah

Michael Watimena, SE, MM, Wakil Ketua Komisi V sekaligus sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja dari Fraksi Demokrat DPR – RI secara terpisah usai kegiatan kepada Lingkar Papua menegaskan bahwa persoalan SDM di Papua memang menjadi salah satu skala prioritas, ke depan semua instansi vertical harus mengupayakan agar ada afirmasi action, dengan mengkaderkan anak – anak Papua yang memiliki kemampuan, dan memenuhi kualifkasi untuk menduduki jabatan.

“harus ada afirmasi action, sekolah – sekolah kedinasan harus kita perbanyak di masuki anak – anak Papua, agar SDM-nya kita siapkan untuk isi pos – pos strategis di republic ini”, kata Watimena.

Sedangkan Sahat Silaban, SE menegaskan bahwa tidak bisa dengan alasan bahwa SDM Papua belum memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan, harus ada upaya mempersiapkan dan mengkaderkan, ini PR kita semua, supaya ada rasa memiliki juga terhadap NKRI. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda