Sudah Habiskan 800 Miliar, Proyek Jembatan Holtekamp Terancam ‘Taduduk’ ?

Pembangunan jembatan Holtekamp konstruksi utama yang menjadi tanggung jawab pusat, di lihat dari sisi Hamadi, ditargetkan tahun 2018 selesai dengan dana sebesar Rp 800 Miliar, sedangkan konstruksi jembatan penghubung di sisi Muartami juga tengah dikerjakan oleh Pemprov, tinggal di sisi Hamadi yang jadi tanggung jawab Pemkot yang belum bergerak. (Foto Amri/Lingkar Papua)

Jayapura (LP)— Apabila Pemerintah Kota tidak menepati komitmennya dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan jembatan Holtekamp, maka 800 miliar yang sudah di kucurkan oleh Pemerintah pusat untuk membuat bagian utama jembatan akan mubazir dan proyek jembatan Holtekamp terancam mangkrak, alias tidak bisa difungsikan (taduduk-Red).

“yang menjadi pemikiran kita saat ini, jangan sampai proyek ini mubazir, setelah pemerintah pusat menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai MoU, tapi pemerintah kota tidak sanggup memenuhi kesepakatan bersama, karena sesuai target kami, tahun 2018, bagian utama jembatan yang dibiayai oleh pusat tuntas, yang menjadi tanggung jawab Provinsi juga sudah tuntas, tinggal bagian jembatan penghubung yang jadi tanggung jawab Pemkot yang belum bergerak”, kata Osman Marbun, Kepala Balai Besar Penanganan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah X di hadapan beberapa anggota DPR RI dari Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Rabu (3/5/2017) di salah satu hotel di Jayapura tadi malam.

Hingga kini, sudah memasuki tahun keempat sejak MoU di tanda tangani di Jakarta Jumat, 2 Agustus 2013 lalu oleh Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM), Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan staff Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai tetapi hingga kini belum ada tanda – tanda bahwa bagian yang menjadi tanggung jawab Pemkot akan segera di kerjakan.

Baca Juga:  Satgas Yonif 121/MK Paparkan Dampak Narkoba, Seks Bebas dan HIV/AIDS di SMAN 5 Arso

Dimana ketika itu di sepakati panjang jembatan yang akan dibangun 732 meter, dimana jembatan terdiri dari tiga bagian, untuk konstruksi utama sepanjang 433 meter menjadi tanggungan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana sebesar Rp. 800 miliar, sedangkan konstruksi jembatan penghubung dia kedua belah sisi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, dimana menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi adalah jembatan penghubung di sisi Muara Tami sekitar Rp 300 Miliar, sedangkan Pemerintah Kota di sisi Hamadi dengan nilai yang sama pula.

Dimana untuk menuntaskan jembatan penghubung di masing – masing sisi membutuhkan sekitar Rp. 300 Miliar, sehingga total keseluruhan untuk menuntaskan jembatan Holtekamp sekitar 1,5 Triliun, yang mana jembatan penghubung sisi Muara Tami saat ini tengah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi.

“APBD Kota Jayapura termasuk yang terkecil dari kabupaten lainnya yang ada di Papua, hanya Rp. 1,4 Triliun per tahun, padahal jumlah penduduk yang harus di urus mencapai 400 ribu jiwa, PNS ada sekitar 6 ribu orang, jadi memang dana yang kami miliki tidak memungkinkan untuk menuntaskan komitmen itu, kalau di alokasikan lagi Rp 300 Miliar ke situ, bisa – bisa pelayanan kami tidak jalan”, kata Nurjainuddin Konu, Asisten II Kota Jayapura dalam pertemuan dengan Komisi V DPR – RI di salah satu hotel di Jayapura, Rabu, (3/5/2017).

Baca Juga:  Tokoh Pemuda Minta Watae – Markum Rekonsiliasi, Pemerintahan Harus Bebas Dari Dendam Politik

Menurutnya lagi, selama ini Pemerintah Kota juga di tuntut untuk menyeimbangkan antara alokasi anggaran untuk pelayanan public dan belanja aparatur, kalau tidaka berimbang maka DPRD Kota tidak akan mengesahkan anggaran.

“saya ditugaskan wakili penjabat Walikota dan Sekda yang berhalangan hadir karena lagi ada acara di luar Papua, tapi saya barusan telpon Kepala Bappeda menanyakan soal jembatan Holtekamp ini, jadi jawaban beliau, bahwa Pemkot belum bisa mengalokasikan anggaran untuk hal itu karena minimnya anggaran daerah untuk urusan lainnya”, kata Nurjainuddin Konu.

Untuk itu ia berharap agar MoU empat tahun lalu yang pernah di tanda tangani oleh Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) yang terpilih kembali untuk periode kedua itu, sebaiknya di tinjau kembali, da nada support dari pusat, atau tidak ada penambahan DAU untuk Kota Jayapura, sehingga Pemkot bisa menuntaskan tanggung jawabnya.

Tiga tahun lalu, setelah penanda tanganan MoU bahkan sampai Presiden Jokowi turun ke lokasi pembangunan jembatan Holtekamp, Pemerintah Kota sudah menyanggupi mengalokasikan anggaran sekitar 240 Miliar, dimana akan di alokasikan secara bertahap dalam tiga tahun, dimana untuk tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 13 Miliar, namun hingga kini skema pembiayaan yang telah disepakati dengan DPRD ketika itu hingga kini tidak berjalan.

Wakil Ketua Komisi V DPR – RI, Michael Watimena,  yang juga sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Papua mengatakan bila kondisinya seperti itu untuk mencegah agar proyek Jembatan Holtekamp tidak mubasir, semua pihak harus duduk kembali bersama untuk meninjau ulang MoU yang sudah di sepakati sebelumnya, karena ruas jembatan yang menjadi tanggung jawab pusat dan Pemprov tahun 2018 sudah selesai.

Baca Juga:  Pembangunan Gedung Baru DPRP, Target Tidak Tercapai, Kok Biayanya Malah Membengkak ?

“ruas jalan ini nantinya akan menunjang pengembangan Kota Jayapura ke depan, karena dari awalnya juga inisiatif pembangunan dari daerah, bukan pusat punya ide pembangunan jembatan ini, tapi karena pusat melihat urgen dan penting untuk memberikan daya ungkit bagi Kota Jayapura, dan bisa menjadi icon, makanya pusat serius memback up dengan alokasikan anggaran sampai Rp 800 Miliar”, kata Maichel Watimena.

Sekda Provinsi Papua, Heri TEA. Dosinaen yang dimintai tanggapannya soal pengakuan dari Pemkot yang terkesan ‘menyerah’ dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya, apakah akan di ambil alih oleh Pemprov mengatakan belum bisa menjawabnya.

“sabar yah, kita belum bisa jawab sekarang, nanti kita akan bahas dulu akalu kondisinya seperti ini, karena jembatan ini selain untuk pengembangan kota Jayapura, juga untuk menyukseskan PON 2020, karena ada beberapa venue yang di bangun di daerah Muaratami dan Keerom juga”, kata Sekda sambil berlalu pergi. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda