Kenapa Fraksi Keadilan Nasional DPRP Usulkan Bentuk Pansus 13.000 Rumah Layak Huni ?

Sinut Busup, SE, M.Si

Jayapura (LP)— Menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua, yang dibacakan oleh Lukas Enembe, SIP, MH, di dalam Rapat Paripurna DPRP Jumat, (5/5/2017) kemarin, Sinut Busup, SE, M.Si, selaku Sekretaris Komisi IV DPRP dan juga Ketua Fraksi Keadilan Nasional mendorong dibentuknya Pansus 13.000 Rumah Layak Huni.

“dari laporan Gubernur kemarin, selama 4 tahun kepemimpinan beliau, sudah ada 12.690 unit rumah layak huni yang di bangun dari 13.000 unit yang ditargetkan, tapi temuan kami sementara, ada sejumlah kejanggalan dalam klaim capaian itu, Gubernur kan hanya menerima laporan dari staffnya, dengan kegiatan yang padat, tidak mungkin Gubernur mau cek satu persatu, makanya bagian dari fungsi pengawasan Dewan, untuk memastikan bahwa laporan staff yang dibacakan Gubernur kemarin itu benar, makanya dalam waktu dekat ini kami akan mengusulkan untuk dibentuk Pansus”, kata Sinut Busup, SE, M.Si kepada Lingkar Papua, Sabtu (6/5/2017) di salah satu kafe di seputaran Kotaraja.

Sinut Busup sanksi, bahwa laporan staff Gubernur ke Gubernur benar adanya seperti yang dibacakan oleh Gubernur dalam pembukaan sidang paripurna LKPJ kemarin, sehingga ia akan mendorong ke unsur pimpinan DPRP untuk perlunya dibentuk Pansus 13.000 Rumah Layak Huni yang di klaim telah di bangun di beberapa daerah sesuai wilayah adat di Papua.

Baca Juga:  Misteri Dua Bilah Parang di Lokasi Penemuan Mayat Kaitemu

Sinut menceritakan pengalamannya sewaktu mendampingi Gubernur Papua, Lukas Enembe kunjungan kerja ke Pegunungan Bintang, dimana dalam diskusi dengan Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, SIP, Gubernur menanyakan bagaimana progress pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Pegunungan Bintang, namun Bupati mengaku belum menerima atau mengetahui keberadaan pembangunan rumah tersebut.

“dari data yang kita peroleh, dilaporkan ke Gubernur di Pegunungan Bintang sudah di bangun 461 unit rumah layak huni, tapi kalau Bupati saja tidak tahu, itu kan menjadi pertanyaan kita, jadi harus ada Pansus untuk pi cek satu persatu, apakah jangan sampai kontraktor yang nakal, ataukah staff yang menutupi keadaan sebenarnya ke Gubernur”, kata Sinut Busup.

Dari data yang diperoleh Lingkar Papua, dalam 4 tahun kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal, Pemerintah Provinsi Papua telah berhasil menginisiasi pembangunan 12.690 unit rumah layak huni berbasis wilayah adat, baik yang dibangun lewat Pemprov, Kementerian, maupun yang langsung lewat kabupaten, dimana hingga tahun 2017 ini di harapkan target 13.000 unit bisa terpenuhi

Baca Juga:  Truk Pintar Pak Tentara !

Dimana untuk wilayah adat La Pago sudah di bangun 3.830 unit rumah, yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya 197 unit, Lanny Jaya 1.145 unit, Nduga 166 unit, Mamberamo Tengah 278 unit, Tolikara 219 unit, Yahukimo 622 unit, Yalimo 233 unit, Puncak Jaya 361 unit, Puncak 148 unit, dan Pegunungan Bintang 461 unit.

Di wilayah adat Animha, dilaporkan rumah yang sudah di bangun totalnya 3.384 unit, yang terdiri dari Kabupaten Merauke 1.556 unit, Asmat 1.052 unit, Boven Digoel 487 unit, dan Kabupaten Mappi 289 unit.

Untuk wilayah adat Mee Pago total rumah yang dilaporkan sudah dibangun sebanyak 1.434 unit rumah yang terdiri dari Kabupaten Mimika 309 unit, Nabire 276 unit, Paniai 267 unit, Deiyai 248 unit, Dogiyai 176 unit, dan Kabupaten Intan Jaya 158 unit.

Untuk wilayah adat Mamta, total rumah yang dilaporkan sudah dibangun berjumlah 1.896 unit rumah layak huni, dengan rincian Kota Jayapura 325 unit, Kabupaten Jayapura 475 unit, Keerom 625 unit, Sarmi 162 unit, dan Kabupaten Mamberamo Raya 309 unit.

Baca Juga:  Status KLB Dicabut, Babinsa Tetap Melayani

Dan wilayah adat Saireri dalam kurun waktu 4 tahun sudah terbangun 2.146 unit umah layak huni yang terdiri dari Kabupaten Supiori 1.103 unit, Waropen 167 unit, Biak Numfor 463 unit, dan Kabupaten Kepulauan Yapen 413 unit.

“laporannya sudah 12.690 rumah sudah selesai dibangun, SKPD ini betul atau tidak, jangan – jangan mereka buat laporan fiktif saja, visi misi Gubernur kan bagus, semua kewenangan di limpahkan ke Kepala SKPD, Gubernur terima laporan dari bawah, dia bukan pengguna anggaran, makanya kita harus bantu Gubernur dengan membentuk Pansus, karena ada sejumlah temuan yang meragukan, salah satunya di Dapil saya, di Yahukimo itu yang saya temui baru 90 unit rumah yang dibangun, padahal dilaporkan sudah 622 unit yang dibangun, yang 532 unit mereka bangun dimana”, kata Sinut Busup. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda