MENAGIH JANJI, LAWATAN PRESIDEN JOKOWI

Kali keenam, Presiden RI Joko Widodo melakukan lawatannya ke Provinsi Papua dalam tiga tahun kepemimpinannya, euphoria masyarakat menyambut kedatangannya menghipnotis kita semua, membuat kita terlupa, ada janji – janji Bapak Presiden kita yang belum terealisasi dalam lawatan – lawatan sebelumnya ke Papua.

Oleh : Walhamri Wahid

Ingatan seluruh masyarakat Papua pasti belum hilang, ketika Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk merayakan Natal Bersama masyarakat Papua di penghujung tahun 2014.

Suka cita berbaur menjadi satu dengan duka nestapa, karena beberapa hari sebelumnya, 8 Desember 2014  terjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Kabupaten Paniai yang hingga kini dikenang dengan sebutan peristiwa Paniai Berdarah. Dimana 4 orang pelajar tewas, yang hingga kini tabirnya belum terkuak dan masih menjadi misteri.

Ketika itu dalam dua hari lawatannya yang pertama sejak terpilih sebagai Presiden RI berpasangan dengan Jusuf Kalla, 27 – 28 Desember 2014 itu, di hadapan sekian ribu orang, Presiden berjanji akan menuntaskan dan mengungkap kasus Paniai Berdarah.

Memang benar, kita tahu telah dibentuk Tim Adhoc Komnas HAM, namun kita belum tahu apa dan bagaimana serta siapa sebenarnya yang harus di mintai pertanggung jawaban atas tewasnya 4 orang pelajar dalam insiden Paniai Berdarah itu.

Kunjungan perdana pak Presiden yang berakhir indah selama 3 hari di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat itu kiranya tidak membuat Presiden kita terlupa akan janjinya untuk menuntaskan kasus Paniai Berdarah, dan juga menuntaskan sejumlah masalah yang masih ‘mengganjal’ di hati dan pikiran banyak orang Papua, sebagaimana janjinya pula saat di GOR Waringin Jayapura.

“saya akan sering ke Papua, masalah yang ada di Papua akan kita selesaikan”, kata Presiden Jokowi, 27 Desember, 3 tahun lalu di GOR Waringin Jayapura, usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Pharaa Sentani di Kabupaten Jayapura.

Kita harus angkat jempol buat Presiden Jokowi, paling tidak dari sekian banyak Presiden yang pernah memimpin NKRI, baru ia yang ‘rajin menyambangi Papua selama ini sebagaimana janjinya dalam masa kampanye saat pencapresan dulu.

Dengan seringnya Presiden Jokowi menyambangi Papua, menunjukkan keseriusannya untuk menuntaskan persoalan Papua, karena akan lebih banyak mendengar, banyak melihat dan tidak akan lupa dengan apa yang pernah di janjikan, termasuk janji dalam lawatan – lawatan sebelumnya, yang hingga kini belum terealisasi, salah satunya soal kasus Paniai Berdarah.

Dalam masa penantian masyarakat akan penyelesaian kasus Paniai Berdarah, 8 – 11 Mei 2015, Presiden Jokowi kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Papua, dimana selain moment tidak hadirnya Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika itu yang menarik perhatian publik dengan alasan sedang sakit, sebuah kebijakan rekonsiliasi yang mencuri perhatian publik juga dikeluarkan Presiden Jokowi, dengan memberikan grasi kepada 5 tahanan politik Papua, diantaranya kepada Linus Hiluka, Kimanus Wenda, Jefrai Murib, Numbungga Telenggen dan Lokobal.

“ini adalah langkah awal, setelah ini kita akan upayakan pembebasan tahanan politik lainnya, sekitar 90 orang lagi yang akan di proses”, kurang lebih itulah statement Presiden Jokowi yang hampir di ekspos di banyak media dua tahun lalu.

Keputusan politik tersebut menimbulkan beragam reaksi dari banyak pihak, baik yang pro maupun yang kontra, yang pasti kebijakan itu lebih mengemuka di masyarakat ketimbang kegiatan ceremony Presiden waktu itu yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan sejumlah sarana dan prasarana PON 2020.

Sayangnya, hingga kini belum ada langkah – langkah untuk merealisasikan janji Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti nasib para tahanan dan narapidana politik lainnya yang katanya masih ada sekitar 90 orang, apakah memang masih di proses untuk usulan mendapatkan Grasi, ataukah prosesnya berhenti karena pertimbangan tertentu.

Baca Juga:  Bupati Keerom: Saat Bencana, RAPI Lebih Cepat Tanggap Ketimbang SKPD

Di penghujung tahun 2015, kembali lagi Presiden Jokowi menghabiskan akhir tahunnya di Tanah Papua selama 4 hari Presiden di Provinsi Papua dan Papua Barat, dimulai dengan melakukan kegiatan panen di Merauke dan ceremony pembukaan lahan seluas kurang lebih 1,2 juta hektar menandai kelanjutan program MIFEE, yang dilanjutkan dengan ceremony kegiatan Ekspedisi Kapsul Waktu 2015 – 2085.

Ketika itu Presiden Jokowi menanam Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015 – 2085 yang telah mengelilingi 34 provinsi sejak 22 September 2015 saat di luncurkan di Titik Nol, Kota Sabang, Aceh sekaligus menandai pencanangan Gerakan Ayo Kerja oleh Presiden, dimana penanaman Kapsul Waktu dilakukan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015 – 2085 di Merauke, 30 Desember 2015.

Kapsul Waktu Impian Indonesia adalah wadah sejarah berbentuk kapsul yang berisikan dokumen tertulis berisi 238 impian, harapan, dan motivasi masyarakat dari 34 provinsi se- Indonesia yang akan dibuka pada tahun 2085 kelak, yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Ayo Kerja.

Momentum peresmian dan pembukaan lahan seluas 1,2 juta hektar untuk program MIFEE, tentunya bukan sekedar seremoni belaka, di situ ada komitmen, keinginan dan bahkan janji Presiden untuk menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan di wilayah timur Indonesia.

Paling tidak hingga kini masyarakat Merauke tentunya masih menunggu kelanjutan dari program MIFEE itu sendiri, karena pasca di resmikan oleh Presiden Jokowi akhir 2015 lalu, hingga kini belum ada progress yang signifikan terkait kelanjutan program tersebut, bahkan bisa dikatakan menyisakan bom waktu karena penolakan dari berbagai stake holder, khususnya masyarakat adat yang menolak lahannya ‘dicaplok’ untuk program tersebut dengan berbagai macam pertimbangan.

Masyarakat Merauke secara khusus dan Papua pada umumnya semua pasti berharap, bahwa kehadiran Presiden di acara tersebut bukan sekedar ceremony belaka, pulang, lalu lupa akan tumpukan masalah yang masih menggelayuti program MIFEE tersebut, masyarakat berharap banyak tentunya akan di tindak lanjuti dengan upaya – upaya kongkrit untuk kelanjutannya.

Seperti dua kunjungan sebelumnya, kunjungan ketiga Presiden Jokowi di penghujung tahun 2015 itu juga di sertai dengan peresmian sejumlah mega proyek pemerintah sebagai bagian dari percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Dimana ada dua bandara ketika itu yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, yakni Bandara Wamena dan Bandara Utarom Kaimana, bahkan ketika itu Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk menjejakkan kakinya ke Kabupaten Nduga untuk melihat langsung pembangunan ruas jalan Wamena – Nduga yang di proyeksikan akan menjadi pintu masuk orang dan barang lewat jalur sungai ke kawasan pegunungan, sebelum menikmati pergantian tahun di Raja Ampat.

Akhir April 2016, Presiden Jokowi juga kembali menginjakkan kaki di Tanah Papua untuk keempat kalinya pada malam hari, sesuai jadwal Presiden akan membuka hajatan sepakbola Torabika Soccer Championship (TSC), namun karena halangan cuaca, Presiden yang bertolak dari Bima, Nusa Tenggara Barat baru bisa tiba di Stadional Mandala Jayapura saat pertandingan pembuka antara Persipura –  Persija yang berakhir skor 1- 1 sudah memasuki babak kedua, sehingga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membuka event tersebut.

Pada tanggal 17 – 18 Oktober 2016, untuk kelima kalinya Presiden Jokowi kembali menyambangi Provinsi Papua, dimana selain untuk meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, Presiden Jokowi juga menepati janjinya untuk membangun pasar mama – mama Papua, dengan melakukan peletakan batu pertama di eks Pasar Pharaa Sentani yang diselipi dengan sejumlah kegiatan ceremony Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak – anak.

Baca Juga:  RI Import Sawit Dari PNG Untuk Diolah Jadi CPO di PTPN II Arso

Ada sekitar 6 proyek infrastruktur yang di resmikan oleh Presiden Jokowi ketika itu, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya di Genyem, PLTMH prafi, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 70 KVA di ruas Genyem – Waena – Jayapura, proyek SUTET di ruas jalan Holtekamp – Jayapura sepanjang 43,4 Km, dan Gardu Induk Waena – Sentani di Kampung Harapan.

Yang dilanjutkan dengan peresmian Bandara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo, dimana dalam kunjungan kelimanya itu, Presiden Jokowi kembali melakukan gebrakan yang mencuri hati masyarakat Papua, khususnya di kawasan pegunungan dan pedalaman yang selama ini selalu mengeluhkan mahalnya BBM.

Selain serangkaian kegiatan ceremony di lapangan Yahukimo Bangkit,  Presiden Jokowi juga mencanangkan Program Satu Harga BBM di Papua, yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Satgas BBM Satu Harga oleh Polda Papua untuk mengawal dan memastikan bahwa distribusi BBM ke daerah – daerah pedalaman Papua benar – benar dilaksanakan.

Faktanya, hingga kini harga BBM di kawasan pegunungan Papua dan beberapa daerah pedalaman lainnya belum bisa satu harga sama dengan di Kota Jayapura dan kota – kota besar lainnya yang di banderol di harga Rp. 6.500-an, kalaupun ada dipastikan stoknya terbatas dan orang akan berebut, masyarakat masih di suguhkan dengan harga BBM antara Rp. 15.000 – 25.000 itupun di tingkat pengecer, karena APMS tidak dapat menyediakan stok setiap saat sesuai kebutuhan masyarakat.

Banyak kalangan menilai, program ini tidak memiliki kekuatan yang mengikat karena tidak di tunjang dengan regulasi yang memaksa para pelaku “bisnis minyak” agar benar – benar bisa mengimplementasikan kebijakan Presiden Jokowi secara konsisten dan berkesinambungan.

Dan hari ini, Selasa (9/5/2017) Presiden Jokowi kembali menepati janjinya untuk sedikitnya menyambangi Tanah Papua, 3 kali dalam setahun, mengawali kunjungannya di tahun 2017 ini, Presiden Jokowi akan meresmikan penggunaan Pasar Mama – Mama Papua yang berada di Jalan Percetakan Jayapura besok, Rabu (10/5/2017), setelah hari ini menuntaskan peresmian sejumlah proyek di kawasan perbatasan RI – PNG diantaranya peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, dilanjutkan dengan peresmian PLTU dan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Holtekamp.

“sudah menjadi komitmen Pak Jokowi sejak masa kampanye, bila terpilih, beliau akan lebih memperhatikan dan menggenjot pembangunan di Papua, hal itu di buktikan dengan komitmennya untuk berkunjung ke Papua, sedikitnya 3 kali dalam setahun, dan hari ini adalah kunjungan pertama di tahun 2017”, kata Lenis Kogoya, Staff Khusus Presiden Jokowi kepada Lingkar Papua di salah satua hotel di Sentani, Senin (8/5/2017) malam.

Selain peresmian sejumlah proyek, kegiatan Presiden Jokowi hari ini juga di lengkapi dengan serangkaian acara seremoni berupa pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Program Keluarga Harapan (PKH) di Skouw dan Wamena keesokan harinya.

“di Wamena besok, Presiden akan meninjau ruas jalan Wamena – Nduga yang selama ini di genjot dan di pantau terus oleh Presiden, karena ini ruas jalan strategis”, kata Lenis Kogoya lagi.

Selain komitmen dan janji politiknya saat kampanye untuk memberikan perhatian lebih terhadap Papua, ada alasan emosional yang mendasari mengapa Presiden Jokowi merasa punya hubungan emosional dengan Papua.

"Istri saya ini namanya Iriana, asal katanya dari Irian, Papua. Kenapa? Kakeknya menjadi guru di Papua selama bertahun-tahun. Jadi saya dan istri saya ini dekat dengan Papua, tidak bisa dipisahkan”, kata Joko Widodo saat masa kampanye tiga tahun lalu di Kampung Yoka, Kota Jayapura.

Baca Juga:  GEGER....... MAYAT BAYI DI TEMPAT SAMPAH

Dibalik euphoria kunjungan dan perhatian lebih yang diberikan Presiden Jokowi kepada Papua, banyak pihak dan kalangan juga berharap banyak, sekiranya kunjungan Presiden tidak hanya seremonial dan peresmian proyek – proyek miliaran yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan fisik Papua saja, karena pendekatan ekonomi dan pembangunan tidak cukup untuk menghapuskan “luka” rakyat Papua apalagi sampai mengubur benih – benih disintegrasi bangsa sebagaimana yang masih getol di suarakan oleh pegiat pro kemerdekaan Papua.

Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah Indonesia, pusat tidak bisa hanya mengedepankan pendekatan pembangunan semata, seperti yang selama ini selalu disuarakan oleh salah satu tokoh Papua yang pernah berada di lingkaran ring satu Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyo (SBY), Dr. Velix Wanggai.

Menurutnya ada 4 Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk Tanah Papua yang harus digenjot oleh Presiden Jokowi di dua tahun lebih sisa masa kepemimpinannya.

Yang pertama, Presiden Jokowi harus memenangkan geo-politik internasional dan regional atas isu Papua, langkahnya diplomasi formal Indonesia harus melibatkan komponen masyarakat dalam konteks diplomasi publik di semua arena internasional guna menjelaskan sikap dan langkah-langkah pemerintah atas Papua sejak era Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi saat ini.

Peristiwa 6 negara di Kawasan Pasifik mengangkat isu Papua di Sidang Umum PBB pada akhir September 2016 lalu menurut Velix Wanggai menjadi indicator belum efektifnya diplomasi Indonesia dalam menangkal isu internasionalisasi masalah Papua.

“sudah saatnya, Kementerian Luar Negeri tidak hanya sebagai pemain tunggal dalam diplomasi luar negeri namun mengatur irama diplomasi komprehensif atas isu Papua dengan agenda setting yang terukur”, kata Velix Wanggai dalam sebuah tulisannya yang di publikasikan papuanews.id.

Yang kedua, Presiden Jokowi perlu memastikan jalannya skenario rencana yang telah dituangkan di dalam Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 yang terkait dengan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, dimana menurut Velix Wanggai, RPJM di era Jokowi telah menyempurnakan RPJMN di era SBY terhadap pembangunan Tanah Papua.

Kerangka perencanaan Papua yang sudah disusun, harus disertai kerangka anggaran dan regulasi yang lebih memihak ke Tanah Papua, sehingga langkah-langkah percepatan pembangunan yang nyata dapat menjawab segala kritikan dari dunia internasional dan membantah tudingan bahwa negara tidak hadir dan terkesan melakukan pembiaran atas kemiskinan dan ketertinggalan di Tanah Papua.

Yang ketiga, menurut Velix Wanggai, perlunya melakukan evaluasi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah berjalan 15 tahun ini namun belum pernah dilakukan evaluasi total atas desain dan implementasi UU Otsus, apakah masih cocok dan relevan dengan situasi kekinian dan tantangan Papua ke depan atau tidak.

“Sudah saatnya, UU Otsus ini dirombak total, atau minimal revisi terbatas atas poin-poin kewenangan, keuangan, pembangunan, hubungan antarlembaga dan politik lokal Papua, sejalan dengan sejumlah regulasi baru yang hadir seperti UU No. 23/2014 soal Pemda, UU No. 6/2014 soal Desa dan sejumlah regulasi sektoral yang telah berubah dalam 15 tahun terakhir”, kata Wanggai.

Sedangkan keempat, Presiden tidak boleh menutup mata dengan aspirasi dan suara-suara rakyat Papua yang meminta Dialog Jakarta-Papua, menurut Velix Wanggai, pemerintah harus mendesain dialog dan tujuan dialog dalam mewujudkan kesepakatan bersama yang permanen dan komprehensif. (***)

Berikan Komentar Anda