DPP PSI Desak Komisi Yudisial Periksa Majelis Hakim Yang Tangani Kasus Ahok

Jakarta (LP)— Pasca putusan Hakim yang menjatuhkan vonis hukuman penjara 2 tahun kepada Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab di panggil Ahok, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), sebuah partai baru yang juga menjadi pendukung Ahok – Djarot di Pilkada DKI Jakarta kemarin mendesak agar Komisi Yudisial (KY) memeriksa dan mengaudit putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim yang menangani kasus Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam release resmi yang diterima Lingkar Papua yang di tanda tangani oleh Ketum DPP PSI, Grace Natalie dan Sekjend Raja Juli Antoni, DPP PSI menuntut keadilan untuk Ahok.

“Putusan Majelis Hakim terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan vonis 2 tahun atas kasus penodaan agama merupakan bukti matinya keadilan di Indonesia dan kemenangan intoleransi dan radikalisme di Indonesia, kami PSI mendukung upaya Ahok untuk mencari keadilan melalui proses banding ke Pengadilan Tinggi. Kami sependapat dengan ahli hukum dan pembela hak asasi manusia Todung Mulya Lubis yang menyebutkan putusan Majelis Hakim atas Ahok bisa disebut sebagai "pembunuhan " ("an overkill")”, kata Grace Natalie dalam releasenya.

Baca Juga:  Skandal Dunia Pendidikan dan Mental Korup Pejabat

Menurut Grace Natalie, Jaksa tidak menuntut Ahok untuk penistaan agama, malah Majelis Hakim yang menyeret Ahok menjadi penista agama, normalnya Majelis Hakim mendasarkan vonisnya pada requisitor Jaksa.

“sangat tidak biasa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri, digunakannya pasal penistaan agama oleh Majelis Hakim adalah inisiatif Majelis Hakim untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi fakta yang hadir dalam pidato Basuki Tjahaja Purnama tanggal 29 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa tidak ada penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama”, kata Grace Natalie, Ketum DPP PSI.

Menurutnya Majelis Hakim lebih condong pada saksi-saksi pelapor yang tidak hadir dalam pidato itu dan sudah memiliki kebencian terhadap Basuki Tjahaja Purnama khususnya yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI).

Baca Juga:  Empat Organisasi Pers Kecam Intimidasi Jurnalis di Wamena, Minta Kapolda Baru Seriusi

“kita lihat Majelis Hakim juga mengabaikan keterangan ahli-ahli yang meringankan seperti KH Masdar Farid Mas'udi (Rois Syuriah PBNU), Kiai Ahmad Ishomuddin (Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Majelis Pertimbangan MUI), Prof Dr Hamka Haq (Rois Syuriah PBNU dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI) , Dr. Sahiron Syamsuddin (Anggota Majelis Syuro Perti dan Pertimbangan MUI), Dr. Sahiron Syamsuddin (Ahli Tafsir dari UIN Sunan Kalijaga dan Wakil Rois Syuriah PWNU Yogyakarta)”, kata Grace Natalie, Ketum DPP PSI dan Raja Julie Antoni, Sekjendnya.

Menurut penilaian DPP PSI, putusan Majelis Hakim lebih condong pada keterangan saksi-saksi pelapor dan saksi-saksi ahli yang menguatkan keterangan para pelapor, yang artinya Majelis Hakim tidak adil, berimbang dan bahkan condong pada pelapor dan ahli-ahlinya serta mengabaikan saksi-saksi fakta, ahli-ahli yang meringankan Ahok, keterangan Ahok sebagai terdakwa, Nota Pembelaan Ahok dan Penasehat Hukumnya bahkan tuntutan Jaksa itu sendiri.

Baca Juga:  Akhirnya DPRP Provinsi Papua Peduli Juga Dengan Wabah Campak dan Gizi Buruk di Asmat

“Atas dasar itu semua, PSI mendesak Komisi Yudisial memeriksa Majelis Hakim yang menangani kasus Ahok, dan melakukan audit atas vonis yang kini menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk para ahli hukum. PSI siap dan akan setia berjuang di sisi Ahok, untuk mencari keadilan”, tegas keduanya. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda