Markum Sayangkan Pernyataan Watae Yang Salahkan Pemerintahan Sebelumnya

Muh. Markum, Wakil Bupati Keerom (Foto : Alfred / Lingkar Papua)

Keerom (LP) – Terkait pernyataan Bupati Keerom Drs. Celcius Watae di Kampung Skofro, Senin (1/5/2017) yang mempertanyakan kinerja pemerintahan sebelumnya (Yusuf Wally – Muh. Markum) menjawab keluhan seorang pendeta di Kampung Skofro yang mengeluhkan soal buruknya kondisi sekolah di Kampung Skofro yang lebih menyerupai gudang.

“Jangan menyalahkan periode masa lalu, masa lalu itu ada dua periode, seharusnya sebagai pimpinan daerah, tidak boleh berstatemen seperti itu, kita harus bisa meredam gejolak, merangkul semua pihak mulai dari masyarakat, swasta mapun investor bisa duduk bersama-sama  untuk menyelesaikan pembangunan ini, kalau nanti saling menyalahkan, kapan kita membangun, kapan masyarakat menikmati pembangunan, ini yang perlu kita luruskan”, kata Muh. Markum, Wakil Bupati Keerom yang di periode sebelumnya adalah Wakil Bupati dari Yusuf Wally, SE, MM, Rabu (10/5/2017) di Keerom.

Menurut Markum, kalau berbicara masa lalu seharusnya dilakukan identifikasi dulu, pada masa lalu periode 2005-2010 (kepemimpinan Watae-Kosasih) telah melakukan dan menghasilkan pembangunan seperti apa dan 2010-2015 (kepemimpinan Wally-Markum) telah melakukan pembangunan seperti apa pula. Karena menurutnya tidak pantas untuk saling menyalahkan masa lalu, karena di Keerom terdapat 2 periode kepemimpinan di masa lalu.

Baca Juga:  19 DPC PSI Kabupaten Jayapura Siap Jalani Verifikasi KPU

“Itu harus dipertanyakan kembali dong, masa lalu beliaukan pernah juga menjabat (Bupati) 2005-2010, jadi kalau menurut saya semua dari target pembangunan kemungkinan belum secara merata mendapat kesempatan itu, bukan hanya kami saja (periode 2010-2015: Yusuf Wally-Markum), sebelumnya juga sejak kabupaten berdiri”, katanya lagi.

Menurutnya belum meratanya pendidikan terjadi, karena luas wilayah Kabupaten Keerom yang sangat luas. Walaupun dengan jumlah penduduk yang sedikit, namun untuk menjangkau antar kampung membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. 

“Namun lambat laun kita perbaiki sesuai visi misi kita juga akan kita laksanakan. Porsi anggaran 30 persen untuk pendidikan, 20 persen untuk kesehatan  dan ada beberapa untuk infastruktur, itu akan kita alokasikan”, tambah Markum lagi.

Sebelumnya, pada pertemuan Bupati Kabupaten Keerom, DPRD Keerom, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, dan Konsulat Jenderal PNG, di Kampung Skofro beberapa waktu lalu dalam rangka membahas rencana perusahaan sawit di PNG yang akan menggunakan pabrik PTPN II Arso sebagai tempat pengolahan Tanda Buah Sawit (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO), dan Kampung Skofro sebagai pintu masuk dari PNG ke Keerom, Pdt. David Wompere mengeluhkan sejumlah hal kepada yang hadir, salah satunya soal kondisi bangunan sekolah yang seperti gudang kakao.

Baca Juga:  Ini 11 Point Ikrar Masyarakat Perbatasan di Hari Lahirnya Pancasila

“Saya tidak tahu lima tahun lalu itu prosesnya seperti apa, dalam kondisi seperti itu pasti potret lima tahun masih ada sampai sekarang, kalau lima tahun lalu baik dibangun, pasti tidak ada soal seperti ini, pemerataan mungkin tidak terjadi, sampai sekolah di korbankan, tapi untuk periode sekarang akan saya perintahkan OPD Pendidikan untuk turun melihat semua sekolah”, kata Drs. Celcius Watae, menjawab keluhan Pdt. David Wompere, dalam acara dialog dengan masyarakat Kampung Skofro, Senin (1/5/2017) lalu.

Seperti yang di ungkapkan Pdt. David Wompere, salah satu tokoh agama dan pelayan gereja di Kampung Skofro, menurutnya kalau memang nantinya Kampung Skofro akan dijadikan pintu masuknya “sawit import”, dari PNG untuk di olah jadi CPO di PTPN II Arso, ada baiknya pemerintah membenahi dahulu beberapa infrastruktur di kampung tersebut.

Baca Juga:  Ini Daftar Nama 26 Bakal Paslon Yang Sudah Jalani Tes Kesehatan di Pilkada Serentak Papua 2018

“kami sudah pernah audiens dan mengeluh ke DPRD Keerom, kalau memang Skofro ini akan dijadikan beranda terdepan dengan negara tetangga, yang hubungkan dua negara, bukan jalan saja yang di bangun, tapi kami mau sekolah yang ada di Skofro modelnya jangan seperti gudang untuk tamping kakao, harus lebih baik, biar negara tetangga lihat citranya bagus”, kata Pdt. David di hadapan Bupati Keerom, Ketua DPRD Keerom, Syahabuddin, SP dan Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, S.Pd, M.Soc, dan Konsulat Jenderal PNG, Jefri Membi yang hadir di Kampung Skofro beberapa waktu lalu. (alf/R1)

Berikan Komentar Anda