Tanhana Dharma Mangruva, Indonesia Raya Dalam Silang Dunia

Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang dianutnya, serta sejarah dan lingkungan alamnya, sedangkan Ketahanan Nasional (Tannas) adalah daya tahan dan keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan perikehidupan sebagai bangsa yang telah bernegara. Tulisan ini adalah sebuah refleksi kebangsaan terhadap semangat Bela Negara yang sedang diorganisir oleh LEMHANAS di beberapa daerah di Indonesia

Oleh : Dr. Julius P. Aituru, SH, MH

Salah satu peranan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Lemhanas adalah lembaga yang konsen mengkaji masalah-masalah nasional dan Internasional, yang bernilai strategis bagi pelaksanaan politik, dan Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) di Indonesia.

Saya ingin telaah di sini adalah “Seroja Dharma”, yang merupakan lambang lembaga Lemhanas. Dalam tulisan ini saya ingin sebuah gambaran “Alam Bathin Lemhanas”, seperti dilukiskan dalam gambarnya” (bunga) Seroja Dharma, dengan sesanti: Tanhanna Dharma Mangruva.

Lambang Lemhanas “Seroja Dharma” baru diresmikan oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada hari Tri Warsa Lemhanas pada tahun 1968, sedangkan waktu itu Lemhanas masih bernaung dibawah tanda pengenal “Perisai Silang Lemhanas”, yang dilahirkan pada tahun 1965.

Dalam wujud dan wajahnya sebagai Lambang “Seroja Dharma” maka tanda pengenal perisai itu terpancang menjadi tiang pusat “Seroja Dharma”, yang merupakan inti isinya. Berdasarkan kenyataan dan arah pemikiran tersebut, saya ingin mendikusikan tulisan ini dengan judul “Seroja Dharma Mahesi Indonesia Raya Dalam Silang Dunia (Indra-Jaya)”. Sebelumnya topik ini juga, pernah di diskusikan oleh mahasiswa pasca sarjana, Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2008, di Yogyakarta.

Istilah Mahesi adalah perpaduan dari kata “maha” dan “isi”, yang jika digabung maka diucapkan dan ditulis “Mahesi”. Ada pun artinya telah terkandung dan terpancarkan oleh unsur-unsur katanya sendiri, yang secara harafia dapat dirumuskan “memberi isi besar” atau “memberi isi sepadat-padatnya dan selengkap-lengkapnya”.

Adapun  Indra Jaya adalah singkatan dari “Indonesia Raya Dalam Jalan Silang Dunia”, yang ditulis dengan menggunkan ejaan Internasional, tetapi dalam lingkungan para pelopor dan pendiri Lemhanas dahulu, telah menjadi kesepakatan untuk menggunakan singkatan: “Indra-Jaya”. Makna dari Indra Jaya adalah letak kedudukan Indonesia Raya di tengah-tengah jalan silang dunia. Dalam mendalami dan menghayati posisi silang Indra-Jaya  itu, Lemahanas di dasari oleh:

  1. Landasan Idiil: Pancasila
  2. Landasan Struktural: UUD 1945
  3. Landasan Politik: Garis-Garis Besar Haluan Negara
  4. Landasan Empiris: Sejarah Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain
  5. Landasan ilmiah: Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berdasarkan 5 (lima) dasar Lemhanas itu, maka segala tinjauan dan tanggapan diletakkan dalam kerangka “lima jenis pengetahuan” dengan menempatkan cara pandang segala tinjauan dan pendapat dalam arti maknanya secara integral (comprehensif integral), yang merupakan ciri fundamental dalam cara pandang Pancasila. Oleh sebab itu metodologi tersebut dimaksudkan sebagai percobaan untuk menemukan metodologi Pancasila, yang dalam kenyataannya berwatak interdisipliner. Dari metodologi Pancasila ini dipakai “konsepsi-konsepsi”, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, yang disebut RIPTA (strategic concept).

Dalam usaha menemukan konsep strategi ini, diguakan pendekatan Astra-Gatra (delapan aspek), yang meliputi Tri-Gatra alamiah negara dan Panca-Gatra sosial kehidupan bangsanya. Hasil pendekatan tinjauan Astra-Gatra secara gatra demi gatra memberikan gambaran perikehidupan nasional melukiskan perkehidupan nasional dalam gerak dinamika pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan sistem pendekatan Astra-Gatra dapat digunkaan untuk merumuskan Pancaripta Nasional (Lima Strategis Konsep Penyelenggaraan Kehidupan Nasional), yaitu:

  1. Konsep strategi penyelenggaraan kelangsungan hidup nasional (wawasan Nasional) yang merupakan salah satu aspek falsafah nasional.
  2. Konsep strategi tata penyelenggaraan tertib nasional (demokrasi)
  3. Konsep strategi tata penyelenggaraan kemakmuran dan kesejahteraan nasional (ekonomi sosial).
  4. Konsep strategi tata penyelenggaraan pengamanan nasional (Ketahanan Nasional).
  5. Konsep strategi tata penyelenggaraan pembinaan (hidup) nasional (Tatabina).

Mengikuti selera dan gaya perkembangan Lemhanas hingga tahun 1970, konsep strategis wawasan nasional Indonesia, yang disebut Wawasan Nusantara (dalam Indra-Jaya) dapat mendasari konsep-konsep strategis lainnya, terutama konsep strategis ketahanan nasional, yang merupakan sasaran pokok pengkajian Lemhanas sejak permulaan berdirinya. Dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional ke dalam “ketahanan regional” maka saya ingin membahasnya secara mendalam posisi Indonesia pada wilayah Asia Tenggara.

Dengan adanya semangat Pembinaan Bela Negara yang sedang dilangsungkan oleh Lemhanas, saya mencoba menguraikan dengan sebuah pertanyaan mendasar yaitu bagaiamana konsep strategis Lemhanas dalam tata penyelenggaraan kelangsungan hidup nasional (Wawasan Nusantara) dalam Jalan Silang Dunia yang mendasari konsep-konsep strategis lainnya, khususnya konsep strategis Ketahanan Nasional di Wilayah Asia Tenggara. Lebih khusus letak Indonesia yang lazim sekali menghadapi tantangan di laut Natuna antara kepentingan Cina, Malaysia dan Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya hendak memulai dengan menjelaskan konsep strategis Lemhanas dalam tata penyelenggaraan kehidupan nasional (Wawasan Nusantara) dalam Indra Jaya, sebagaimana dirumuskan di dalam doktrin Hankamnas kita “Catur Dharmma Eka Karma” (Cadek).”Wawasan Nusantara” dalam Cadek itu jelas-jelas bertegak sebagai suatu wawasan dalam bidang Hankamnas. Seperti sejarah perkembangannya menunjukkan, Wawasan Nusantara tersebut telah tercipta sebagai “pertumbuhan lebih lanjut” daripada konsepsi-konsepsi Angkatan-angkatan bersenjata kita pada waktu menginjak tahap pengintegrasiannya. Masing-masing angkatan mempunyai dan menganut konsepsi strategisnya sendiri-sendiri, yang hanya mencakup dan meliputi satu matra saja daripada kehidupan nasional kita, yaitu;

  • Wawasan Bhuwana- Angkatan Darat
  • Wawasan Bahari- Angkatan Laut
  • Wawasan Dhirgantara- Angkatan Udara
  • Wawasan Kamtibmas- Angkatan Kepolisian

Sewaktu tercapai pengintegrasian doktrin-doktrin angkatan-angkatan tersebut ke dalam satu doktrin Hankamnas: Cadek, maka tercapailah perpaduan dan manunggalnya doktrin-doktrin Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara kita ke dalam Wawasan Nusantara. Demikianlah, wawasan nusantara berisi wawasan-wawasan seperti terkandung dan tersimpul dalam wawasan-wawasan Bhuwana, Bahari, dan Dirgantara, yang kini ditingkatkan kepada pola Hankamnas.

Memperhatikan proses pertumbuhan itu, nyata benar bahwa wawasan nusantara tersebut masih terikat kepada konsepsi-konsepsi kekuatan. Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran yang kini sedang berkembang jelas mengarah kepada usaha “Wawasan Nasional”, yang tidak hanya diperuntukkan bagi Hankamnas saja, melainkan yang dapat menyeluruh meliputi segenap segi kehidupan nasional, hingga dapat mendasari konsepsi ketahanan nasional. Demikianlah tumbuh pemikiran-pemikiran dan pengkajian mengenai wawasan nusantara sebagai salah satu rangsangan-rangsangan untuk mencapai tujuan serta aspirasi-aspirasi nasional kita.

Seperti keadaan sekarang menunjukkan, bahwa bergeraknya arah pemikiran-pemikiran untuk mencakup segenap aspek-aspek kehidupan nasional kita, guna dapat menemukan jawaban dan perumusannya, bagaimana kita menyusun suatu konsepsi strategis untuk menyelenggarakan dan menjamin tata kelangsungan hidup nasional kita, seperti halnya telah berhasil kita rumsukan dalam konsepsi ketahanan nasional. Sesungguhnya, kelangsungan itu dituntut oleh hidup sendiri, karena tanpa kelangsungan, hidup itu akan mandek. “Mandek”nya hidup, berarti mati. Oleh sebab itu, disamping kita harus menyelenggarakan dan menjamin tata-pengamanan hidup nasional kita, maka yang terpokok justru kita harus pertama-tama menyelenggarakan dan menjamin tata-kelangsungannya. Untuk maksud dan tujuan itulah perlunya kita mengkonsepsi Wawasan Nusantara, yang menyeluruh-bulat dan utuh lengkap meliputi segenap aspek perikehidupan nasional kita.

Dengan makin berkembang dan menjadi mantapnya konsepsi Tannas itu, kini tiba waktunya bahwa perhatian dan pemikiran kita tertarik dan mulai terarah kepada masalah Wawasan Nasional, sebagai konsepsi (strategis) untuk menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup negara kita. Apalagi dewasa ini, kita sedangkan dihadapkan sikap intoleransi dan masih ada sebagian daerah seperti Papua, Aceh dan Maluku yang rentan terhadap ancaman disintegrasi bangsa.

Baca Juga:  Bupati Keerom: Gereja Salah Satu Pioner Perintis Perubahan

Wawasan Nasional sebagaimana yang sedang dilakukan oleh Lemhanas ini mengalami proses pemantapan seperti halnya dengan konsepsi strategis Ketahanan Nasional, maka mungkin akan segera juga tumbuh perhatian dan usaha kita untuk merumuskan konsepsi (strategis) Tatabina Nasional. Dalam hal ini perlu dinyatakan, bahwa sesungguhnya tatabina nasional itu menurut hakikat dan sifatnya bercorak khusus, dalam arti bahwa tiap-tiap negara mempunyai konsep-konsepnya sendiri, yang disesuaikan dengan dasar falsafah kehidupan nasionalnya masing-masing. Hanya saja program bela negara ini terkesan yang baru diterapkan pada kalangan menengah ke atas. Padahal yang sangat dinamis dan rancu ada pada masyarakat kecil yang mudah terprovokasi pada kepentingan elit politik yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masayarakat seperti ini perlu ditanggapi dengan strategi tata bina nasional.

Konsep strategis tatabina nasional Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terdapat 5 unsur dasar, yaitu Man-Money-Material-Management-Moral (susila). Konsep strategis tatabina nasional ini memang telah dituangkan ke dalam konsep Demokrasi Pancasila. Begitu pula dengan konsep strategis tata kesejahteraan nasional, yang dituangkan ke dalam kosnep Ekonomi-Sosial Pancasila seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 secara lengkap dan menyeluruh belum merata di rayat Indonesia.

Isi Wawasan Nusantara

Isi wawasan nusantara sebagai ajaran Wawasan Nasional Indonesia, yang mendasarkan hidup nasionalnya kepada Pancasila dan UUD 1945 terdapat tiga unsur, yaitu; a) Cita-citanya; b) Falsafahnya; c) Metedologinya (Cara Kerja).

Cita-cita yang terkandung dalan Wawasan Nusantara adalah yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, ialah:

“… Untuk membentuk suatu pemerintahan Indoensia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Menyadari letak kedudukan georgrafis sebagai titik pusat di dalam posisi silang, Indonesia memandang segenap penjuru lingkungan, dimana Wawasan Nusantara pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi bangsa Indonesia dan pula untuk kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, wawasan nusantara tidak semata-mata memperhatikan kepentingan Indonesia sendiri. Tetapi secara umum telah menerima beban untuk berkewajiban secara kodrati yang senantiasa memperhatikan juga lingkungan di dalam dan diluar untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, dan perdamaian di seluruh dunia. Selain itu, ke dalam Indonesia sendiri, Wawasan Nusantara beretujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dinamis di dalam aspek sosialnya. Segenap aspek kehidupan nasional Indonesia itu juga selalu menuntut dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan semboyan Bhineka Tinggal Ika, yang merupakan ciri khas dari falsafah negara Pancasila.

Wawasan Nusantara mempunyai asas-asas adalah tidak lain kecuali kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan kesetiaan adalah keteguhan hati, dan kepatuhan kepada Pancasila dan UUD 1945, yang harus dituangkan ke dalam hasrat dan niat untuk selalu melaksanakannya secara murni dan utuh, atau secara kodrati dan wajar.

Cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kristalisasi kepribadiannya, berwujud tata pergaulan dalam hidup yang dicita-citakan bersama serta asas kenegaraan menurut UUD 1945 memberikan arah cara mengendalikan hidup masyarakat dan cara penetapan hak-hak serta kewajiban asasi para warga negaranya. Ini berarti bahwa dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila telah terkandung pula cita-cita, asas-asas (prinsip-prinsip) serta nilai-nilai filosofis dan pedoman cara kerja, termasuk pula ara atau sistem “mawas lingkungan hidup bangsa” yang kita namakan Wawasan Nusantara itu.

Bangsa Indonesia yang mempunyai sifat terbuka terhadap masuknya kebudayaan dari luar, namun dengan daya adaptasinya yang masih rendah dapat memepertahankan identitas kepribadiannya. Dan dengan hubungan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, selalu berusaha untuk memperkaya dan meningkatkan kebudayaan, sepanjang dirasa tidak bertentangan dengan rasa budaya sesuai dengan Pancasila,

Ini menunjukkan betapa besar keuletan dan daya tahan rakyat Indonesia dalam mengamankan dan mempertahankan kepribadiannya bahkan diperkaya bagi pemekaran dan penyempurnaan. Hal ini menunjukkan adany kemampuan mawas diri dan olah budi pada bangsa, dan usaha untuk menjalin kelangsungan perkembangan kepribadiannya, dengan menambahkan dan memperkaya diri hasil antara hubungan dengan bangsa lain, sehingga dapat tetap tumbuh mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi tuntutan waktu dengan kesengsaraan.

Daya mampu mawas diri dan olah budi ini sekarang mempunyai nilai yang lebih penting lagi, mengingat bahwa kehidupan dunia sekarang ini mempunyai nilai yang lebih penting lagi, mengingat bahwa kehidupan dunia sekarang ini lebih menitikberatkan pada segi materialnya, dengan mengutamakan kecepatan, mendahulukan kemanfaatan dengan segera, dengan kurang menyadari bahwa hasilnya memberikan kepuasan lahiriah dan kurang memberikan kepuasan bhatiniah, sehingga banyak diantara generasi muda kemudian dalam keadaan kurang tentram dan tenang bathiniah dan selalu dalam keadaan mencari-cari pegangan yang lebih pasti lagi.

Fungsi mawas diri dan olah budi ini adalah untuk melawan kekalutan dan kekacauan dan tugas ini perlu dilaksanakan berdasarkan rasa wajib kemanusiaan yang tidak mungkin diwakilkan pada orang lain. Bagi bangsa Indonesia, mawas diri dan olah budi ini haruslah berarti untuk memperoleh keberanian guna menghadapi masalah pembangunan nasional yang kini sedang giat dilaksanakan oleh seluruh bangsa.

Gerak hidup bangsa dewasa ini memperlihatkan suatu dinamika yang sangat luar biasa dengan penuh pancaroba, padat perubahan-perubahan, namun selalu didasari oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang mampu mempersatukan daya kreasi dan daya cipta bangsa.

Bangsa Indonesia sewajibnya tetap berdiri teguh atas pandangan dan pendiriannya dan jangan mudah terseret dalam arus yang serba dangkal, apalagi terjebak dalam olah pikir serampangan yang gejalanya kini sangat terlihat sebagai suatu penyakit zaman yang diusahakan untuk dimasukan ke Indonesia.

Kebaikan serta kekuatan suatu falsafah dasar terletak dalam rangkaian nilai-nilai yang dikandungnya, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakatnya. Cara mempertajam budi guna mendalami azas-azas dari pada falsafah dasar adalah antara lain dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, senantiasa mempertahankan dan bertekad mengaplikasikan Pancasila sebagai Pandangan hidup, falsafah negara dan bangsa dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup:

  • Pelaksanaan obyektif, yaitu bahwa falsafah negara itu dipergunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap penyelenggaraan kenegaraan.
  • Pelaksanaan subyektif, yaitu falsafah itu selalu mendasari dan menuntut setiap warga negara dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari atau dengan perkataan lain, dalam cita, cipta, rasa, karsa dan karya.

Wadah Wawasan Nusantara

Dalam meninjau wadah ini maka perlu membicarakan telebih dahulu azas archipilego. Archipelago berasal dari kata “Archi” yang berarti penting, dan “pelagus” yang berarti laut atau wilayah lautan. Kalau kedua kata itu dirangkaikan, maka diperoleh suatu pengertian wilayah laut dengan kumpulan pulau-pulau berantai (a chain of island). Artinya klasik dari archipelago adalah lautan yang dierati pulau-pulau (a sea studde with island) yang berarti bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan, atau bahwa unsur pokok berpusat pada laut atau unsur air dan bukan pada pulau-pulau atau pada unsur tanahnya.

Baca Juga:  Pertama di Indonesia, DPD Papua Bentuk Forkom Fraksi Golkar se-Papua, Target 16 Kursi di Pileg 2019

Indonesia mengartikan archipelago sebagai suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Archipelago memiliki arti ke dalam dan keluar sebagai berikut; kedalam, Nusantara lebih menampakkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau di dalamnya, yang merupakan satu kesatuan utuh dengan segenap unsur-unsurnya yang manunggal. Keluar, Nunsantara (Indoensia) yang letak geografisnya berada di antara dua Benua dan dua Samudera, sehingga berada di persimpangan jalan penghubung, memiliki sifat dan ciri sebgai posisi silang dengan segala konsekuensinya sendiri, sehingga merupakan kepribadinnnya. Wadah tersebut bila dirinci meluputi tiga unsur sebagai berikut: Pertama, batas ruang lungkup atau bentuk wujud; Kedua, tata susunan pokok atau tata inti organisasi; Ketiga, tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi.

Nusantara

Dalam bentuk wujud Nusantara, maka batas-batas negara ditentukan oleh lautan dengan di dalamnya pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau yang satu sama lain dihubungkan, tidak terpisahkan oleh air, baiak yang berupa laut dan selat.

Nusantara di samping wujud seperti tersebut di atas juga mempunyai letak georgrafis yang khas, yaitus sebagai inti daripada posisi silang dunia, yang mempunyai pengaruh yang besar dalam tata kehidupan dan sifat perikehidupan nasionalnya.

Adanya pengaruh-pengaruh tersebut,diantaranya:

  1. Dengan posisis silang tersenut, makma Nusantara mau tidak mau menjadi lalu lintas dari aspek-aspek kehidupan sosial. Sebagai bangsa yang mempuntai sifat keterbukaan akan menyerap apa saja yang lewat, pun karean daya adapatasi yang masih kecil, maka segala sesuatu yang diserap tersebut tidak disaringterlebih dahulu cocok tidanya bagi kehidupan nasional. Sejarah telah membuktikan hal itu.
  2. Hubungan antara bangsa selalu melandaskan diri pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Selama kepentingan nasional ini diuntungkan, selama itu hubungna ini akan berjalan dengan lancar, bahkan saling menguntungkan. Tetapi begitu dirasakan bahwa kepentingan nasionalnya terancam, maka akan diambil segala langkah untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan pengorbanan-pengorbanan yang apa pun. Dengan demikian akan timbul ketegangan-ketegangan antara bangsa, di mana Nusantara kita yang berposisi silang dunia akan menerima akibat-akibatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan ini akan sangat merugikan pelaksanaan pembangunan khsusunya, dan pembinaan nasional umumnya.
  3. Dengan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional masing-masing bangsa menghendaki adanya suatu jaminan pasti, yang akan banyak didukung oleh bidang politik/ideologi. Untuk itu suatu bangsa akan berusaha menanamkan pengaruhnya melalui kedua bidang tersebut. Kalau usaha demikian berhasil, pengaruhnya melalui kedua bidang tersebut. Kalau usaha demikian berhasil, maka salah satu akibat yang sangat membahayakan bagi kita adalah akan biasanya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana sejarah kebangsaan kita telah membuktikannya.
  4. Kesatuan wilayah Nusantara ternyata juga mendapat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan yang melimpah, tenaga kerja yang banyak sertamurah, pasaran yang luas bagi hasil industri modern sehingga merupakan daya tarik bagi negara-negara yang tidak mempunyai unsur-unsurtersebut, dan ini juga dapat merupakan sumber yang tidka mengungtungkkan Nusantara.

Mengingat kondisi-kondisi tersebut, jikalau Indonesia ingin tetap bereksistensi, maka; Indonesia harus cukup kuat, baik lahir maupun bathin/mental. Indonesia harus bertindak dan bersikap bebas aktif. Ini berarti bahwa Indonesia harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghubungkan dengan semua kekuatan dan semua bangsa di dunia, tanpa mempersoalkan kepercayaan, keyakinan, pandangan hidup dan sistem sosialnya, di mana semua hubungan itu tidak boleh membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan kenegaraan Indonesia Raya.

Untuk memperkuat kondisi Indonesia yang kuat itu, hanya ada di dalam sifat dan ciri yang terpokok, yaitu sebagai Kesatuan dan Persatuan (manunggal) seperti;

  1. Manunggal di bidang wilayah
  2. Manunggal di bidang bangsa
  3. Manunggal di bidang ideologi
  4. Manunggal di bidang politik
  5. Manunggal di bidang ekonomi
  6. Manunggal di bidang sosial
  7. Manunggal di bidang kebudayaan
  8. Manunggal di bidang pertanahan dan keamanan
  9. Manunggal di bidang psikologi

Dengan konsep ini, orientasi hidup bngsa Indonesia harus diarahkan pada tercapainya kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomo, kesatuan psikologi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan Hankamnas.

Khusus dilihat dari segi keamanan nasional, maka orientasi hidup bangsa harus diarahkan pada terwujudnya stabilitas di bidang politik, stabilitas di bidang psikologi atau adanya ketentraman dan ketenangan bathin, integritas dalam kewilayahan, tertib sosial dan perekonomian nasional yang adil dan merata.

Tata Susunan Organisasi

Sarana untuk mengetahui tata inti organisasi sesuatu negara ialah Undang-Undang Dasar. Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tertib dan mantap, maka diperlukan suatu tata kelengkapan organisasi, antara lain:

  1. Aparatur Negara. Aparatur negara ini harus mampu untuk mendorong, menggerakkan serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak. Itu semua akan tercapai kalau dapat diciptakan suatu stabilitas nasional yang dinamis di semjua bidang, termasuk pula stabilitas psikologis syarat tumbuhnya partisipasi rakyat yang bukan semua, khususnya mengenai stabilitas politik perlu sekali adanya pertumbuhan kehidupan UUD 1945 dan Pancasila, dapat dibina kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa dan negara kita yang dinamis dan stabil untuk jangka panjang. Kelangsungan dan pementapapn stambulitas politik dapat terjjamin, apbila aspirasi dan cita-cita bangsa itu dapat dilaksankaan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama dari seluruh bangsa dand dengan tidak meninggalkan tata krama politik berdasarkan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, cita-cita bangsa dan cara-cara mencapai cita-cita itu telah merumuskan secara tegas dan jelas di dalam Pancasila dan UUD 1945.
  2. Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara. Kunci lain dalam pemantapan stabilitas politik juga terletak pada kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, setiap partai politik, setiap organisasi masyarakat, setiap organisasi profesi/fungsional, malahan juga seluruh tubuh pemerintah.
  3. Pers. Pers yang sehatt dalam arti pers yang bertanggungjawab jujur dan efektif dengan tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan-penjelasan yang jujur, edukatif, dan bertanggungjawab, melaksanakan fungsi sebagai penyalur suara masyarakat dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga negara dan masyarakat itu sendiri.
  4. Partisipasi rakyat. Mengikutsertakan rakyat terutama yang berada di desa-desa secara maksimal dalam segala kegiatan kenegaraan, yang berlangsung menyangkut pembangunan melalui wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan. Demokrasi benar-benar akan mempunyai akar-akar yang langsung tumbuh dari lapisan terbesar masyarakat. Saluran-saluran yang efektif dalam membina dan mengembangkan partisipasi rakyat antara lain adalah lembaga-lembaga rakyat musyawarah desa, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perguruan tinggi, dan mass media.

Tata Laku Wawasan Nusantara

Mengenai tata laku dapat dirinci dalam dua unsur, yaitu tata laku lahiriah dan bathiniah. Lazimnya tata laku bathiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntutan budi pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan (alam, otoritas) yang memungkin kebiasaan-kebiasaan hidupnya.

Sikap bathin atau mental tidak lain adalah wujud produk dari kebiasaan-kebiasaan yang membudaya. Karenanya setiap gejala penyimpangan tafsiran dan pencerahan falsafah, perlu segera ditertibkan, untuk mencegah agar jangan sampai menjadi kebiasaan apalagi membudaya.

Sedangkan tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi: Tata perencanaan, tata pelaksana, dan tata pengawasan. Secara singkat penerapan dari ketiga unsur dasar Wawasan Nusantara itu dapat dikembangkan sebagai berikut; Wawasan Nusantara dalam wujud dan wadahnya sebagai suatu wawasan suatu negara kepulauan yang sejak dulu kala merupakan kesatuan. Secara lengkap dapatlah dirumuskan bahwa; Isi Republik Indonesia berupa, Falasafah Pancasila dan UUD 1945, wadah Republik Indonesia berupa, Nunsantara, yang mankala diisi atau diberi “isi” menampakkan wujud dan wajahnya sebagai Wawasan Nusantara. Tata laku Republik Indonesia berupa UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan wawasan nusantara, akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia. Ajaran wawasan nusantara adalah wujud dan isi kepribadian bangsa, yang hendaknya mewujudkan diri dalam lingkungan alam Indonesia yang sarwa nusantara menurut ara-cara Indonesia di dalam ruang hidup yang sarwa nusantara.

Baca Juga:  "Kalau Tidak Mau Dapat Penjara 4 Tahun, Jangan Tergiur Beli Motor ‘Harga Miring’ Tanpa Dokumen"

Penerapan Wawasan Nunsatara

Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan wawasan nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah. Dengan diterimanya konsepsi Nusantara (bagian dari Wawasan Nusantara) di forum internasional maka terjaminlah integrasi teritorial kita “Laut Nusantara”, yang semula dianggap itu pengakuan terhadap landas kontinen  Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menghasilikan pertambahan wilayah yang cukup besar sehingga menjadi luas wilayah Indonesia yang semula No. 17 di dunia menjadi No. 7. Dengan wawasan nusantara, luas wilayah Indonesia menjadi; Luas Daratan 2.027.087 km2, Luas Laut (termasuk luas landas Kontinen) 3.166.163 km2, Luas Zona Ekonomi Eksklusif 1.577.300 mil persegi.

Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia mengingat bahwa minyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik di lepas pantai (off shore) maupun di laut dalam.

Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional termasuk tetangga dekat kita: Malaysia, Singapore, Thailand, Filiphina, India, Australia, Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun landasan kontinen. Persetujuan tersebut dapat dicapai karena kita dapat memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga antara lain, di bidang perikanan (traditional fishing right) maupun hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.

Penerapan wawasan nusantara di bidang komunikasi dan transparansi terlihat dengan adanya satelit Palapa dan Microwave System serta adanya pembangunan infrastruktur baik laut maupun darat. Seperti tol laut maupun kesiapan infrastruktur darat seperti lapangan terbang, pembangunan jalan trans nasional, pemerataan harga bahan bakar di seluruh Indonesia, sehingga pemerataan pembangunan yang selama ini diimpikan oleh warga negara Indonesia, dapat di nikmati secara terbuka. Dengan adanya proyek tersebut maka laut dan hutan tidak lagi menjadi hambatan besar sehingga lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lebih lancar jalannya. Sementara penerapan wawasan nusantara dibidang ekonomi juga dapat dijamin mengingat kekayaan alam yang ada menjadi lebih baik dan pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarananya menjadi lebih baik.

Penerapan di bidang sosial-budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijaksanaan menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika merasa sebangsa, setanah air, senasib, sepenanggungan dan berazas tunggal Pancasila. Oleh karena itu penerapan wawasan nusantara di bidang Pertahanan Keamanan terlihat makin eratnya kemanunggulangan TNI dan POLRI dan rakyat serta terdapatnya kesiap-siagaan untuk menghadapi ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Penerapan wawasan nusantara terutama dapat terlihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, pelaksanaan  dari Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kesimpulan

Dalam inti maknanya, ketahanan nasional adalah status konsepsi tentang tatat pengaturan dan tata penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan serta Kesejahteraan dalam Kehidupan  Nasional (atau tata perikehidupan suatu bangsa yang telah bernegara). Oleh sebab itu, dalam mendalami perikehidupan nasional itu, pandangan dan pemikiran diarahkan baik kepada bangsanya sebagai “isi”, maupun kepada negaranya sebagai “wadah”nya. Unsur bangsa atau isi itu didekati dan merujuk pada “Lima aspek” sosialnya, yaitu; Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya,  dan Pertahanan Keamanan atau Ipoleksosbud Hankam, dan sistem pendekatan “lima aspek” itu disebut Panca-Gatra sosial. Unsur negara atau wadah didekati dan diteliti dari “tiga aspek” alamiahnya, yaitu letak kedudukan geografis negara, kekayaan alam, dan jumlah penduduknya. Dalam kajian perikehidupan nasional “Trigatra” alamiah itu harus dimanunggalkan dengan “Panca-gatra sosial-nya”, sehingga mewujudkan Astra-gatra nasional (Delapan Aspek Nasional). Demikianlah lahir konsepsi pendekataan Astra-Gatra, yang merupakan suatu sistem pendekatan Integratif -Komprehensif.

Berdasarkan sistem pendekatan Astra-Gatra itu, pemikiran dan usaha penyempurnaan konsepsi ketahanna nasional dibarengi dan ditunjang oleh pemikiran serta perumusan konsepsi penyelenggaraan tata kelangsungan perikehidupan nasional, yang dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nasional Indonesia di namakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang dianutnya, serta sejarah dan lingkungan alamnya. Istilah Wawasan Nusantara pada mulanya dicetuskan dalam seminar Hankam tahun 1966 sebagai wawasan kekuatan agar dapat mengintegrasikan doktrin masing-masing Angkatan; Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan Kepolisian menjadi satuan doktrin angkatan yang integral yakni Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Istilah Wawasan Nusantara kemudian dipakai untuk konsepsi kepulauan dan konsepsi negara kepualauan yang telah dicetuskan pada tahun 1957 tetapi baru memakai istilah Wawasan Nusantara setelah tahun 1966. Agar tidak terjadi kerancuan istilah maka kosepsi kepulauan dan negara kepulauan diberi istilah konsepsi Nusantara dan menjadi bagian dari Wawasan Nusantara.

Geopolitik adalah bagian dari Wawasan Nusnaatara. Pengertian Geopolitik Indoensia berlainan  dengan pengertian Geopolitik Nazi Jerman yang ekspansionis dan rasialistis. Geopolitik Indonesia adalah Politik yang dipengaruhi oleh aspek Geografi. Ajaran dasar wawasan nusantara sangat erat kaitannnya dengan ajaran Ketahanan Nasional. Di dalam menyusun, membina, mengkaji dan memikirkan penyelenggaraan “tata pengamanan perikehidupan nasional” Indonesia dalam jalan silang dunia itu. Lemhanas sampai kepada konsepsi  Ketahanan Nasional (TANNAS) adalah daya tahan dan keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, hambatan dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan perikehidupan sebagai bangsa yang telah bernegara. Dalam meningkatkan konsepsi Ketahanan Nasional itu dalam penerapannya bagi bangsa-bangsa lain, Lemhanas merumuskan konsepsi Ketahanan Nasional tersebut secara ilmiah-objektif, agar dapat ditingkatkan ke arah terselenggaranya ketahanan regional dan yang lebih di utamakan adalah keutuhan negara dan bangsa Indonesia selalu di pertahankan dan meningkatkan Ketahanan Nasional kita perlu berpedoman pada Wawasan Nusantara.

Dalam mengkaji dan memikirkana penyelenggaraan tata pengamanana perikehidupan nasional Indonesia dalam jalan silang dunia itu. Lemhanas sampai kepada konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional (Tannas) adalah daya tahan dan keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan perikehidupan sebagai bangsa yang telah bernegara. Dalam meningkatkan konsepsi Ketahanan Nasional itu dalam penerapannya bagi bangsa-bangsa lain, Lemhanas merumuskan konsepsi Ketahanan Nasional tersebut secara ilmiah-objektif, agar dapat ditingkatkan ke arah terselenggaranya Ketahanan Regional dan yang lebih di utamakan Keutuhan Negara dan bangsa Indonesia selalu dipertahankan. (Penulis adalah tokoh pemuda dan tokoh adat Selatan Papua, Alumni Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (2009), sekarang Staff Pengajar di Universitas Yapis Papua)

Berikan Komentar Anda