Di Keerom, Ada CPNS K2 Lahir Tahun 1993, Daftar Pake Ijazah S2, Diduga Palsu

Pertemuan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Keerom dengan ratusan CPNS K2 yang kembali mempertanyakan hak – hak mereka yang belum terbayar jalan 4 bulan, dan kejelasan SK PNS mereka yang sudah masuk 4 tahun terkatung – katung. (Foto : Alfred/Lingkar Papua)

Keerom (LP)—Ada saja kelakuan para pencari kerja di Kabupaten Keerom, dimana dalam pendaftaran formasi K 2, dari 884 yang dinyatakan lulus pada tahun 2013, sebanyak 714 CPNS K2 dinyatakan siap mengikuti prajabatan yang akan dilaksanakan minggu pertama bulan Juni 2017 ini, sedangkan sebanyak 170 orang belum memenuhi persyaratan karena terkendala administrasi, bahkan beberapa diantaranya di duga ada yang menggunakan ijazah palsu.

“Dari 170 orang itu ada yang ditemukan pake ijasah palsu, ijasahnya ditipex jadi masuk ke aplikasi langsung ditolak, ini sombong sekali mendaftarnya pake ijasah S2 (Strata Dua) padahal kelahiran tahun 1993 hebat sekali sudah S2, cobakah pake saja ijasah SMA pasti itu tidak bermasalah”, kata Muh. Markum, SH tanpa menyebutkan identitas CPNS di maksud saat dialog para CPNS K2 dengan unsur pimpinan Pemda Keerom, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, Senin (29/5/2017) di aula Kantor Bupati Keerom.

Baca Juga:  Penjabat Gubernur Minta Pemerintahan Pegubin Harus Dikendalikan Dari Oksibil, Bupati Sayangkan Aparat Hanya Nonton PNS Alami Kekerasan

Menindaklanjuti demo pertama pekan kemarin, Senin (29/5/2017) ratusan CPNS K2 Kabupaten Keerom kembali mempertanyakan hak – hak mereka yang sudah mau masuk 5 bulan tidak terbayarkan, dan status mereka selanjutnya karena sudah menginjak tahun ke empat tapi belum ada kejelasan status SK PNS-nya.

Kali ini ratusan CPNS K2 tersebut diterima langsung Bupati Keerom Drs. Celcius Watae, MH, Wakil Bupati Muh, Markum, SH, MH dan Sekda Keerom Blasius Sejati Waluyo dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Inikan sudah diakhir bulan Mei sedangkan kami lihat Pemerintah Keerom belum ada informasi baru lagi, terus belum tahu mereka itu bergerak kah tidak urus tong punya nasib ini. Makanya tong datang kesini,” kata salah satu CPNS K2 yang ditemui Lingkar Papua sebelum acara pertemuan berlangsung.

Bupati Keerom, Drs. Celcius Watae, Mh dalam arahannya mengatakan akan memperhatikan nasib lulusan CPNS K2, terutama masalah pemberian hak yang belum terbayarkan selama lima bulan. Namun dirinya menekankan pemberian hak tersebut akan dilihat dari kehadiran para lulusan CPNS K2.

Baca Juga:  Pasar Mama – Mama Papua, Pemkot Urus Operasional, SOLPAP Tugas Basmi Togel dan Judi

“Saya mau sampaikan pada saat ini tolong di dengar baik-baik bahwa soal hak atau gaji itu diberikan kepada orang yang kerja. Itu ditunjukkan dengan absensi, sebab kalau tidak ada tanda-tanda anda kerja itu juga susah. Jadi aspirasi kalian yang minggu lalu sudah dilaporkan kepada saya dan akan kita tindaklanjuti,” ujar Bupati.

Sehingga Bupati memastikan bagi yang bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan yang diemban akan memperoleh haknya.

“Jadi harapan saya untuk saudara-saudara yang betul laksanakan kerja saya pikir cepat atau lambat saudara-saudara akan mendapatkan haknya. Saya ingin menyangkut keuangan maupun status kepegawaian kalian harus jelas. Kalau ada yang tidak pernah datang (kerja) itu kesulitan bagi anda sendiri”, kata Bupati.

Baca Juga:  Tolak Ngantor di Kantor Bupati Baru, Watae Mau Kembali Ke Titik Nol

Sementara itu Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH kembali menekankan adanya isu yang mengatakan bahwa adanya nama yang lolos CPNS K2 tanpa mengikuti tes dan tanpa pemberkasan adalah sebuah kebohongan.

“Hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, apalagi dibilang di sisip-sisip karena itu semua pake aplikasi. Dan yang aplikasi itu sudah terkunci sejak pengumuman dulu. Tidak ada yang bisa buka aplikasi itu,” bebernya.

Untuk itu Markum berpesan agar lulusan CPNS K2 untuk lebih mengoptimalkan kinerja, disiplin dan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan aktifnya lulus CPNS K2 menjadi ASN mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

“Jangan karena SK sudah ditangan, sudah prajabatan sudah PNS jadi langsung malas tahu dengan kewajiban. Jangan karena SK sudah ditaruh di bank, jadi epenkah dengan tugas. Itu tidak boleh, bapak dan ibu punya kewajiban untuk menjalankan tugas apapun kondisinya,” ujar Markum. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda

3 Comments

  1. tolong di angkat honorer bodong….ini guru mengajar di salah satu sekolah swasta di kota jayapura tapi bisa masuk k2 di keerom aneh bin ajaib….mau jd apa negara ini……

  2. Kita tidak boleh heran tentang sistim pemerintahan di Kab.Keerom…karena sistemnya “Lempar batu sembunyi tangan” siapa lu…siapa gue…ada,duit…dapat kerjaan…tak ada duit…jadi pengangguran….

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*