PB GEMAPI Desak Pemerintah Tegas Bubarkan Organisasi Yang Tidak Sejalan Dengan Pancasila

Ketua PB GEMAPI (kedua dari kiri) bersama pengurus lainnya saat melakukan jumpa pers di Sekretariat PB GEMAPI di Tanjakan Ale Ale, Padang Bulan, Rabu (31/5/2017) desak pemerintah tegas bubarkan organisasi yang tidak sejalan dengan Pancasila. (Foto : dok. GEMAPI)

Jayapura (LP)— Pengurus Besar Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (PB GEMAPI) Provinsi Papua mendesak pemerintah pusat maupun daerah mengambil sikap tegas terhadap organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan yang memiliki paham atau mengkampanyekan konsep yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang sudah mengurat berakar di dalam bingkai NKRI.

“kita mendesak agar Pemerintah pusat maupun daerah bersikap tegas terhadap organisasi – organisasi yang anti kemajemukan, anti 4 pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggak Ika dan NKRI, apalagi organisasi yang mengkampanyekan radikalisme, karena semua itu akan menimbulkan perpecahan dan disintegrasi bangsa”, kata Habelino Sawaki, SH, M.Si, Ketua GEMAPI Provinsi Papua dalam release yang diterima Lingkar Papua usai jumpa pers di Sekretariat GEMAPI di Tanjakan Ale – Ale, Padang Bulan, Kota Jayapura, Rabu (31/5/2017).

Menurut GEMAPI apa yang sudah disepakati bersama oleh para founding father dengan membentuk Negara Kesatuan dengan system demokrasi dan Pancasila adalah solusi untuk mempersatukan perbedaan yang ada di NKRI, sehingga upaya – upaya kelompok atau organisasi apapun bentuknya, besar atau kecil organisasinya, harus di bubarkan dan tidak semestinya diberikan ruang untuk bermetamorfosis di dalam NKRI, khususnya di Papua.

Baca Juga:  Temukan Kejanggalan di Proyek Jalan Enarotali – Sugapa II Senilai Rp. 57 Miliar, LBH Ini Lapor KPK !

“untuk kita di Papua, Pancasila adalah payung dan perisai bagi terciptanya perdamaian, karena di Papua banyak suku, bahasa, agama dan banyak perbedaan yang bila tidak di kelola dengan baik berpotensi menimbulkan gesekan dan benturan serta konflik, sehingga Pancasila adalah filter yang tepat”, kata lelaki yang sedang menempuh program Doktoralnya di Universitas Indonesia itu.

Menurutnya selama ini Papua bisa dikatakan miniature Indonesia, bahkan nilai – nilai Pancasila sebenarnya sudah lama tumbuh dan hidup di dalam adat istiadat dan kebiasaan suku – suku orang asli Papua, bahkan iklim demokrasi yang terjadi selama ini telah memberikan ruang seluas – luasnya bagi orang Papua untuk menyuarakan kebebasan pikiran dan pendapat.

“ruang kebebasan yang terbuka lebar sejak Otsus digulirkan, menimbulkan ketegangan etnisitas dan identitas baik antar sesama orang asli Papua maupun antara orang asli Papua dan masyarakat nusantara yang ada di Papua, hal ini perlu di filter, disaring dan dikelola dalam batas-batas kewajaran supaya tidak meledak dan meluap ke ruang publik. Situasi seperti ini rentan untuk menimbulkan apa yang kita sebut “perang semua melawan semua””, kata Habelino Sawaki lagi.

Baca Juga:  Fraksi Keadilan Nasional DPRP ‘Tra Jadi Usulkan Pembentukan Pansus 13.000 Rumah Layak Huni

Menurutnya potensi konflik di Papua cukup besar, sehingga semua pihak diharapkan bisa lebih menahan diri, menurunkan sikap egosentris, konflik vertikal (rakyat melawan negara), konflik horizontal (konflik antar suku dan konflik agama), makanya Pancasila menjadi relevan di Papua.

“jika kita mau jernih melihat, nilai-nilai adat yang ada di dalam setiap suku bangsa dari orang asli Papua, sesungguhnya nilai-nilai tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila”, katanya lagi.

Untuk itu memperingati Hari Lahirnya Pancasila, pada 1 Juni 2017 ini, PB GEMAPI menghimbau khususnya kepada generasi muda Papua untuk bangkit dan berpikir cerdas menyikapi ancaman radikalisme yang mulai muncul belakangan ini.

“kita harus wujudkan kerukunan umat beragama, kita mengecam keras gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama, semua harus junjung tinggi peace and justice (perdamaian dan keadilan), dan pemuda lintas agama bisa ambil peran dalam kerja – kerja merawat Indonesia itu, karena benih terorisme embrionya adalah radikalisme”, katanya.

Baca Juga:  Kejari Jayapura Fokus Tuntaskan 21 Tunggakan Kasus Korupsi

Untuk itu PB GEMAPI berharap perlunya digalakkan diskusi kebangsaan lintas organisasi di Papua, khususnya di kalangan perguruan tinggi dan OKP, sehingga pemuda bisa menjadi benteng terdepan dalam menangkal paham – paham radikalisme yang biasanya bergerak senyap di kalangan kaum terpelajar di kampus – kampus.

“harus ada langkah aktif untuk membendung paham radikalisme masuk dan berkembang di kampus – kampus, maka pentingnya komunikasi lintas organisasi, diskusi, seminar, pelatihan kader, dimana hal – hal tersebut sudah dilakukan oleh GEMAPI selama ini, namun memang kami rasa masih kurang dan perlu lebih intens lagi”, kata Habelino Sawaki.

Bahkan Ketua PB GEMAPI menawarkan kepada komponen pemuda untuk menjadikan Sekretariat GEMAPI sebagai tempat berdiskusi antar organisasi tanpa melihat perbedaan yang ada.

“pemerintah tidak bisa kerja sendiri, harus ada sinergisitas seluruh elemen bangsa, pemuda, masyarakat, tokoh adat, agama, sehingga tercipta kesamaan konsepsi sehingga bisa menangkal berkembangnya paham – paham radikal itu”, tegas Ketua PB GEMAPI. (amr/R1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*