Tiga Belas Tahun Disclaimer, Akhirnya Keerom Dapat Opini WDP Dari BPK

Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH

Keerom (LP)—Setelah kurang lebih 13 tahun lamanya sejak Kabupaten Keerom di terbentuk, selalu mendapatkan opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat), Selasa (30/5/2017) akhirnya untuk pertama kali Kabupaten Keerom bisa mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Dengan meningkatnya status opini dari BPK tentu saja hal tersebut merupakan capaian kinerja yang lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH hal tersebut bisa diperoleh karena komitmen Pemerintah Keerom untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama ini.

“Ini semua karena komitmen daerah, Bupati dan saya beserta semua jajaran OPD memang bekerja keras agar apa yang kurang diperbaiki, makanya kami komitmen serta terukur dalam menjalankan sistem, dan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada”, katanya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/5/2017).

Baca Juga:  Anomali Politik Lukas Enembe, Ada Enam Bupati di “Ring Satu’ Struktur DPD Demokrat Papua

Markum juga mengakui kinerja DPRD Keerom yang terus melakukan pengawasan dan memberikan saran, menjadi salah satu kunci keberhasilan Keerom memperoleh WDP.

“Ini juga karena hubungan kerja eksekutif dan legislative sangat baik, sehingga semuanya bisa bersinergi dalam menjalankan sistem kerja sesaui aturan”, kata Markum yang mewakili Bupati Keerom menerima predikat WDP di Kantor BPK.

Ia juga memastikan bahwa raihan opini WDP itu murni hasil kerja keras seluruh jajaran di Pemda Keerom, dan berdasarkan penilaian yang objektif dan terukur dari auditor BPK, dan tidak ada unsur ‘main mata” seperti kasus suap opini WTP yang menjerat Kementerian Desa yang saat ini sedang ramai jadi pemberitaan.

Baca Juga:  6 Daerah Ini Dapat Kucuran Dana 2,5 Triliun Untuk Bangun Kawasan Perbatasannya !

“Ini semua dinilai dari BPK, kita kerja sesuai aturan. Semua ada peningkatan, memang ada tujuh bagian dalam sistem kita yang harus kita taati salah satunya aset, lalu tindaklanjut temuan sebelumnya, bekerja tepat waktu dan beberapa sistem kerja lainnya,” beber Markum yang membantah jika WDP yang diberikan BPK melalui proses tidak wajar.

Ditanya soal jumlah temuan BPK, Markum mengklaim jumlahnya menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun dirinya belum bisa mentotalkan berapa jumlah keseluruhannya karena belum mempelajari.

“Iya ada temuan yang turun, kemarin sudah diserahkan saya belum pelajari. Tapi saya yakin itu kecil, memang kita dapat opini itu bukan berarti tidak ada temuan, masih ada cuma jumlahnya pasti turun,” kata Markum.

Baca Juga:  Undur Waktu, KPU Papua Tunggu Keputusan MRP, Benny Sweny Bilang Tidak Ada Pembahasan di MRP Hari Ini

Disinggung terkait kinerja pemerintah tahun ini yang terkesan lamban, Markum mengakui hal tersebut, namun menurutnya itu terjadi karena berbagai agenda daerah yang wajib dilakukan salah satunya seleksi jabatan yang memang cukup menyita waktu. Namun dirinya optimis status WDP dapat dipertahankan tahun depan, selama sistem kerja yang sekarang ada diikuti dan ditingkatkan.

“Kami optimis (mempertahankan), malah kami target kalau bisa tahun depan meningkat dari WDP ke WTP. Kemarin itukan ada proses OPD itu memang agak lambat, tapi saya yakin selama sistem pengendalian intern kita berjalan maksimal”, kata Wakil Bupati. (alf/R1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*