Invisible Hand atau Invisible Corruption ?

ilustrasi

Tulisan ini untuk menanggapi tulisan yang dimuat di website Willem Wandik, anggota DPR – RI dari Fraksi Demokrat Dapil Papua, sehingga hak publik mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari sebuah kasus juga terpenuhi.

Oleh : Nobi Oroh Tjomna

Website Willem Wandik, anggota DPR RI, beberapa waktu lalu memuat tulisan “Invisible Hand (Pro Justicia) : Upaya Menjatuhkan Gubernur Papua”. Tulisan yang membosankan dan panjang lebar itu intinya hanya satu: Penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas MK, yang kala itu menjabat sebagai Kadis PU Provinsi Papua, adalah upaya yang ujung-ujungnya bermaksud untuk menyeret Gubernur Lukas Enembe ke pengadilan Tipikor.

Tentang soal ini, harus KPK sendiri yang menjawab. Seperti lirik lagu hits Raja Dangdut di tahun 1970-an, “… kau yang mulai, kau yang mengakhiri …”, maka kita hanya bisa menunggu akhir dari drama yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2017. Pada tanggal yang akan dikenang sebagai hari yang paling kelam dalam sejarah hidup beberapa pejabat kantor Gubernur Papua, KPK, tanpa diduga oleh seorang pun, menggeledah kantor Pekerjaan Umum Provinsi Papua, bahkan sampai ke ruangan sekretariat Gubernur.

Yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah beberapa argumen yang dibangun oleh penulis tulisannya dalam website Willem Wandik tersebut.

Baca Juga:  Empat Tahun Festival Budaya Keerom, Tahun Ini Tampil Beda

Pertama, sang penulis menyimpulkan bahwa LE tidak mungkin melakukan korupsi, karena di bawah kepemimpinannya pengelolaan keuangan di Provinsi Papua telah memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa kali berturut-turut.

Tidak usah jauh-jauh kita mencari bantahan atas argumen itu. Cukup kita mengutip apa yang dikemukakan oleh Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI pada tanggal 30 Juni 2011, “… [O]pini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi.”

Selain itu, penulis tulisan itu tidak boleh pura-pura lupa akan kasus Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah,yang sekarang mendekam dalam terungku karena kasus korupsi, walaupun provinsinya waktu itu sudah memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Dan, yang paling anyar, adalah auditor senior BPK RI yang terkena operasi tangkap tangan KPK RI beberapa waktu lalu karena diduga menerima sogokan agar salah satu kementerian bisa memperoleh status WTP.

Kedua, tulisan tersebut berargumen bahwa LE menjadi sasaran para penguasa tertentu di Jakarta karena sikapnya yang teguh membela rakyat Papua, misalnya dalam kasus saham Freeport. Ini kutipannya “…sekiranya Gubernur Lukas Enembe tertarik dengan tawaran PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, untuk tidak mempersoalkan jatah saham bagi rakyat di Tanah Papua, sudah barang tentu Lukas Enembe tidak akan bertahan … untuk tetap meminta konsistensi Pemerintah Pusat … [menyerahkan] sebagian saham PT. FI kepada rakyat Papua, tanpa kompromi.”

Baca Juga:  Bagi - Bagi Saham Freeport, Mimika dan Kabupaten Terdampak Dapat 7 %, Pemprov Papua 3 %

Hanya orang bodoh saja yang bermimpi bahwa ada perusahaan, yang induknya terdaftar di Pasar Saham New York (NYSE), yang bisa begitu saja menyerahkan saham kepada pihak lain. Saham harus dibeli, dan prosesnya harus terbuka, karena perusahaan induk Freeport Indonesia, yaitu Freeport MacMoRan (FCX), dimiliki oleh banyak orang.

Ini salah satu bentuk pengelabuan terhadap publik di Papua yang dilakukan oleh LE selama ini. Tidak akan mungkin saham Freeport Indonesia diserahkan begitu saja. Pemerintah provinsi Papua harus punya kemampuan untuk membeli saham itu – entah membelinya sendiri secara langsung, atau dibelikan oleh pemerintah pusat. Sekedar info saja, ketika nilai saham FCX masih tinggi di NYSE, 10% dari saham PTFI bernilai sampai antara 1,8 sampai 2 miliar dollar US. Jelaslah Pemprov Papua tidak akan mampu membeli saham itu.

Ketiga, menarik dalam tulisan di website Willem Wandik tersebut juga membela DM, pengusaha rekanan Pemrov Papua, yang telah sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mestinya penulis itu harus hati-hati, karena apa yang dilakukannya itu sama seperti membuka kotak Pandora.

Baca Juga:  Bubarkan Sekelompok Massa Yang Palang Jalan di Sentani, Ini Kerugian Yang Dialami Polres Jayapura

Silakan pembaca mencari tahu sendiri siapa DM dan grup bisnisnya – apa peran mereka sebagai salah satu penyandang dana ketika LE maju sebagai calon gubernur beberapa tahun lalu, dan berapa banyak proyek yang sudah dinikmati oleh DM dan kelompoknya selama LE memerintah. Jangan tanya kepada para pejabat yang masih menjabat di kantor Gubernur Papua sekarang ini. Mereka tidak akan berani buka mulut. Tanyakan kepada para pejabat yang sudah pensiun atau diberhentikan.

Bahwa pemerintah pusat sudah tidak nyaman dengan LE, itu sudah menjadi rahasia umum. Kita tentu masih ingat pernyataan Menhan, Jenderal (Purn) Ryamizad Ryacudu tentang LE. “Pejabat di sana [Papua] jarang ada di tempat. Presiden dua kali datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya nggak ada. Yang jemput Sekretaris Daerah. Bayangkan. Di Jakarta atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di Singapura,” ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2015.

Baru belakangan ini, ketika kurang lebih satu tahun lagi ia harus menyelesaikan masa jabatannya, LE tampak berusaha untuk mendekat kepada Presiden Jokowi.(***)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*