Aksi 100 Peti Mati Desak Ungkap 9 Kasus Berdarah di Tanah Papua dan Tolak Perampasan Tanah Adat Oleh Korporasi

Hugo Chaves Asrow, Sekjen AMPP Manokwari. (Foto : Dok. ist)

LINGKAR PAPUA.COM, MANOKWARI— Sebuah aksi demo damai dengan mengusung 100 peti mati  yang melibatkan sejumlah LSM, aktifis perempuan dan pegiat HAM di Tanah Papua tengah dipersiapkan di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat untuk mempertanyakan kembali komitmen negara dalam penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, dan juga menolak perampasan hak ulayat masyarakat adat demi kepentingan korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan skala besar.

“rencananya kita akan aksi pekan depan, Selasa (13/6/2017) berupa long march dan panggung orasi terbuka, rencananya mengambil rute dari lapangan terbuka jalan percetakan negara menuju Lapangan Borarsi yang akan di ikuti ratusan aktivis dari Papua Barat”, kata Hugo Chaves Asrow, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua (AMPP),

Menurutnya selain melakukan long march, aksi mendatang mereka akan mengusung keranda (peti mati) sebanyak 100 peti mati sebagai symbol matinya penegakan HAM dan pengabaian hak – hak masyarakat adat yang selama ini tidak berdaya terampas hak ulayat mereka atas nama investasi korporasi yang di bekengi oleh oknum aparat maupun oleh negara sendiri.

Sekjen AMPP itu mengatakan, persoalan HAM  di Tanah Papua hingga kini masih terabaikan, tidak ada niatan pemerintah untuk memberikan keadilan kepada korban – korbannya, malah para pelakunya mendapatkan angin segar bahkan mendapatkan promosi.

Baca Juga:  Ini Tanggapan Rektorat Terkait Asrama Rusunawa Uncen Jadi Gudang Penyimpanan Sejumlah Barang Diduga Hasil Kejahatan

“aksi mendatang sebagai bentuk kepedulian terhadap HAM di Tanah Papua, seruan untuk mempertanyakan keberadaan orang Papua di dalam negara ini”, kata Hugo lagi.

Menurutnya hingga kini begitu banyak kasus – kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah, bahkan kesannya terlupakan begitu saja, sehingga AMPP merasa bahwa pemerintah tidak memberikan rasa keadilan kepada para keluarga korban, dan menimbulkan traumatic kepada bangsa Papua

Beberapa kasus diantaranya adalah kasus Timika Berdarah, dimana ada penembakan terhadap 60 orang yang beribadah di salah satu gereja pada 31 Mei 1995, kasus Biak Berdarah 6 Juli 1998, ada juga kasus Abepura Berdarah pada 7 Desember 2000, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 sampai 4 April 2003

Kasus Wasior Berdarah 13 Juni 2001, dimana 4 orang di dunuh, 39 orang di siksa, 1 orang perempuan di perkosa, 5 orang dihilangkan, dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Nabire, dalam aksi penurunan bendera secara paksa sehingga 3 orang tewas, kasus Boswesen Sorong, kasus Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014 dan terakhir kasus Sanggeng Manokwari Berdarah 2016.

Baca Juga:  DPRP Janji Akan Bentuk Pansus Penutupan Freeport

Sedangkan sejumlah kasus perampasan hak ulayat masyarakat adat ataupun pencaplokan tanah adat dengan kompensasi yang tidak masuk akal sehingga menimbulkan gejolak dan penindasan kepada orang asli Papua diantaranya adalah perampasan tanah dan tindakan pemiskinan oleh korporasi dan negara terhadap masyarakat adat di Prafi dan Warmare Manokwari untuk perkebunan Sawit (PTPN), masalah masyarakat adat di Keroom juga karena sawit oleh PTPN, PT. Rajawali dan PT. Tandan Sawita Papua.

Juga ada kasus masyarakat adat di Lereh yang lahannya di gunakan untuk perkebunan sawit PT. Sinas Mas, di Unurum Guay kehadiran PT. Rimba Matoa Lestari yang juga menimbulkan gejolak social di masyarakat, konflik antara masyarakat adat Yeresiam dengan PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa, di Merauke adanya dugaan perampasan lahan adat oleh PT. ACP, di Boven Digoel masyarakat adat berhadapan dengan PT. Korindo Group, Pt Menara Group dan PT. Pasifik Inter Link.

Masyarakat adat di Sidey Manokwari juga berpolemik dengan PT. Medco yang kemudian dijula kepada PT. Capital Group, masyarakat adat Moi di Sorong oleh PT. Hendrison Inti Persada dan PT. Kebun Inti Sejahtera, masyarakat adat Sorong Selatan oleh PT. Raja Wali Group, termasuk juga di Timika oleh PT. PAL dan PT. Freeport Indonesia yang hingga kini tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat adat.

Baca Juga:  Papua, Kemajuan Pembangunan Manusia Tercepat, Tapi IPM Masih Terpuruk

“semua tumpukan kasus – kasus itu selama ini terkesan di diamkan, negara tidak hadir untuk membela dan melindungi orang asli Papua, tetapi justru sebaliknya ada kesan negara dan alat – alat negara lebih pro ke konglomerasi, dimana konglomerat memberikan upah ganti tidak manusiawi demi kepentingan ekspansi perkebunan sawit skala besar terus berlangsung”, kata Hugo Chaves Asrow.

Menurutnya lagi sejak Presiden Soekarno tahun 1961 melakukan mobilisasi untuk merebut Irian Barat, berlanjut sampai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, hingga saat ini kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap rakyat sipil Papua terus terjadi, perampasan, penggusuran secara paksa oleh korporasi yang di back up oleh negara terhadap lahan – lahan masyarakat adat.

“aksi mendatang akan di ikuti beberapa organisasi diantaranya ada Green Peace Manokwari,  Lehmi Papua Barat, AMPP Tanah Papua, Gebrak, GSBI, Ikmabi, Imayawa dan Fak Papua Barat serta didukung oleh sejumlah LSM yang ada di Manokwari”, kata Hugo. (esm/R1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*