Berebut ‘Emas Papua’ di Sungai Musairo

Lokasi tambang emas di bantaran sungai Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire yang jadi rebutan 3 perusahaan tambang, hingga di duga melibatkan oknum anggota TNI sebagai bekingan. (Foto : dok. Suara Papua.com)

Ada tiga perusahaan tambang mengklaim memiliki hak olah atas tanah ulayat suku Wate di bantaran Sungai Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire yang memiliki kandungan emas lebih dari cukup. Aroma keterlibatan oknum militer mencuat, LSM dan Dewan Adat pun harus turun tangan, hingga kasus bergulir ke meja pak polisi. Lantas bagaimana nasib Suku Wate, pemilik ulayat tempat bersemayamnya “emas Papua” tersebut ?

Oleh : Walhamri Wahid

Arif Setiawan, Komisaris PT Kristalin Eka Lestari (KEL) mencak – mencak di hadapan sejumlah wartawan di Jakarta, menurutnya iklim investasi Indonesia khususnya di Papua, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga ia mendesak ada perhatian dari pemerintah pusat guna memberikan kepastian hukum kepada para investor, khususnya PT. KEL yang di pimpinnya.

“Kami menuntut kebenaran atas hak kami yang kami bangun sudah sembilan tahun sejak 2007, kami sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2010, memang sebelumnya sampai tahun 2008 kami masih mengantongi Kuasa Pertambangan, tapi mengapa lahan eksplorasi kami di serobot oleh PT. Tunas Angerah Papua (TAP)” kata Arif Setiawan kepada  media, Sabtu (12/11/2016) seperti di lansir Harian Jawa Pos, edisi 13 November 2016 silam.

Intinya, PT. KEL mengaku telah mengantongi izin baik dari masyarakat adat maupun dari pemerintah sejak tahun 2007, namun di akhir tahun 2015 tiba – tiba ada PT. TAP yang melakukan penambangan di lokasi yang di klaim sebagai ‘lahan’ PT. KEL.

Menurutnya PT KEL telah mengantongi IUP untuk tambang emas Nifasi dan Makimi, berdasarkan surat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015, tanggal 19 Juni 2015, tambang emas Nifasi dan Makimi tidak dalam tumpang tindih dengan IUP lainnya.

“Kami yang dari sisi legalitas memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang justru tidak bisa melakukan kegiatan produksi”, sesal Arif Stiawan kepada sejumlah wartawan di Jakarta ketika itu.

Terkait klaim PT. KEL itu di bantah keras oleh Otins Monei selaku tokoh masyarakat Kampung Nifasi perwakilan Suku Wate pemilik ulayat yang sah lokasi yang dijadikan perseteruan dua perusahaan tersebut saat ini.

“kami tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan PT. KEL, kami hanya pernah berkomitmen dengan PT. TAP, yang selama ini sudah memberikan kontribusi dan itikad baiknya untuk memberikan perhatian kepada kami masyarakat suku Wate”, pengakuan Otis Monei, melalui release yang diterima Lingkar Papua.

Menguatkan pengakuan Otis Monei, Jhon NR Gobai, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mee Pago menjelaskan bahwa PT. KEL memang pernah masuk ke daerah Nifasi, namun karena tidak mendapatkan hasil, akhirnya perusahaan tersebut meninggalkan lokasi tambang.

“PT. KEL membuat perjanjian dengan masyarakat adat Makimi pada tahun 2012, jadi bukan dengan pemilik ulayat yang sah, namun sejak tahun 2016 PT. KEL tidak pernah beroperasi, pada tahun 2014 PT. TAP membuat perjanjian dengan masyarakat adat Nifasi, pemilik ulayat yang sah, dan hingga kini PT. TAP masih beroperasi dan tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan masyarakat adat baik untuk masalah pendidikan, keagamaan, kesehatan, hingga meberian sembako tiap bulannya sebagai hasil bagi keuntungan, itulah kenapa masyarakat Nifasi merasa lebih nyaman berhubungan dengan PT TAP, dan menyerahkan sepenuhnya hak operasi di ulayat mereka ke PT TAP dan menolak PT. KEL”, kata Jhon NR Gobai.

Menurutnya batas hak ulayat kedua suku, suku Nifasi (Wate) dan suku Makimi adalah Sungai Mosairo, sehingga masyarakat Kampung Nifasi merasa belum pernah menyerahkan hak ulayat mereka kepada PT. KEL, sedangkan PT. KEL sendiri meyakini bahwa hak operasi mereka sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pertambangan dan IUP dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015 termasuk di dalamnya wilayah hak ulayat suku Nifasi yang di persengketakan saat ini.

Namun dengan terbitnya UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba maka keberadaan hak Kuasa Pertambangan dengan sendirinya di hapuskan dan dianggap tidak berlaku lagi dan hanya ada tiga jenis perizinan di sector pertambangan yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dimana sesuai PP Nomor 23 Tahun 2010, IUP yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten / kota / atau wilayah laut sampai 4 mil dari garis pantai, maka izin IUP dikeluarkan oleh Bupati / Walikota.

Dan yang menjadi dasar bagi PT. TAP beroperasi sejak akhir 2015 lalu adalah IUP yang memiliki WIUP hak ulayat masyarakat adat Kampung Nifasi di bantaran Sungai Mosairo yang selama ini meski di klaim sebagai wilayah yang berada dalam penguasaan PT. KEL namun tidak pernah di garap oleh PT. KEL.

Baca Juga:  Sidak Bupati Keerom di Hari Pertama Kerja, Empat SKPD Pintu Kantor Masih Terkunci, Banyak Kadinas Tidak Masuk

Terkait hal itu, menuut Arif Setiawan, Komisaris PT. KEL dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pihaknya tengah mengurus perizinan sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2010, bahkan mereka mengklaim telah mengatongi IUP dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015, namun keburu oleh PT. TAP yang lebih dulu melakukan kegiatan di lokasi tersebut, bahkan PT. KEL menuding ada pihak – pihak tertentu yang membeking PT. TAP sehingga mereka berani mensabotase lahan tambang milik PT. KEL.

Tudingan sebaliknya juga di arahkan PT TAP, masyarakat adat dan sejumlah LSM dan aktivis yang mengadvokasi masyarakat suku Wate di Kampung Nifasi. Bahwasanya PT. KEL dengan dukungan dan di back up oleh oknum anggota TNI sehingga nekat membangun base camp di lokasi yang sama dengan base camp PT. TAP.

“Batas kedua blok perusahaan yaitu wilayah masyarakat adat Makimi dan Nifasi adalah sungai Mosairo, PT. TAP sudah operasi dan ada hasil, belakangan ada pihak yang diduga menyusup masuk sebagai kontraktor di PT. TAP, awal Oktober, PT. KEL masuk ke area Kampung Nifasi dan membangun base camp disamping base cam milik PT. TAP, selain itu pos masyarakat adat diambil alih dan diganti dengan pos TNI. Saya khawatir perselisihan dua perusahaan ini mengorbankan masyarakat adat sekitar area tambang”, kata John NR Gobay ketika itu saat mengadu ke DPRP di penghujung tahun 2016 lalu.

Menurutnya pada mulanya masyarakat adat PT. Nifasi tidak menanggapi gerakan dari PT. KEL, namun belakangan PT. KEL di duga menggunakan sekitar 30 oknum personel TNI Yon 753 Raider serta beberapa masyarakat asli Papua dari suku lain di luar Nabire yang terkesan ingin mengadu domba dan membenturkan warga sipil, masyarakat adat.

“Pos TNI langsung didirikan pada 17 Oktober 2016, Danyon mengajukan surat dengan No; B/621/X/2016 ke Dandim Paniai yang isinya permohonan penggunaan lahan untuk latihan di Distrik Legari yang disebut area pertambangan PT. Kristalin. Kami curiga, ijin lahan latihan ini hanya akal-akalan untuk memuluskan kepentingan PT. KEL”, kata John NR Gobay lagi.

Ia juga mengaku ketika itu sudah menemui Pangdam XVII/Cenderawasih yang ketika itu masih dijabat oleh Mayjen (TNI) Hinsa Siburian secara langsung dan mengadukan perihal dugaan terlibatnya oknum anggota TNI di lokasi tambang Sungai Mosairo, Kampung Nifasi.

“ketika itu Pangdam mengatakan bahwa tidak pernah memberikan perintah kepada anggotanya untuk melakukan penjagaan di lokasi tambang dimaksud, waktu itu Pangdam berjanji akan menanyakan langsung hal itu kepada Danyon Nabire. Seakan ada skenario membenturkan antar masyarakat asli Papua dari suku di luar Nabire juga antar institusi TNI/Polri. Karena selama ini yang melakukan pengamanan di area PT. TAP adalah anggota polisi”, kata John Gobay menuturkan.

Terkait keberadaan anggota TNI di lokasi tambang dimaksud sebagaimana diadukan masyarakat, Pangdam XVII/Cenderawasih yang baru Mayjen (TNI) George Supit ketika di konfirmasi Lingkar Papua melalui Kapendam membantah bila ada oknum TNI yang memback up kegiatan PT. KEL di lokasi tambang Kampung Nifasi.

“tidak benar bila ada anggota TNI atau Kodam melaksanakan pengamanan apalagi beking terhadap tambang, kecuali pengamanan di objek vital (PAM Obvit) kecuali di PT. Freeport di Mimika, jadi tidak benar kalau ada yang mengatas namakan TNI, tidak benar itu, yang benar yang terjadi di Nifasi itu adalah persaingan antara perusahaan tambang”, kata Kolonel (Inf) Teguh Pudji Raharjo, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/ Cenderawasih menjawab pesan konfirmasi Lingkar Papua, Sabtu (3/6/2017)

Kapendam juga menambahkan bahwa situasi yang terjadi di Nifasi sudah dijelaskan Kasdam saat Komisi I DPRP datang ke Kodam, dan masalah tersebut sudah ditangani oleh Pemda dan DPRP, terkait keberadaan pos jaga di lokasi tersebut yang dilaporkan oleh warga melakukan pemeriksaan terhadap karyawan PT TAP, Kolonel (Inf) Teguh Pudji Rahardjo mengatakan itu adalah Pos Koramil.

“itu Pos Koramil, yang fungsinya untuk melakukan pembinaan territorial (Binter) dan membantu masyarakat, itu masalah tambang sudah selesai, masyarakat dan perusahaan yang bertikai sudah melaksanakan pertemuan dan sudah ada mufakat”, jelasnya lagi.

Berbeda dengan aduan warga masyarakat kepada Imparsial dan Dewan Adat Papua Wilayah Mee Pago, bahwasanya PT. KEL telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat sekitar dan termasuk penyerobotan lahan pertambangan secara illegal yang sebelumnya dimiliki oleh PT. TAP dengan melibatkan oknum anggota TNI.

Baca Juga:  DPRP Minta Gubernur Copot Djuli Mambaya Dari Kadinas PU

Oknum anggota TNI yang bersenjata lengkap tersebut berperan mendampingi Direktur PT. KEL mengancam dengan kekerasan untuk masuk ke wilayah penambangan milik PT. TAP dan merampas dan menguasai hasil produksi emas yang dikerjakan oleh PT. TAP dan masyarakat setempat. PT. KEL mengklaim bahwa mereka sudah mengantongi ijin tambang di lahan tersebut.

Namun, berdasarkan pengakuan dari pemilik hak ulayat kampung Nifasi ini, mereka tidak pernah memberikan pelepasan tanah adat selain kepada PT. Tunas Anugrah Papua (TAP).

Keterlibatan oknum militer yang diduga membekingi PT. KEL dalam sengketa tersebut telah meresahkan warga sekitar dan para pekerja yang melakukan aktifitas di areal tambang.

Pasalnya, pos jaga yang sebelumnya dimiliki dan dijaga oleh petugas dari PT. TAP telah diambil alih oleh militer. Akibatnya setiap barang yang masuk, baik itu untuk kebutuhan logistik (bahan makanan) para pekerja tambang maupun perusahaan, harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan izin dari anggota TNI yang berjaga di pos tersebut.

Dalam siaran persnya per 22 Februari 2017 lalu, IMPARSIAL mengecam keterlibatan oknum anggota TNI tersebut dalam sengketa lahan tambang antara PT. Tunas Anugerah Papua (TAP) dan PT. Kristalin Eka Lestari (KEL), karena sejatinya hal tersebut telah menyalahi fungsi dan tugas pokok TNI sebagai aktor pertahanan negara, apalagi keterlibatan oknum anggota TNI tersebut secara nyata melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat setempat dan para pekerja tambang yang berimplikasi terhadap HAM.

Adanyan konflik perebutan lahan tambang di wilayah Papua tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalih bagi TNI untuk masuk dan melibatkan diri dalam penanganan konflik, karena selain hal itu bukan merupakan domain TNI, keterlibatan TNI dalam konflik penguasaan lahan tambang ini dapat menggerus professionalisme dan berpotensi terjadinya praktek penyimpangan.

Pada hampir semua kasus konflik sumber daya alam maupun tambang yang didalamnya ada keterlibatan oknum anggota TNI, berbagai bentuk penyimpangan seringkali terjadi seperti praktek kekerasan, intimidasi, ancaman, dan termasuk jasa pengamanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum anggota yang terlibat.

Lebih jauh, Imparsial menilai kehadiran oknum TNI di wilayah tambang hak ulayah masyarakat adat tersebut bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

Imparsial mendesak agar Panglima TNI memerintahkan Panglima Kodam Cendrawasih untuk menarik anggotanya dan menghentikan segala bentuk keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa lahan tambang yang merugikan masyarakat adat di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua dan memproses hukum melalui Puspom TNI oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam sengketa lahan tambang tersebut, serta menyerahkan kembali pos jaga kepada masyarakat adat setempat.

“hingga kini tidak ada tanggapan apa – apa terkait seruan kami itu”, jawab Ardimanto dari Imparsial saat di konfirmasi Lingkar Papua, Senin (5/6/2017) terkait tanggapan Panglima TNI atas pernyataan Imparsial itu.

Belum usai kemelut antara PT KEL dan PT. TAP, pada 24 Januari 2017 kembali PT. TAP di laporkan ke polisi oleh PT. Pasific Mining Jaya (PMJ) atau Benliz Pasific Mining (BPM) yang berkantor di Jakarta ke Mabes Polri, yang menugaskan Polda Papua untuk mengusut kasus dengan tuduhan yang sama, dimana PT. TAP di tuding telah menyerobot lahan tambang milik PT. PMJ/BPM.

Sehingga Polda Papua menurunkan Tim Tindak Pidana tertentu (Tipter) ke Nabire dan melakukan serangkaian pertemuan awal dengan pihak – pihak terkait di Mapolres Nabire ketika itu.

Kemunculan nama perusahaan baru di wilayah hak ulayatnya, Otis Monei selaku pemilik hak ulayat Kampung Nifasi menolak keras klaim tersebut, karena dirinya maupun kepala suku Wate Kampung Nifasi merasa tidak pernah berjumpa apalagi membuat komitmen melepaskan hak ulayatnya kepada PT. PMJ / BPM tersebut.

“Selaku pemilik hak adat di Kampung Nifasi, saya mau menyatakan dengan tegas bahwa kami masyarakat adat Nifasi tidak pernah memberikan tanda tangan atau sepotong tanah kepada perusahan Benliz atau Pasific Maining Jaya. Ini tidak ada, secara jelas tidak pernah kami kasih dan dasar apa dia membuat laporan dan mengklaim punya lokasi disana. Pertanyaan saya, siapa yang kasih mereka (Benliz, red) pelepasan adat”, kata Otis ketika itu seperti di lansir oleh salah satu media local di Nabire.

Dan baik PT. TAP maupun masyarakat adat meminta agar PT. PMJ / BPM datang dengan menunjukkan dokumen otentik yang mereka milik untuk di konfrontir dengan masyarakat Kampung Nifasi.

Belakangan baru ketahuan rupanya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di kantongi oleh PT. PMJ / BMP rupanya di terbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Papua yang melakukan sosialisasi terkait hal itu di Nabire pada 9 Mei 2017.

Baca Juga:  Dinilai Kurang Cermat Verifikasi Ijazah Cagub, KPU Papua Dilaporkan ke Bawaslu

“Dewan Adat meminta agar Dinas ESDM Provinsi Papua jangan jadi pesuruh dari perusahaan pemegang IUP datang ke Nabire yang mensosialisasikan IUP yang diberikan kepada PT. PMJ, kalau rakyat tidak menerima PT. PMJ, jangan ada gerakan tambahan  lagi, atau mencoba membodohi rakyat”, kata John NR Gobay terkait kedatangan beberapa orang staff dari Dinas ESDM Provinsi Papua.

Padahal sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tidak ada kewenangan bagi Provinsi untuk menerbitkan IUP untuk WIUP yang berada dalam satu kabupaten, kecuali antar kabupaten barulah menjadi domain Provinsi untuk menerbitkan IUP.

Kemelut yang berkepanjangan di Sungai Mosairo, Kampung Nifasi menggerakkan sejumlah komponen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Nifasi menyuarakan kondisi tersebut dan melakukan advokasi.

Seperti dalam release yang diterima Lingkar Papua dari Solidaritas Untuk Nifasi tertanggal 18 Maret 2017 yang di tanda tangani sekitar 64 perwakilan LSM, LBH, Ormas, OKP, masyarakat adat, bahkan wartawan dan sejumlah media.

Inti dari 6 pernyataan sikap Solidaritas Untuk Nifasi, adalah : menolak adanya intervensi dan campur tangan anggota TNI-AD, dan meminta Panglima TNI untuk menarik dan memberikan sanksi kepada anggota TNI yang terlibat, meminta agar Pemda kabupaten, provinsi dan pusat segera turun tangan mediasi konflik perebutan lahan antara PT. KEL dan PT. TAP karena situasi yang ada berdampak pada kesejahteraan rakyat, dan berpotensi menimbulkan kesenjangan social dan konflik social, mendukung Komisi I DPRP yang berjanji akan membentuk Pansus, dan mendesak agar PT. KEL maupun PT. TAP tidak saling klaim apalagi mempolitisir keabsahan masing – masing pihak, dan agar menempuh ranah hukum untuk pembuktiannya, serta memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk memutuskan sendiri akan bermitra dengan perusahaan yang mana.

Perang urat syaraf antara pihak – pihak terkait akhirnya mulai mengendur setelah kurang lebih 2 tahun terjadi tari ulur, pada Rabu, (31/5/2017) telah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kapolres Nabire, AKBP Sonny Sanjaya yang melibatkan masyarakat pemilik ulayat diantaranya Lewi Monei pemilik hak ulayat, Didimus Waray (Kepala Suku Besar Wate), Alex Raiki (Kepala Suku Umum Wate).

Dilanjutkan pertemuan di Kampung Nifasi pada Sabtu (3/6/2017) di halaman Gereja Rehobot Kampung Nifasi, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu dicapai beberapa kesepakatan yakni : (1) untuk pembangunan rumah sebanyak 100 unit yang dijanjikan kepada masyarakat pemilik ulayat dibagi dua, menjadi beban PT. TAP 50 unit, dan PT KEL 50 unit, karena selama ini masyarakat sudah menagih ulang – ulang tapi saling lempar tanggung jawab.

(2) Tapal batas angtara PT. KEL dan PT TAP akan di luruskan kembali untuk menyudari konflik, dimana di sepakati mulai dari Km 39 sampai Km 50 adalah wilayah operasional PT. TAP sesuai dengan peta pelepasan adat, sedangkan Km 39 ke arah atas / Selatan adalah milik Mr. Kim, sedangkan PT. KEL mendapat daerah operasi mulai dari Km 39 ke arah bawah / Utara.

Dan akhirnya, Sabtu (10/6/2017), di pimpin Kepala Dusun Azzer Monei dan pemilik ulayat Otis Monei disaksikan oleh Wakapolsek Mikimi dan dua anggotanya melakukan pemasangan patok batas wilayah operasi yang telah disepakati tersebut.

Dan pada hari itu juga rombongan mendatangi base camp PT. KEL di bantaran Sungai Mosairo dan meminta PT. KEL menghentikan aktifitasnya di lokasi tersebut dan bergeser ke wilayah operasi yang telah di sepakati.

Namun nampaknya, konflik rebutan tambang emas di Sungai Mosairo, Kampung Nifasi Distrik Mikimi, Kabupaten Nabire, belum usai meski telah ada kesepakatan, pasalnya hingga kini PT. KEL tidak mematuhi hasil musyawarah di depan Gereja Rehobot itu seketika, karena mereka masih menunggu kedatangan salah satu tokoh masyarakat Kampung Nifasi Lewi Monei dan Anton Jina yang memfasilitasi mereka beroperasi di wilayah yang ada saat ini.

Batas wilayah operasi tiap – tiap perusahaan sudah ditentukan oleh masyarakat dengan tanda – tanda alam yang berlaku di masyarakat adat, namun bagi perusahaan tambang yang tengah berburu gram demi gram emas Sungai Mosairo bukan seberapa luas wilayah yang mereka dapatkan, namun seberapa banyak kandungan emas di lokasi yang mereka dapatkan, karena untuk apa wilayah operasi luas, tapi kalau kandungan emasnya juga sedikit.

Akankah babak rebutan emas di Sungai Mosairo akan berhenti di bulan ini, ataukah akan muncul babak baru di masa mendatang ? (***)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*