Ada Anggota DPRP Papua Dalam Delegasi WPIA Yang Minta Papua Merdeka di Forum PBB ?

Anggota DPRP Provinsi Papua dari Fraksi Golkar, Deerd Tabuni (ketiga dari kiri) saat mendampingi Ronal Waromi dari Delegasi West Papua Interest Association (WPIA) yang tengah membacakan pernyataan sikap menolak Otsus Papua, dan minta Papua merdeka di forum UNPFII di PBB New York, bulan Mei 2017 lalu. (Foto : dok. Ist)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Fraksi Golkar, Deerd Tabuni ditengarai ikut dalam rombongan West Papua Interest Association (WPIA) dalam event United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) di Markas Besar PBB di New York (5/5/2017).

Dalam forum tersebut, WPIA yang mengklaim sebagai representasi dari perwakilan masyarakat adat di Papua Barat menyuarakan menolak Otsus di Papua, dan juga menuntut dukungan dari UNPFII untuk penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang  menimpa masyarakat adat di Papua Barat, serta perlunya dilakukan Referendum (Penentuan Pendapat Sendiri) bagi masyarakat adat di Papua Barat untuk memutuskan apakah tetap bergabung dengan NKRI atau merdeka sebagai sebuah negara sendiri.

Informasi kehadiran Deerd Tabuni dalam forum UNPFII tersebut berawal dari pemberitaan sebuah media online KABAR-INDONESIA.NET dengan judul ‘Manuver Politik Papua Merdeka, Ternyata Pakai Uang Rakyat’, berita yang terkesan tendensius, sepihak, dan lebih pada opini serta propaganda tersebut menuding bahwa kehadiran Deerd Tabuni, anggota DPRP dari Fraksi Golkar tersebut menggunakan fasilitas uang rakyat.

Dari penelusuran Lingkar Papua ke beberapa pihak – pihak terkait, kehadiran Deerd Tabuni di forum UNPFII terkonfirmasi dalam bentuk foto – foto kegiatan di forum tersebut, dimana terlihat Deerd Tabuni bersama ‘pentolan’ WPIA Ronal Ayomi, John Anari dan sejumlah aktifis Papua Merdeka lainnya terlihat hadir di beberapa pertemuan dalam forum UNPFII dimaksud.

Dalam website resmi WPIA di http://wpiapapua.wixsite.com/wpia juga terlihat anggota DPRP dari Fraksi Golkar tersebut berfoto bersama – sama dengan komponen WPIA dengan keterangan foto Delegasi West Papua bersama beberapa participant UNPFII dan juga ada foto Delegasi West Papua bersama dengan Komnas HAM, dimana ada Deerd Tabuni bersama aktifis WPIA di dalamnya.

Deerd Tabuni, yang coba di konfirmasi Lingkar Papua Selasa (16/5/2017) lalu terkait keberadaannya di forum tersebut memilih bungkam, beberapa kali SMS konfirmasi tidak di balas, beberapa kali telepon Lingkar Papua juga tidak angkat meski nada sambung masuk.

Terkait keberadaan salah satu anggota DPRP di forum UNPFII tersebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Sekretariat DPRP. Ketua DPRP Papua, Yunus Wonda yang sudah di konfirmasi Lingkar Papua sejak Selasa (16/5/2017) dan hari ini, Jumat (16/6/2017) hingga kini tidak membalas SMS konfirmasi Lingkar Papua, apakah perjalanan anggota DPRP tersebut di biayai oleh negara ataukah dana pribadi, dan apakah kehadiran salah satu anggota DPRP Papua itu atas penugasan atau sepengetahuan Ketua DPRP mewakili lembaga ataukah perjalanan pribadi.

Martina Donlon, Departemen Informasi Publik PBB yang dikonfirmasi Lingkar Papua melalui emailnya menjelaskan ia tidak mengetahui pasti satu persatu secara personal delegasi yang hadir dalam forum UNPFII, karena yang di daftarkan adalah nama lembaga ataupun negara pesertanya.

Namun ia memastikan benar ada delegasi dari Papua Barat yang mewakili masyarakat adat, termasuk juga ada delegasi dari pemerintah Indonesia sebagai Peninjau dan beberapa lembaga yang memiliki kegiatan terkait dengan masyarakat adat di Indonesia maupun Papua khususnya.

Elizabeth Lisama, Public Information Asistent Palestine, Decolonization and Human Rights Section Strategic Communication Division Departemen of Public Information United Nation dan Sarah Lubbersen, Public Information Officer Human Rights Council Branch at United Nations saat di konfirmasi Lingkar Papua melalui email mereka, juga mengatakan hal yang sama, namun ia membagikan tautan dokumentasi seluruh pertemuan – pertemuan dalam forum UNPFII yang berlangsung sejak 24 April – 5 Mei 2017 lalu di Markas Besar PBB di New York dan mempersilahkan Lingkar Papua melakukan konfirmasi terhadap dokumentasi dimaksud.

“ada sekitar 1.000 peserta dari 250 organisasi yang menghadiri sidang ke- 16 UNPFII lalu, kami tidak menyediakan organisasi dan nama peserta yang spesifik, namun Anda dapat melihat semua dokumentasi kegiatan tersebut secara lengkap dan terbuka melalui tautan video dan foto yang saya kirimkan, untuk melihat siapa yang berbicara dan tentang topik apa, semoga participant yang Anda cari ada di dalam video tersebut”, kata Elizabeth Lisama dalam emailnya.

Baca Juga:  Meski Di Tengah Kota Jayapura, Masih Banyak Bangunan Sekolah Yang Kondisinya Memprihatinkan

Dalam dokumentasi tersebut terlihat beberapa kali wajah Deerd Tabuni tertangkap kamera duduk bersebelahan dengan Ronal Waromi, yang mewakili West Papua Interest Association (WPIA) membacakan pernyataan sikap bahwa mereka menolak pelaksanaan Otsus di Papua dan meminta agar ada dukungan untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat yang selama ini berada di dalam koloni NKRI.

Konfirmasi kehadiran Deerd Tabuni di forum UNPFII tersebut juga datang dari Indah Nuria Savitri, First Secretary at Permanent Mission of Indonesia to the United Nations and Foreign Service Officer di Kementerian Luar Negeri Indonesia di New York

Sebagai Petugas Tetap Kemenlu RI di PBB, Indah Nuria Savitri mengkonfirmasi kehadiran Deerd Tabuni dalam forum UNPFII tersebut bukan hanya pada tahun ini, bahkan menurut sepengetahuannya, di UNPFII tahun 2016 lalu, sosok Deerd Tabuni juga hadir.

“memang benar yang bersangkutan hadir di forum UNPFII lalu, namun kapasitasnya sebagai apa dan atas undangan siapa kami juga tidak jelas, yang pasti dia selalu bersama rombongan Ronald Waromi dan kelompok WPIA yang dalam setiap pernyataan sikapnya meminta Papua merdeka, termasuk dengan John Anari juga, tapi sejauh ini kami lihat kehadiran Pak Deerd Tabuni hanya duduk dan menyimak, tidak memperkenalkan diri ataupun menyatakan sikap, dan yang bersangkutan juga tidak pernah melaporkan diri kepada Delegasi RI, jadi kami pikir dia adalah kelompok WPIA yang berseberangan dengan pemerintah dalam hal pendekatan masalah – masalah di Papua”, kata Indah Nuria Savitri dari New York, USA, dalam sesi wawancara via Massenger dengan Lingkar Papua.

Sebagai perwakilan Kemenlu RI di PBB, Indah Nuria Savitri juga kaget saat mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah anggota legislative di DPRP Provinsi Papua, karena menurutnya pada event tahunan 2016 lalu, Deerd Tabuni juga terlihat hadir di forum tersebut dan selalu mendampingi dan bersama – sama dengan Ronal Waromi yang menyatakan sikap yang sama juga, meminta Papua merdeka.

“tapi pernyataan tendensius dan menyudutkan pemerintah RI terkait isu – isu Papua yang disampaikan WPIA dalam forum – forum di PBB selama ini bisa kami tangkis dan sudah ada jawaban resmi dari Delegasi RI ketika itu”, katanya lagi.

Salah satu pernyataan dari Delegasi RI dalam forum UNPFII lalu seperti disampaikan Indah Nuria Savitri, menjawab pernyataan dari WPIA, bahwasanya Delegasi RI sangat menyayangkan adanya kelompok – kelompok yang memanfaatkan forum – forum seperti UNPFII untuk kampanye disintegrasi bangsa, ataupun menyatakan ingin merdeka dan tindakan yang mengarah pada separatism, padahal tujuan dari forum UNPFII ini adalah bagaimana negara – negara di dunia ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan, memberikan ruang yang lebih terbuka dan lebih luas bagi masyarakat asli (indigenous people) untuk berpartisipasi dari pembangunan di tiap negara.

Terkait kehadiran WPIA sebagai representasi masyarakat adat Papua di dalam forum UNPFII tersebut Indah Nuria Savitri juga menyayangkan hingga kini tidak ada standarisasi baku dari PBB terkait definisi Indigenous Peoples (IPs) itu sendiri, sehingga tiap negara dan tiap kelompok mendefinisikan artinya menurut pemahaman masing – masing.

“UNPFII adalah forum yang khusus dibentuk untuk membahas isu-isu terkait Indigenous Peoples (IPs) berdasarkan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Mereka yang menganggap dirinya sebagai Indigenous peoples (IPs) dari seluruh dunia dapat mendaftar untuk hadir dalam forum ini, lalu setelah mendapat persetujuan dari Forum dan Sekretariat yang bersangkutan dapat hadir dalam Forum dan mendapat undangan, negara – negara yang hadir posisinya adalah Peninjau (Observer). Pihak Sekretariat PBB memiliki mekanisme sendiri untuk menyeleksi dan menyetujui aplikasi wakil-wakil IPs tersebut, karena WPIA yang punya akses ke informasi forum tersebut, sehingga WPIA bisa mendaftar, dan setelah disetujui mereka akan mendapatkan undangan, Karena Forum mengundang siapa saja yang masuk dalam kategori IPs, bukan berarti WPIA menjadi wakil Papua”, kata Indah Nuria Savitri, Petugas Tetap Kemenlu RI di PBB melalui Massenger-nya.

Baca Juga:  Perlukah Tafsir Sosial Baru Terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Menurutnya sebenarnya ada juga orang Papua yang hadir dalam forum tersebut, tapi dia merupakan bagian dari peserta penerima program Bank Dunia untuk komunitas dan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

“kalau tidak salah dari Papua itu ada Pak George Weyasu hadir sebagai kapasitas pribadi perwakilan masyarakat adat penerima program di Papua yang ikut dalam delegasi DGM Global Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local Communities, program pembiayaan dari Bank Dunia untuk komunitas masyarakat adat di Indonesia, termasuk Papua, tapi yang bersangkutan kayaknya tidak bicara soal isu – isu Papua termasuk capaian hasil pembangunan di Papua”, kata Indah Savitri lagi.

Menurutnya bukan hanya WPIA saja kelompok – kelompok yang berseberangan dengan negaranya dan menyuarakan kemerdekaan bagi kelompoknya, dalam forum UNPFII tersebut, banyak kelompok – kelompok serupa WPIA dari banyak negara lain yang juga hadir dan menyamapaikan isu – isu negative terhadap negaranya.

“banyak kelompok dari negara – negara lain serupa WPIA yang mendukung dan menyuarakan gerakan separatisme di negara mereka, dan menyalahgunakan forum UNPFII ini, seperti dari Bangladesh, Vietnam, China, Rusia, Maroko, USA dan beberapa negara – negara latin, dimana kelompok tersebut hadir dan mengklaim sebagai wakil dari Indigenous Peoples (Ips) atau masyarakat asli makanya berhak untuk hadir di forum itu dan menyatakan ingin merdeka, jadi bukan WPIA saja kok Pak, bahkan sebenarnya WPIA tidak memiliki akreditasi sebagai LSM yang memiliki ECOSOC status di PBB, jadi mereka hadir di forum itu karena mendaftar sebagai wakil Iindigenous Peoples (IPs)”, jelas Indah Savitri lagi.

Ia juga menjelaskan bahwa di Indonesia sejak merdeka, komposisi warga negaranya hingga sekarang tidak berubah, karena tidak ada masyarakat asli dan “penjajah” seperti di USA, Kanada, ataupun negara – negara latin dan di Afrika, karena semuanya adalah orang asli Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa asli Indonesia.

“Indonesia pada dasarnya mendukung UNDRIP atau Deklarasi PBB untuk Hak – Hak Masyarakat Asli, karena di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa (indigenous peoples), dan selama ini pemerintah sudah semaksimal mungkin memenuhi hak – hak masyarakat asli yang ada di Indonesia, namun PBB sendiri sampai hari ini belum sepakat definisi indigenous peoples itu seperti apa, karena masyarakat asli di Indonesia berbeda sejarah historis dengan masyarakat asli di belahan negara lain yang memang dulunya hidup dalam belenggu penjajahan”, jelasnya panjang lebar.

Dalam website resmi PBB yang beralamat di jelaskan United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau Forum Permanen Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang ISu – Isu Masyarakat Adat adalah salah satu Badan Penasehat Tingkat Tinggi untuk Dewan Ekonomi dan Sosial. Forum ini di dirikan pada 28 Juli 2000 dengan Resolusi PBB Nomor 2000/22 dengan mandat untuk menangani masalah – masalah masyarakat adat yang terkait dengan pembangunan ekonomi, social, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih khusus lagi, UNPFII ini bertugas : (1) Memberikan saran dan rekomendasi ahli mengenai isu-isu masyarakat adat kepada PBB terkait program, dana dan kelembagaan melalui ECOSOC; (2) Meningkatkan kesadaran dan mendorong integrasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat adat dalam sistem PBB; (3) Mempersiapkan dan menyebarkan informasi tentang isu-isu pribumi.

Dimana dalam setiap tahun UNPFII melakukan sesi petemuan dua mingguan yang di hadiri oleh lebih dari 1.000 perwakilan baik dari kelembagaan masyarakat adat, negara – negara, maupun lembaga dan LSM nasional maupun internasional yang selama ini berkecimpung di isu – isu yang terkait masyarakat adat.

Dan pada 24 April – 5 Mei 2017 lalu di Markas Besar PBB di New York dilakukan pertemuan tahunan kembali, dimana yang hadir lebih dari 250 delegasi perwakilan masyarakat asli, negara, maupun lembaga dari seluruh dunia, .

Baca Juga:  Cedera, Pugliara Dilepas Persipura

Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu Masyarakat Adat mengakhiri sidangnya yang ke 16, Kamis (5/5/2017) lalu itu dengan mengadopsi sebuah laporan termasuk rekomendasi untuk negara-negara, badan-badan PBB dan masyarakat adat.

Forum tersebut menunjukkan kemajuan dalam mewujudkan hak masyarakat adat sejak diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat sepuluh tahun yang lalu, namun juga menyuarakan keprihatinan serius tentang kurangnya implementasi di banyak negara dan menekankan perlunya tindakan nyata di negara tersebut. Nasional dan lokal.

Lebih dari 1.000 perwakilan masyarakat adat hadir dalam sesi tersebut dari 24 April sampai 5 Mei 2017 di Markas Besar PBB di New York.

Tema utama dari Sesi ini adalah peringatan 10 tahun Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang diadopsi pada tahun 2007. Forum Permanen juga membahas tindak lanjut Konferensi Dunia untuk Penduduk Asli / Masyarakat Adat (2014), Pelaksanaan Agenda 2030, Situasi pembela hak asasi manusia pribumi dan pemberdayaan perempuan dan pemuda pribumi.

Sejak berdirinya Forum Permanen, sesi tahunannya telah mendorong dialog dan kerjasama antara masyarakat adat dan negara-negara anggota. Pada penutupannya, Forum Tetap meminta tindakan dan komitmen konkrit untuk mencapai Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam semangat dan praktik.

Pertemuan pertama Forum Permanen diadakan pada bulan Mei 2002, dengan sesi tahunan setelahnya. Forum biasanya bertemu selama 10 hari setiap tahun, di Markas Besar PBB di New York, di Jenewa atau tempat lainnya.

Selain enam bidang yang diamanatkan, yakni pembangunan ekonomi, social, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan HAM, setiap sesi secara tematis berfokus pada isu tertentu.

Forum Permanen adalah satu dari tiga badan PBB yang diberi mandat untuk menangani secara khusus masalah masyarakat adat. Yang lainnya adalah Mekanisme Pakar tentang Hak – Hak Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus Hak – Hak Masyarakat Adat.

Terkait organisasi WPIA sepeti tercantum dalam laman resmi mereka di http://wpiapapua.wixsite.com/wpia disebutkan organisasi itu di dirikan oleh Pastor Karel Waromi dan beberapa rekannya di Kamp Pengungsi Air Hitam di Awim Timur, Provinsi Barat Kiunga, Papua New Guinea.

Disebutkan, WPIA di dirikan tahun 1990 dan dibawah naungan bendera PBB dan UNHCR, dimana pendirian WPIA waktu itu bersamaan dengan Pastor Karel Waromi ditunjuk sebagai Wakil Komite Sentral yang dibentuk PBB untuk menetapkan pengungsi Papua Barat di Provinsi Timur Awin Barat, PNG.

Ini adalah organisasi pribumi yang terdiri dari masyarakat adat Papua Barat, yang mendirikan dan membentuk Kelompok Masyarakat (Kelmas-kelmas) yang terdiri dari suku-suku asli Papua Barat yang berada di kamp pada waktu itu.

Pada tahun 2000 pemulangan sukarela berdasarkan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini yang berada di bawah pengawasan dan disponsori oleh UNHCR, bersama WPIA dengan pengungsi Papua Barat kembali ke Papua Barat, Indonesia.

Kehadiran WPIA di Papua Barat telah dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Susilo Bambang Yudohyono juga ke Kantor Pemerintah Provinsi Papua.

WPIA mengaku memiliki sejumlah Regional Representative and Envoy di Tanah Papua Barat,

WPIA dengan visi dan misinya adalah memperjuangkan pengakuan Hak Asasi Manusia masyarakat adat Papua Barat atas penentuan nasib sendiri berdasarkan Piagam PBB, Kovenan Internasional (ICCPR dan ICESCR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

WPIA terus memperkuat suara masyarakat asli Papua Barat di dunia internasional untuk menentukan nasib sendiri dan membuat Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat sebuah dokumen yang hidup, sehingga masyarakat Papua Barat dapat berdiri tegak dan memiliki renda yang sama dengan negara lain di bumi. (***)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*