Soal Batas Hak Ulayat, Bupati Dukung Diselesaikan Lewat Para Para Adat

Captions: Kepala Suku Ibe, Yuwantond Laurens Ibe di Kampung Sach Distrik Waris saat menyerahkan surat peryataan sikap kepada Bupati Keerom Drs. Celcius Watae,MH. (Foto: Ist)

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM – Untuk membicarakan masalah hak ulayat, terutama tentang batas tanah adat, Suku Ibe di Kampung Sach Distrik Waris menggelar sidang adat untuk menyelesaikan hal tersebut.

Sidang adat yang dihadiri langsung oleh Bupati Keerom Drs. Celcius Watae, MH ini diwarnai dengan pernyataan sikap dari Suku Ibe yang menyatakan pihaknya apabila ada warganya yang membuat reaksi atau tindakan yang bersifat mengacaukan pertemuan ada yang digelar, hal tersebut harus diproses secara hukum. Karena tindakan seperti itu dinilai tidak menghormati silsila maupun nilai-nilai adat.

“Pertemuan di para-para adat ini sah, kalau ada yang membuat reaksi atau tindakan yang tidak terpuji seperti melakukan pemukulan, keluarkan alat tajam dan mengacaukan pertemuan, orang tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku karena dianggap melanggar KUHP,” ungkap Kepala Suku Ibe, Yuwantond Laurens Ibe dihadapan Kepala Suku, Klen maupun masyarakat yang turut hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu, Bupati Keerom Drs Celcius Watae, MH mengatakan, wilayah Distrik Waris maupun Distrik Senggi memang memiliki persoalan hak ulayat yang perlu diselesaikan dengan baik, agar masalah tersebut tidak berbenturan dengan proses pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Soal tanah hak ulayat masyarakatlah yang mengetahui sendiri batas-batas hak ulayat. Untuk itu saya harapkan masalah hak ulayat diselesaikan dengan baik dan lewat jalan pertemuan adat seperti ini,” ujar Bupati Watae.

Sedangkan khusus untuk Kampung Sach, kata Bupati, wilayah Walsah terbagi didalam dua batas negara yaitu PNG maupun Indonesia. Walaupun terpisah secara keberadaan batas negara hal tersebut tidak menciptakan masalah, karena mereka yang tinggal di PNG maupun di Indonesia secara adat dihitung sebagai satu suku.

“Walaupun berada di PNG tetapi secara kekeluargaan masih ada dan itu tinggal kesepakatan adat saja untuk dikuatkan baik itu suku yang berada di PNG, yang menguatkan itu adalah kesepakatan adat,” tutur Bupati.

Untuk itu Bupati Watae sangat mengapresiasi pertemuan sidang para-para adat yang digelar oleh Suku Ibe. Diyakini dengan pertemuan adat tersebut tidak menimbulkan persoalan antar sesama suku hanya karena masalah hak ulayat.

“Kami berharap pertemuan sidang para- para adat dilakukan dengan sebaik- baiknya, jangan ada keributan antara sesama. Kalau ada yang merasa itu haknya dibicarakan dalam sidang ini, jangan menimbulkan masalah. Dengan adanya pernyataan sikap yang dibuat secara kesepakatan, tidak ada lagi keributan antara sesama suku,” pungkas Bupati Watae. (alf/R1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*