Dana Percepatan Infrastruktur Papua, Siapa Yang Nikmati ?

Ilustrasi

Tiap tahun katanya triliunan dana pembangunan infrastruktur dikucurkan pemerintah pusat ke Papua, tapi kebanyakan dana itu balik lagi ke sumbernya di Jawa sana melalui transfer rekening, karena perusahaan dan pemilik utama perusahaan besar yang menangani proyek – proyek infrastruktur itu berkantor di luar Papua, karena katanya Pengusaha Asli Papua (PAP) belum siap dan belum mampu, baru kapan mampunya kalau tidak dikasih kesempatan ???

Oleh : Deny A. Wafumilena*

Beberapa tahun belakangan ini, pembangunan di Papua begitu gencarnya di lakukan di berbagai sektor guna menjawab tuntutan pemerataan pembangunan di semua sector, dimana untuk menopang itu semua, berbagai regulasi di keluarkan untuk menjawab tantangan di lapangan.

Sebuah terobosan luar biasa yang telah dilakukan pemerintah dalam menjawab ketertinggalan pembangunan di Papua, namun tanpa di sadari, besarnya dana yang digelontorkan ke Papua juga telah menciptakan dampak yang luar biasa, mulai dari maraknya penyalahgunaan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya terus terjadi dan tumbuh subur.

Hal itu disebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya regulasi pelaksana, yang kian memperburuk keadaan ke depannya. Pertanyaannya, apakah ini sebuah proses pembiaran ? tentu  jawabnya…mudah-mudahan tidak !

Bila kita amati, titik fokus percepatan pembangunan di Papua pada penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dengan harapan dapat segera membuka keterisolasian daerah dan juga bisa lebih memperpendek rentang waktu tempuh yang berdampak pada percepatan arus distribusi barang dan orang juga tentunya, sehingga di daerah – daerah yang terpencil di Papua yang selama ini sulit terjamah aka nada pertumbuhan dan tingkat kemahalan harga dapat ditekan.

Beberapa ruas jalan sudah mulai dibuka, mulai dari wilayah utara Papua ke Pegunungan Tengah Papua, dari selatan Papua ke Pegunungan Tengah Papua, juga dari wilayah barat ke timur Papua, dimana harapannya kelak, seluruh wilayah Papua dapat terhubung (connecting) satu sama lainnya melalui jalur darat.

Percepatan pembangunan infrastruktur yang melewati kampung – kampung asli Papua yang masih terbelakang dipastikan selain memberikan dampak positif juga pasti menyisakan dampak negative bagi warga masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP), mulusnya jalan antar daerah di Papua sudah pasti akan mempercepat dan memperbanyak arus distribusi barang maupun jasa dan orang dari satu daerah di Papua ke daerah lain di Papua, dimana dipastikan tahun – tahun mendatang kian banyak truk – truk raksasa bermuatan barang melalui jalan – jalan mulus yang melintasi kampung – kampung asli Papua.

Baca Juga:  Pembangunan Gedung Baru DPRP, Target Tidak Tercapai, Kok Biayanya Malah Membengkak ?

Pertanyaannya barang – barang siapakah itu ??? apakah barang dan bisnis Orang Asli Papua (OAP)  ??? jawabnya sudah kita tahu bersama, jelas kondisi itu akan semakin menguntungkan para pebisnis dan pemodal besar maupun sedang yang di dominasi oleh Orang Non Papua tentunya, satu – satunya dampak langsung yang bisa dirasakan oleh OAP yang kampung – kampungnya di lalui jalan – jalan itu dalah mendapatkan tontonan gratis lalu lalang kendaraan – kendaraan yang bisa jadi selama ini sudah puluhan tahun lamanya tidak pernah mereka temui di kampung mereka, atau paling tidak, OAP akan menjadi buruh kasar bongkar muat barang – barang dimaksud.

Hal inilah yang nampaknya belum di pikirkan matang oleh pemerintah, bahwasanya membangun infrastruktur juga harus di imbangi dengan membangun dan mempersiapkan kapasitas OAP di berbagai sector, sehingga nantinya OAP tidak hanya menjadi penonton, tapi juga merasakan secara langsung dampak dari keterbukaan isolasi daerah yang sedang di genjot selama ini.

Tidak di sadari dampak negatif yang terjadi nantinya, jika tidak di persiapkan dari saat ini, keseimbangan pembangunan infrastruktur Papua dengan pembangunan ekonomi masyarakat asli Papua yang mapan demi menciptakan sumber pendapatan tetap keluarga asli papua, yang mana bila pembangunan ini tidak seimbang, dampak sosial politik akan terjadi dan pasti akan merugikan kita semua sebagai anak bangsa.

Besarnya gelontoran dana pembangunan infrastruktur ke Papua juga tidak di barengi dengan peningkatan kapasitas, kompetensi, dan derajat hidup Pengusaha Asli Papua (PAP) secara signifikan, khususnya yang selama ini mencoba peruntungan sebagai kontraktor, angka miliaran yang tiap tahun dibacakan oleh pemerintah lebih merdu terdengar di telinga, ketimbang dirasakan langsung oleh Pengusaha Asli Papua (PAP).

Baca Juga:  Waspadai Ransomware, Besok Jangan Langsung Nyalakan Komputer

Saat ini pembangunan infrastruktur di Papua sangat luar biasa, dana trilyunan rupiah di turunkan ke Papua, PAP sebagian besar hanya menjadi penonton yang menikmati justu Pengusaha Non Papua, lebih ironisnya lagi pengusaha yang tidak berkantor ataupun berkontribusi secara langsung di Papua, dikarenakan era keterbukaan sehingga pengusaha – pengusaha mapan dari luar Papua juga bebas bersaing dan lebih punya peluang besar untuk memenangkan proyek – proyek miliaran melalui system lelang elektronik melalui LPSE.

Ini namanya menciptakan gejolak sosial politik lagi. berbagai alasan klasik, PAP tidak mampu mengerjakan proyek – proyek jalan di atas Rp. 5 miliar, dengan alasan, tidak mempunyai alat, pengalaman kerja, personil, modal kerja dan lain sebagainya.

Selama ini seakan – akan sengaja dibangun stigma bahwa PAP tidak mampu, dan kalaupun di berikan kepercayaan, di takutkan hasilnya tidak akan maksimal atau bahkan mungkin tidak akan tuntas, sehingga kita tidak bisa berharap bahwa akan banyak bermunculan PAP yang mengerjakan proyek – proyek diatas Rp 5 Miliar, bahkan yang di bawah Rp 5 Miliar pun, PAP diharuskan berkompetisi dengan pengusaha mapan lainnya yang di dominasi kontraktor Non Papua tentunya.

Sejauh ini, pengusaha asli Papua tidak ada yang mengerjakan pekerjaan hingga Rp 20 Miliar, di ibaratkan dana infrastruktur 100% yang di turunkan, PAP hanya mendapatkan 10%, itu pun dalam bentuk GEL dan proyek – proyek kecil lainnya.

Saya hanya menulis gambaran umum tentang kondisi dunia usaha di Papua saat ini, dengan coba mengingatkan pengambil kebijakan, agar memperhatikan PAP, dan OAP dalam menciptakan perekonomian keluarga asli Papua yang mapan.

Mungkin ada yang berasumsi bahwa kesannya PAP dan OAP cengeng dan tidak mau mempersiapkan diri untuk berkompetisi dan bersaing di era globalisasi, sehingga hanya tinggal mengeluh dan meminta “dikasih” proyek dari pemerintah saja, mungkin ada benarnya juga bahwasanya ada beberapa PAP yang menyalahgunakan kepercayaan dan kesempatan yang diberikan, tetapi apakah dengan dalih itu sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak memberikan kesempatan dan peluang kepada PAP lainnya, karena di luar sana, masih banyak PAP yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kemampuan dan semangat untuk berkembang, tetapi tidak mendapatkan akses untuk itu.

Baca Juga:  Insiden 25 Mei Padang Bulan, Pangdam Butuh 22 Hari Untuk Pastikan Ada Alkitab Ikut Terbakar

Dan kalaupun benar penilaian negative seperti diatas, tidak bisa juga dijadikan dasar untuk membatasi peluang PAP, karena pada dasarnya pemerintah hadir untuk menguatkan, mendukung dan mengangkat harkat dan martabat OAP, terkhusus OAP yang ada berjuang dan berusaha untuk menjadi pengusaha, jadi tidak bisa satu dua orang PAP yang gagal lantas pemerintah menggeneralisir bahwa OAP belum siap dan tidak mampu.

Dalam hal semangat kompetitif, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten juga pada pokoknya mengakui bahwa kebanyakan PAP memiliki keterbatasan lantas bagaimana mungkin kita memaksa PAP yang memulai dari titik nol di paksa untuk berkompetisi dengan pengusaha non Papua yang memulai dari titik 3, 4 atau 5.

Disitulah peran pemerintah untuk memberikan stimulant, kesempatan, kepercayaan dan membuka jalan bagi PAP agar bisa menutupi ketertinggalan itu, sehingga suatu saat kelak makin banyak PAP yang siap dan mampu, tetapi bila terobosan dan langkah – langkah penguatan dan pemberdayaan PAP tidak di mulai dari sekarang, mimpi kita melihat PAP menangani proyek – proyek diatas Rp 20 Miliar tidak akan pernah terwujud, karena kita sudah dikalahkan oleh stigma tidak mampu, dan pemerintah juga malas tahu atau tidak peduli soal pentingnya mencetak sebanyak – banyaknya PAP yang mampu dan mapan sebagai bukti nyata bahwa pemerintah itu ada dan benar – benar hadir untuk Orang Asli Papua (OAP).  *(Penulis adalah aktivis dan pemerhati masalah – masalah social di Papua)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*