GOLKAR PAPUA KISRUH LAGI ?

Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Paskalis Kossay (tengah) dan Sekretaris DPD, Azis Bauw (kanan) bersama Tan Wie Long Karnan (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait kisruh terbaru di tubuh Partai Golkar Papua. (Foto : Amri/Lingkar Papua)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Konflik internal di Partai Golkar Provinsi Papua belum usai, pasca pe nonaktifan Yorys Raweyai sebagai Plt Ketua Golkar DPD Provinsi Papua, tantangan baru di hadapi Azis Samual selaku Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, bahkan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua menuding ada pihak – pihak yang ingin dan sengaja mengganggu proses konsolidasi internal Partai Golkar dari dalam dengan melakukan manuver menggelar ‘Musda tandingan’ di dua DPD Tingkat II yakni DPD Kota Jayapura dan DPD Kabupaten Jayapura.

“kami sangat sayangkan manuver yang di mainkan Sdr. France Djasman dengan menyalahgunakan Surat Tugas yang diberikan oleh Koordinator Wilayah Provinsi Papua DPP Partai Golkar, sebagai anggota Korwil Provinsi Papua, sesuai Surat Tugas yang diberikan adalah mengurusi data base keanggotaan, pembuatan KTA, verifikasi KTA Parpol oleh KPU, tetapi yang bersangkutan menyalah gunakan Surat Tugas itu dengan menggelar Musda di 2 DPD yakni DPD Kabupaten Jayapura dan DPD Kota Jayapura, yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan mengarah pada perpecahan partai”, kata Paskalis Kossay, Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar Papua, Jumat (23/6/2017) siang.

Dalam Surat Tugas yang di keluarkan oleh Koordinator Wilayah Provinsi Papua DPP Partai Golkar bernomor : ST-02/KORWIL PROV – Papua/ VI/2017 yang di tanda tangani oleh Ketua Korwil Yorys Raweyai selain France Djasman di tunjuk 2 anggota lainnya yakni Elion Numbery dan Max Krey dengan tugas sebagaimana disebutkan diatas.

“kesalahan fatal pertama, Sdr France Djasman sudah menyalahi Surat Tugasnya, kedua, yang bersangkutan tidak punya kewenangan untuk menggelar Musda di daerah, karena tidak ada mandat dari DPP untuk hal itu, dan yang bersangkutan bukanlah pengurus di Partai Golkar baik di DPD maupun di DPP, karena anggota Korwil adalah kelembagaan ad hoc yang dibentuk insidentil untuk keperluan tertentu, bukan bagian dari struktur kepengurusan, coba lihat di SK yang ada di Kemenkumham, nama Sdr. France Djasman tidak ada, itu yang jadi pertanyaan kita, kok bisanya dia mendorong dan melaksanakan Musda di dua DPD sejak kemarin dan hari ini”, kata Paskalis Kossay di dampingi Azis Bauw, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua dan sejumlah pengurus DPD lainnya.

Menanggapi tudingan tersebut, France Djasman saat di konfirmasi Lingkar Papua mempunyai alasan tersendiri mengapa ia merasa memiliki kewenangan melakukan supervisi untuk dua DPD menggelar Musda kembali.

“saya hanya mengamankan perintah DPP Partai Golkar, terlepas dari Surat Tugas yang diberikan ke saya, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 SK DPP Partai Golkar Nomor 171 Tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Wilayah memberikan kewenangan kepada Korwil untuk melakukan supervisi, dan konsolidasi partai, jadi tidak tepat juga kalau dibilang saya tidak punya kewenangan, saya hanya ingin menegakkan aturan organisasi, karena penunjukan Abisai Rollo sebagai Plt Ketua DPD Kota Jayapura gantikan Benhur Tomi Mano (BTM) dan penunjukan Yohanis Eluay sebagai Plt Ketua DPD Kabupaten Jayapura gantikan Robby Wally itu tidak sah, dan sudah ada SK pembatalan dari DPP, tetapi SK pembatalan tersebut tidak di hiraukan oleh DPD Provinsi”, kata France Djasman melalui saluran telepon, Jumat (23/6/2017) sore.

Baca Juga:  Dinilai Kurang Cermat Verifikasi Ijazah Cagub, KPU Papua Dilaporkan ke Bawaslu

Menurutnya saat Yorrys di ganti oleh Azis Samual sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, yang bersangkutan juga menunjuk Plt Ketua DPD Kota Jayapura dan Plt Ketua DPD Kabupaten Jayapura, padahal sesuai SK Azis Samual sebagai Plt Ketua DPD tidak ada kewenangan untuk melakukan pergantian itu, karena tugasnya hanyalah melakukan konsolidasi internal di DPD Provinsi saja dan menyukseskan pelaksanaan Musda, bukan merombak kepengurusan di DPD Kabupaten / Kota yang sudah dibentuk oleh Yorrys Raweyai.

“makanya saat ada surat keberatan dari Plt Ketua DPD Kota Jayapura dan DPD Kabupaten Jayapura ke DPP, maka turunlah SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 Tentang Pembatalan SK Abisai Rollo dan Yohanes Eluay karena bertentangan dengan aturan organisasi, itu artinya kepengurusan yang sah adalah Benhur Tomi Mano (BTM) dan Robby Wally, karena Azis Samual sebagai Plt Ketua tidak punya kewenangan menerbitkan atau merombak kepengurusan DPD kabupaten / kota, tapi DPD Provinsi Papua membangkang tanpa ada alasan yang jelas untuk menindaklanjuti hal tersebut, malah yang ada Abisai Rollo maupun Yohanis Eluay tetap menggelar Musda pada 12 Mei dan 14 Mei 2017 lalu”, kata France Djasman.

Jadi menurutnya sesuai dengan SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 Tentang Pembatalan SK Abisai Rollo dan Yohanes Eluay, itulah makanya Kamis, 22 Juni 2017 kemarin dan Jumat 23 Juni 2017 hari ini, DPD Partai Golkar Kota Jayapura kepengurusan Benhur Tomi Mano yang di motori Ketua Hariannya Marven Tjoe dan DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura kepengurusan Robby Wally menggelar Musda.

Soal SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 Tentang Pembatalan SK Abisai Rollo dan Yohanes Eluay tersebut dibenarkan oleh Paskalis Kossay menurutnya memang benar ada surat dari DPP yang meminta klarifikasi soal hal itu, namun sudah dilakukan komunikasi langsung dengan Ketua Umum (Ketum) Setya Novanto di Jakarta dan hasilnya, akan diselesaikan secara internal dengan mempertemukan kedua belah pihak di Jakarta setelah lebaran, supaya tidak mengganggu proses konsolidasi partai jelang Musda DPD Provinsi dan Pilkada 2018.

“benar ada SK dari DPP itu, tapi kami dari DPD Provinsi sudah mengklarifikasi langsung ke DPP waktu itu dan perintah lisan dari Ketum bahwa nanti setelah lebaran baru kita akan duduk bersama bicarakan secara internal, tapi kedatangan France Djasman ini yang mendesak dan memaksakan untuk segera di gelar Musda, dan tidak bisa bersabar sampai selesai Lebaran, makanya DPD Kota kemarin bikin Musda di Hotel Fave, tetapi kan di bubarkan oleh kubu Abisai Rollo, tetapi mereka diam – diam pindah hotel dan melanjutkan Musda, demikian juga yang di DPD Kabupaten Jayapura hari ini juga ada gelar Musda tetapi kabarnya juga di bubarkan oleh kepengurusan Yohanes Eluay”, kata Paskalis Kossay.

Baca Juga:  Ini Cara Rakyat Malaysia Bantu Pemerintahnya Bayar Hutang Negara Rp. 3.500 Triliun

Terkait penunjukan Abisai Rollo gantikan Benhur Tomi Mano (BTM) menurutnya langkah itu terpaksa harus di ambil karena saat itu DPD di kejar target untuk konsolidasi dan pelaksanaan Musda di semua DPD Kabupaten / Kota sebelum Musda Provinsi, dan supaya tidak menghambat makanya dilakukan pergantian.

“BTM sudah secara lisan di hadapan semua pengurus DPD Provinsi menyatakan menolak menerima tanggung jawab sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kota, karena yang bersangkutan adalah pemegang KTA PDI Perjuangan, karena berlarut – larut sehingga tidak ada kejelasan soal pelaksanaan Musda, makanya DPD Provinsi berinisiatif menggantikan yang bersangkutan, dan yang berhak mengeluarkan SK untuk DPD kabupaten / kota itu adalah DPD Provinsi, makanya DPD Provinsi mengeluarkan SK pergantian Plt Ketua baru, sekarang mereka gelar Musda kemarin dan hari ini, katanya sudah ada pengurus baru, yang mau terbitkan SK-nya siapa nanti, karena DPD Provinsi yang terbitkan, bagi kami Musda yang digelar kubu Marvin Tjoe dan Robby Wally tidak sah”, jelas Paskalis Kossay.

Menurutnya masalah dualisme tersebut bisa di bicarakan secara internal saja dan sudah di sepakati semua pihak akan bertemu di DPP setelah lebaran, tetapi dengan manuver yang di lakukan oleh France Djasman, sehingga tindakan tersebut menurut DPD Provinsi Papua sama saja tindakan yang ingin menghancurkan Partai Golkar dari dalam, apalagi jelang pelaksanaan Pilkada 2018.

“kita kan bisa bicara internal dulu, tidak perlu memaksakan kehendak, kalau begini jelas ingin merusak partai ini dari dalam, padahal semua konsolidasi yang kita buat sejauh ini semua bagus, semakin panjang saja konflik ini, seharusnya kita duduk bersama kalau memang kita cinta Golkar”, kata Paskalis mengakui memang soal agenda pertemuan setelah lebaran tersebut hanya disampaikan Ketua Umum secara lisan, tidak ada surat tertulis yang membatalkan atau menunda sementara SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 Tentang Pembatalan SK Abisai Rollo dan Yohanes Eluay tersebut.

“saya hanya bicara aturan organisasi dengan bukti otentik, kalau benar ada perintah dari DPP untuk menunda sampai setelah lebaran, mestinya ada tertulis, karena yang kami tahu bahwa perintah Ketum adalah melaksanakan SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 itu, artinya kepengurusan Abisai Rollo dan Yohanes Eluay di batalkan dan kepengurusan kembali ke SK sebelumnya”, kata France Djasman lagi.

Baca Juga:  Jadi ‘Boss Bulog’, Mampukah Buwas Melawan Kebuasan Mafia Pangan

Kisruh Partai Golkar ini mencuat saat Azis Samual di tunjuk sebagai Plt Ketua DPD Provinsi Papua menggantikan Yorys Raweyai, dimana DPD Provinsi Papua ketika itu dikejar deadline untuk segera menggelar Musda di DPD kabupaten / kota sebelum Musda DPD Provinsi di gelar, karena ada beberapa daerah yang menurut DPD Provinsi dikhawatirkan akan menghambat tahap konsolidasi dan pelaksanaan Musda, salah satunya di DPD Kota Jayapura, sehingga DPD Provinsi Papua menunjuk Plt Ketua DPD baru, sehingga ditunjuklah Abisai Rollo sebagai Ketua DPD Kota Jayapura menggantikan Benhur Tomi Mano (BTM), dan Yohanes Eluay gantikan Robby Wally sebagai Ketua DPD Kabupaten Jayapura, karena kewenangan untuk menerbitkan SK DPD kabupaten / kota memang ada di DPD Provinsi Papua.

Dimana Abisai Rollo dan Yohanes Eluay bergerak cepat dan menggelar Musda DPD Kota Jayapura dan DPD Kabupaten Jayapura pada 12 Mei 2017 dan 14 Mei 2017 dan telah berhasil membentuk kepengurusan baru.

Namun di tengah jalan penunjukan itu mendapat perlawanan dari DPD Kota Jayapura yang di motori oleh Marvin Tjoe sebagai Ketua Harian, karena menurut mereka SK DPP yang menunjuk Azis Samual sebagai Plt Ketua DPD Golkar Provinsi tidak memberikan kewenangan untuk melakukan perombakan struktur di DPD kabupaten / kota yang sudah dibentuk oleh Yorrys Raweyai, Plt Ketua DPD Provinsi sebelumnya.

Akhirnya mereka mengadukan hal tersebut ke DPP Partai Golkar di Jakarta dan keluarlah SK DPP Nomor :  B-1119/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang membatalkan penunjukan Abisai Rollo dan Yohanes Eluay sebagai Plt Ketua DPD Kota Jayapura dan Plt Ketua DPD Kabupaten Jayapura.

Menanggapi SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 itu, DPD Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi langsung dengan Setya Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta yang menurut petunjuk lisan Ketua Umum, setelah Idul Fitri barulah akan dilakukan pertemuan rekonsiliasi untuk menuntaskan masalah itu di DPP Partai Golkar, sayangnya keputusan Ketua Umum tersebut tidak di buat secara tertulis apakah membatalkan SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 ataukah sekedar menundanya sampai ada pertemuan internal.

Sehingga kondisi tersebut di maknai oleh kubu Marvin Tjoe dan Robby Wally yang di dukung oleh anggota Korwil Provinsi Papua, France Djasman bahwasanya SK DPP Nomor : B-1119/GOLKAR/VI/2017 Tentang Pembatalan Abisai Rollo dan Yohanes Eluay sebagai Plt Ketua masih tetap berlaku dan menjadi dasar mereka untuk menghidupkan kembali kepengurusan mereka dan menggelar Musda DPD Kota Jayapura Kamis (22/6/2017) kemarin dan Musda DPD Kabupaten Jayapura, Jumat (23/6/2017) hari ini. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*