Sisa Lima Bulan, Belum Ada Lelang Kegiatan di Keerom, DAK Kena Potong, Wabup Optimis Tidak Defisit

Muh. Markum, SH, MH, MM, Wakil Bupati Keerom, meski ada pemotongan DAK Kabupaten Keerom dari pusat, tetapi Wabup yakin tidak akan defisit, karena sudah ada langkah – langkah efisiensi. (Foto : Alfred / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM – Dana Alokai Khusus (DAK) Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 ternyata kena potong oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Keerom dinilai lamban dalam penyerapan dan lamban dalam pelaporan.

Menurut Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM pemotongan DAK tersebut sebesar 5 persen.

“Soal APBD Perubahan (2017) baru kita dorong dan konsultasikan dengan DPRD, jadi jangan bicara APBD Perubahan dulu, ini malah DAK kita dipotong lagi 5 persen, karena keterlambatan laporan dan data serap yang rendah,” ujarnya saat ditanya wartawan soal APBD Perubahan Tahun 2017, seusai mengikuti pelantikan DPC Gapeksindo Keerom, Rabu (19/7/2017).

Baca Juga:  Ada Nama Bupati Dalam Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemda Merauke

Saat ditanya besaran DAK yang dimiliki Kabupaten Keerom, Wakil Bupati mengaku tidak mengingat secara detail angkanya, untuk itu dirinya meminta wartawan bersabar soal data tersebut.

“Kalau angka DAK nanti dulu ya secara detail semuanya itu ada saya tidak hafal, kalau DAU (Dana Alokai Umum) sekitar 500 an Milyar tahun ini,” tuturnya.

Disinggung soal posisi keuangan Keerom apakah bisa mengalami devisit seperti Tahun Anggaran sebelumnya yang defisit mencapai Rp. 49 Milyar, Markum optimis hal tersebut tidak akan terjadi. Karena Pemda Keerom telah melakukan langkah antisipasi dan penghematan anggaran seperti melakukan rasionalisasi pembiayaan beberapa program kerja dan membatalkan beberapa program.

“Kalau defisit saya yakin tidak, karena Bupati kemarin lakukan upaya untuk penghematan. Iya ada program yang dipotong maupun dipending, nanti dikasih tanda bintang,” bebernya.

Baca Juga:  Inilah Nasib Lima Komisioner KPU Kabupaten di Papua Pasca Gelar Pilkada

Untuk itu kata Markum, bisa saja ditahun 2017 Pemerintah Kabupaten Keerom tidak akan mengalami penambahan anggaran pada APBD Tahun 2017, karena masih banyaknya dana APBD Induk 2017 yang belum dilaksanakan.

“Bisa saja perubahan tidak ada penambahan, bisa jadi karena bagaimana mau penambahan yang induk saja belum terserap habis,” paparnya.

Dari penelusuran Lingkar Papua, rendahnya penyerapan menjadi salah satu sebab dipotongnya DAK Keerom bisa terlihat juga dalam pelelangan yang termuat didalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Keerom.

Dimana hingga berita ini dibuat baru satu pekerjaan atau pengadaan yang dilelang yang bersumber dari APBD 2017 yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional KDH pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Baca Juga:  Merry Yoweni, Perempuan Papua Pertama Yang Terjun di Bisnis Tambang

Sedangkan Organisai Perangkat Daerah (OPD) lainnya belum terlihat melakukan pelelangan pekerjaan.

Padahal dari tenggat waktu yang tersisa ditahun ini, Pemda Keerom kini hanya memiliki lima bulan efektif untuk menyelesaikan semua Program Kerja sebelum berakhirnya Tahun 2017. (alf/r1)

Berikan Komentar Anda

2 Comments

  1. Heran juga,,masalah yg harus diselesaikan sudah ada,,uang dan program’y sudah ada,,kok nggk bisa jalan,,apalagi yg belum ada,,
    Kab.keerom tahun lalu melakukan pengembalian dak dr dinas PU,,apa nggk heran,,minta bantuan dr pusat tp nggk dikerjakan,,daerah’y yg kaya atau nggk ada yg kerja

  2. Harus berani dan cekatan demi efisiensifitas dan efektifitas seperti “AHOK.” kerja kerja dan kerja. Kalau kegiatan Pemda di SKPD itu terkesan molor dan molor, SDM-nya perlu dipertanyakan. Ketidak-mampuan mengelola anggaran dan program kegiatan sampai banyak anggaran yang tidak terserap itukan gambaran kwalitas SDM yg kurang mampu di sana. Mungkin saja kwalitasnya bagus, tapi keseriusan dlm rangka akuntabilitas, efisiensi waktu, anggaran dan efektifitas itu yang kurang. Bupati perlu memberi warning serta sanksi bagi SKPD atau OPD-nya yg tdk maksimal mengelola keuangannya serta memanfaatkan waktunya yg ada. Jika ulahnya oknum-oknum staf ASN-nya, patut diberikan peringatan tegas dan sanksi kalau sdh terbukti berulang kali. Kemudian, Eksekutif dan legislatif harus sinergi mengedepankan pelaksanaan waktu yang Tuhan kasih, rakyat percayakan. Semakin waktu diutamakan, kerjapun jadi tuntas. Soal pembahasan APBD sering juga jadi faktor penyebab. Namun, apabila APBD-nya sdh ditetapkan, DPA-nya sdh ada lalu proses Lelang yg menjadi dalil penyebab, fenomena keterlambatan itu harus secepatnya dievaluasi. Sebagai masukan terakhir saya, “Utamakan Kepentingan Rakyat/Umum ketimbang kepentingan pribadi.” Segi kwalitas pekerjaan fisik juga sangat penting sekali untuk diperhatikan. Apalagi dengan tenggat waktu yang kurang, bisakah semua kegiatan itu terlaksana?. Bisakah kwalitas atau mutu hasil pekerjaan fisik itu terjamin 100%. Tuhan saja yg tahu!!!. By : JRW – Kaperwil Media Cetak dan Online Nasional Koran Pemberitaan Korupsi Perwakilan Papua.??

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*