Urgensi Konsolidasi Hubungan Kepala Daerah dan DPRD Mimika

Hubungan antara legislative dan eksekutif adalah hubungan kemitraan, kedudukan keduanya sama atau sederajat, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, kendatipun tugas dan wewenang berbeda, antara legislative dan eksekutif saling membutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan mewujudkan cita – cita daerah.

Oleh: Korneles Materay*

 Mendagri dalam surat No. 2004/4390/OTDA memerintahkan Gubernur Papua untuk segera mengaktifkan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 dalam kurun waktu 7 hari yang mana diperkirakan tanggal 11 Juli 2017 perintah ini sudah  harus terlaksanakan.

Mendagri dalam kapasitas selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang perlu mengambil langkah tersebut terkait kemelut antara DPRD dengan Bupati Mimika.

Disharmonisasi antara kedua lembaga telah berlangsung lama pasca keluarnya Keputusan Gubernur Papua No. 155.2/420/Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Gubernur No. 155.2/385/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019.

Terlepas dari pokok persoalan yang mengganjal belum mencairnya keadaan dan posisi politik antara kedua lembaga, hal ini telah menjadi perhatian khusus dari semua pihak agar kemelut  antara kedua lembaga negara tingkat daerah tersebut cepat berakhir.

Urgensi Konsolidasi

Kalau bisa diandaikan pemerintahan adalah sebuah sistem. Pengertian sistem menurut  Carl J. Friedrich suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Kepala Daerah dan DPRD merupakan dua unsur atau bagian penting dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyebutkan “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Keduanya saling membutuhkan satu dengan lainnya atau saling bergantung. Paham hubungan yang melekat di antara keduanya adalah hubungan kemitraan dimana kedudukan keduanya sama-sama atau sederajat dalam artian tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, kendatipun tugas dan wewenang berbeda. Sebagai mitra kerja sehingga dalam satu konteks ini sekali lagi antara DPRD dan Bupati Mimika saling membutuhkan agar dapat mewujudkan urusan pemerintahan daerah atau dapat disebut juga sebagai cita-cita daerah sekaligus nasional.

Dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu: urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota; dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan konkuren sebagai bagian dari wewenang pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.  Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang  tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 memuat kategori urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;  pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Selain itu, urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Seabrek urusan pemerintahan daerah ini akan dibagi sesuai wewenang kepada pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Yang pasti Pemerintah Daerah tidak bisa mengelak lagi tanggung jawab ini, maka urgensi kolaborasi yang baik di dalam tubuh pemerintahan daerah itu sangat penting. Imbas dari kurangnya perhatian DPRD kepada Bupati atau sebaliknya dalam hal mendorong, membantu, dan saling menjalankan mekanisme check and balances dapat dipastikan mempertaruhkan kepentingan publik, kesejahteraan dan keadilan sosial dimana notabene adalah harapan masyarakat.

DPRD maupun Bupati adalah jabatan politik yang lahir dari kehendak rakyat maka hal utama yang diperhatikan adalah apa maunya rakyat. Jangan sampai dinamika elit politik mengorbankan rakyat kecil. Sejarah membuktikan bahwa gejolak politik selalu memunculkan pertarungan politik yang kerap kali memecahkan dan merugikan banyak pihak.

Oleh sebab itu, terkait dengan kemelut tersebut kiranya intensifikasi konsolidasi politik sangat diperlukan. Ada banyak cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan membangun komunikasi politik yang baik. Lalu, kedua lembaga harus mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesalahan atau kekurangan sekecil apapun harus dapat dikomunikasikan.

Sebenarnya perbedaan pandangan itu hal yang biasa dalam alam demokrasi seperti saat ini. Robert A. Dahl (1971) sangat positif menilai transisi menuju demokrasi yang stabil umumnya didahului oleh bangkitnya dinamika, kompetisi, dan konflik di kalangan elit terlebih.

Bagi penulis, dinamika politik elit seperti dalam konteks penulisan  ini adalah wadah untuk menampung aspirasi dan perbedaan pendapat yang merupakan akumulasi dari pandangan akar rumput dan elit, maka ini modal untuk melakukan perubahan yang lebih besar lagi. *(Penulis adalah Jurnalis Warga alumni FH Universitas Atma Jaya Yogjakarta tinggal di Timika)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*