Program BSPS di Keerom Rp 10 Miliar, Wakil Bupati Ingatkan Jangan Ada Mark Up Lagi !

Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM saat melakukan peletakan batu pertama secara simbolis sebagai pertanda dimulainya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Keerom (Foto : Alfred/ Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM—Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM mewanti – wanti dan mengingatkan jajarannya, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yakni bantuan bahan bangunan kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni agar tidak berlaku curang, apalagi sampai mark up harga bahan bangunan yang diberikan ke masyarakat.

“ini program swadaya, jadi jumlah bahan bangunan yang di serahkan ke masyarakat harus sesuai dengan harga dasar yang berlaku, jangan di curangi, atau di mark up, saya tidak ingin kejadian seperti tahun 2013 lalu, ada oknum pegawai yang sunat bantuan bahan bangunan dengan cara harga belinya di mark up, karena program ini tahun 2013 juga sudah pernah ada dan bermasalah”, kata Muh. Markum tanpa merinci kasusnya seperti apa, empat tahun yang lalu itu.

Bertempat di Kampung Yamara Pir V Distrik Manem, Kamis (20/7/2017) kemarin telah dilakukan kegiatan pencanangan pelaksanaan Program BSPS yang diberikan kepada 219 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di Distrik Arso, Arso Timur, Skanto, Manem, Waris dan Senggi, dimana tiap KK akan mendapatkan bahan bangunan yang bila di nominalkan sebesar Rp. 47.100.000 / KK.

“Kami dari Dinas mohon kepada masyarkat yang menjadi titik fokus pembangunan ini untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka rehabilitasi rumah tinggal masing – masing yang diharapkan memberikan dampak pada masyarakat itu sendiri, bantuan BSPS ini diperuntukkan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, agar mereka secara swadaya bisa merehab rumah mereka masing – masing, jadi pemerintah memberikan bantuan bahan bangunan saja”, kata Drs. Edy Buntan, Kepala OPD Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom dalam laporannya di hadapan masyarakat dan Wakil Bupati serta pejabat Pemda Keerom lainnya.

Menurutnya, jumlah rumah yang belum layak huni di Kabupaten Keerom cukup tinggi, sehingga ia berharap dengan adanya program BSPS ini bisa menjadi stimulant bagi masyarakat untuk membangun rumah tinggalnya agar layak huni.

“jumlah anggarannya sekitar Rp 10 Miliar, ini adalah stimulant, tentu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar rumah yang ingin mereka bangun, tapi ini bisa memotivasi warga untuk menuntaskan pembangunan rumah mereka, yang kurang – kurang bisa dibenahi agar rumah mereka layak huni”, kata Edy Buntan lagi.

Wakil Bupati Keerom dalam sambutannya berharap agar Kepala OPD benar – benar serius menangani penyaluran bantuan stimulant perumahan tersebut, dan juga ia meminta kepada stake holder di kampung, mulai dari Kepala Kampung termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemuda, termasuk aparat kepolisian juga ikut memantau pelaksanaan program tersebut.

“program ini kalau dijalankan benar dan jujur, bisa menolong masyarakat, dan langsung kepada masyarakat, karena mempunya rumah layak huni adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, namun karena biaya membangun rumah sangat mahal, maka pemerintah meluncurkan program BSPS ini, jadi bahannya dari pemerintah, tenaganya masyarakat swadaya sendiri, kenapa harus bahan bangunan, karena pemerintah ingin benar – benar rumah masyarakat makin layak, kalau diserahkan dalam bentuk uang cash, bisa saja digunakan untuk keperluan lain, saya harap juga bahan bangunannya digunakan untuk bangun rumah, jangan di jual lagi”, tegas Muh. Markum.

Menurut Wakil Bupati, bila program ini berjalan baik, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, maka pemerintah pusat melalui Kementerian terkait pasti akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi dibanding tahun sebelumnya maupun tahun ini.

“tahun 2013 itu kalau tidak salah dananya sebesar Rp. 13 Miliar lebih, tahun ini turun memang hanya Rp 10 Miliar lebih, tapai kalau bagus penyerapannya, saya yakin Kementerian akan menambah alokasinya di tahun – tahun mendatang”, kata Wakil Bupati Keerom.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah salah satu program unggulan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, dimana pada tahun 2013 lalu, juga sudah di salurkan di Kabupaten Keerom melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), namun ketika itu program yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmatif tersebut dalam penyalurannya bermasalah, di tengarai sejumlah oknum PNS yang ditugaskan menangani program tersebut melakukan mark up harga bahan bangunannya, sehingga jumlah bantuan bahan bangunan yang diterima masyarakat berpenghasilan rendah alias kurang mampu juga berkurang dari semestinya. (alf/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*