Ada Laporan Catut Nama Pejabat Untuk Menangkan Tender, DPRP akan Panggil LPSE dan Dorong Perda Khusus Pengusaha OAP

Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge (kiri) dan Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga. (Foto: Titie/Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Jika sebelumnya pengusaha asli Papua mengeluhkan sistem SPSE 4 yang kini digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dinilai membuat banyak pengusaha asli Papua gagal dalam tender pekerjaan. Kini giliran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akan melakukan pemanggilan terhadap LPSE Provinsi Papua.

Namun pemanggilan oleh DPRP kali ini bukan hanya terkait soal keluhan pengusaha asli Papua, tapi adanya juga laporan permainan oknum pemenang tender (pekerjaan) yang membawa nama kepala daerah untuk meloloskan paket pekerjaan yang dilelang oleh LPSE.

“Kami akan memanggil LPSE, karena mereka sudah menyalahi. Kami sudah menerima laporan adanya titipan dan mencatut nama pejabat termasuk gubernur, dan jajaran untuk memenangkan tender,” kata Anggota Komisi I DPRP, Emus Gwijangge diruang kerjanya, kemarin.

Emus mengaku telah mendengar protes dan keluhan pengusaha asli Papua yang tidak pernah menang tender dalam proyek besar, apalagi proyek tersebut merupakan kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBD.

“ Yang tidak kami pahami dalam LPSE ini, apakah lembaga yang salah  atau orang-orang di dalamnya yang bermasalah. Karena seharusnya LPSE hadir merangkul orang asli Papua. Tapi, yang terjadi lebih banyak pengusaha non Papua bahkan kontraktor luar Papua yang dimenangkan,” tegas Emus yang merasa aneh dengan keberpihakan terhadap orang asli Papua.

Baca Juga:  DPRP Rombak Formasi Alat Kelengkapan Dewan, Rakyat Berharap Kinerja Dewan Membaik ?

Ia mengatakan, LPSE seharusnya hadir dan membawa pengusaha Papua bersaing dan berkompetensi dengan pengusaha luar Papua, namun justru yang terjadi kebalikannya, pengusaha Papua malah diberikan pekerjaan dengan nilai kecil, padahal dari sisi kemampuan, kualifikasi hingga alat pengusaha Papua sangat lengkap dan memadai.

“Kalau ada pengusaha yang sudah memenuhi syarat harus diberi kesempatan. Ini sudah banyak aduan yang masuk ke DPR Papua, LPSE itu hanya formalitas, banyak orang yang bermain di dalamnya. Harus kasih kesempatan kepada putra daerah  yang sudah memiliki PT, alat dan lainya,” ungkapnya

Dinilai, LPSE tidak dapat mengakomodir pengusaha Papua, maka lebih baik sistem LPSE untuk di Papua dan pelelangan dikembalikan melalui SKPD masing-masing.  “Untuk proyek nilai besar hanya beberapa pengusaha Papua saja yang dapat, selain itu pengusaha dari Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya. Demikian juga Pokja  dalam kegiatan pekerjannya hanya pekerjaan kecil,” ucapnya.

Baca Juga:  Papua Butuh Panti Rehabilitasi Narkoba Segera !

Ia menilai LPSE sudah melakukan diskriminasi terhadap pengusaha orang asli Papua. Selain itu, pihaknya juga menuding di dalam LPSE diindikasikan banyak pihak yang bermain.

“Ini diskriminasi, kepada putra daerah banyak yang sudah memiliki PT, punya CV dan alat di lapangan. Sementara yang tidak punya peralatan dan perusahaan di Surabaya dan lainnya. Perusahaan itu namanya saja sudah sembarang kok bisa terakomodir,” tandasnya

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga melihat kondisi yang saat ini dialami pengusaha orang asli Papua harus ada proteksi khusus untuk menjamin pengusaha asli Papua untuk memenangkan tender.

Untuk itu  DPR Papua akan mendorong pemerintah daerah, membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengakom0dir pengusaha orang asli Papua (OAP), sehingga dalam pengadaan proyek tidak lagi campur baur dengan pengusaha non Papua.

“Kita akan mendorong adanya satu produk hukum khusus untuk mengakomodir pengusaha asli Papua,”  kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga di ruang kerjanya, Selasa (25/7).

Dijelaskan, jika Pemerintah Provinsi Papua menggunakan sistim Perda kekhususan bagi pengusaha orang asli Papua maka proyek yang bersumber dari APBD dapat dibagi. Dicontohkannya, seperti daerah pesisir bisa mendapatkan proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 3 milyar, sedangkan daerah pegunungan bisa mendapatkan proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 5 milyar kebawah.

Baca Juga:  Soal Demo Dukung Ahok, Tolak HTI dan FPI di Jayapura, Ini Tanggapan Kapolda Papua

Hal tersebut, kata Yarius, untuk menjawab keluh kesah bagi para pengusaha orang asli Papua yang saat ini kebanyakan tidak mendapat proyek pekerjaan meski sudah diatur dan Perpres nomor 84 terhadap pembagian proyek bagi pengusaha orang asli Papua dengan nilai anggaran bagi pesisir senilai Rp 500 juta dan pegunungan Rp 1 milyar. Namun secara kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pengusaha asli Papua.

“Mereka ini ibarat anak kehilangan induknya. Artinya,  mereka tidak dikawal oleh kepala dinas dan kepala ULP, sehingga siapapun dari manapun dari luar Papua leluasa mendapatkan proyek di Papua lalu mengabaikan pengusaha OAP,” katanya yang mengaku sedih dengan kondisi yang dialami pengusaha asli Papua saat ini.

“Mungkin ini langkah yang diambil untuk memproteksi orang asli papua untuk mendapatkan pekerjaan proyek. Percuma kalau kekhususan Otsus terjamin bahwa pesisir mendaparkan 500 juta dan pegunungan 1 miliyar, tapi kalau menggunakan sistem sama dipakai maka kasihan putra daerah kita akan berteriak terus,” pungkas Yarius (tis/R2)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*