Adam Arisoy: PSU Kabupaten Jayapura Tetap Tanggal 9 Agustus

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy (Foto: http://kedaipena.com)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA –  Terkait dengan adanya permintaan penundaan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang datang dari tiga calon dalam Pilkada Kabupaten Jayapura, Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy menegaskan pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Jayapura tidak dapat ditunda alias tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017.

“Yang mengurus tahapan adalah KPU, jadwal yang sudah ditetapkan KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura, tidak bisa ditunda,” tegas Arisoi kepada Lingkar Papua, via selularnya, Senin (24/7).

Menurut Adam, sebagaimana hasil sidang DKPP yang juga diikuti para peserta Pilkada, bahwa KPU sebagai penyelenggara hanya melaksanakan putusan tersebut.

Baca Juga:  Kenapa Fraksi Keadilan Nasional DPRP Usulkan Bentuk Pansus 13.000 Rumah Layak Huni ?

“Mereka kan sudah ikuti sidang di DKPP dan sudah ada putusan, nah KPU hanya melaksanakan putusan tersebut,” jelasnya

Ia menegaskan peserta pemilu tidak bisa lagi meminta rekomendasi panwas. Justru paswaslah yang merokomendasikan 229 TPS untuk dilakukan  PSU.

Terkait tentang adanya dugaan salah tafsir jumlah TPS yang di PSU-kan, Adam Arisoy menjelaskan, data TPS Kabupaten Jayapura berjumlah 348, dimana TPS yang akan di PSU kan sejumlah 229. Jumlah TPS secara keseluruhan di kurangi dengan jumlah TPS yang akan di PSU kan adalah 119.

“Jumlah 119 ini diluar putusan DKPP, artinya ada tugas konstitusi yang belum diselesaikan oleh KPU sebelumnya. KPU harus memplenokan hasil dari 119 TPS tersebut, sehingga diketahui calon hasil perolehan suaranya,” jelasnya.

Baca Juga:  Memandang Papua dan Indonesia Dari Mata Kristus

Sebelumnya, calon nomor urut 1, Yanni,SH, nomor urut 3, Godlief Ohee dan nomor urut 5, Jansen Monim menyatakan sikap menolak jadwal pelaksaan PSU yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura pada 9 Agustus mendatang.

Penolakan ketiga pasangan calon menyebut KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura melakukan tahapan yang dinilai tidak sesuai dengan Putusan DKPP sebagaimana UU yang berlaku.

Mereka juga meminta KPU Provinsi Papua agar konsisten melaksanakan putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 khususnya jumlah TPS yang di PSU serta keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara. (tis/r2)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*