Empat Bulan Lagi APBD Perubahan, Banyak Kegiatan PU Belum Ditenderkan ?

Yarius Balingga, Ketua Komisi IV DPRP Papua. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD) Provinsi Papua sudah di sahkan oleh DPRP sejak akhir tahun 2016 lalu, namun hingga kini masih banyak kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang belum di tenderkan, bahkan ada beberapa kegiatan yang sudah di tenderkan tetapi hingga kini belum ada tanda tangan kontrak, padahal sisa 4 bulan lagi akan memasuki masa sidang APBD Perubahan.

“Seharusnya proses tender proyek sudah selesai pada April-Mei seperti tahun anggaran lalu, tapi untuk implementasi tahun ini sangat jauh dari harapan, padahal pengesahan APBD 2017 sudah dilakukan sejak akhir 2016 lalu, jadi kami harap proses tender itu harus selesai dalam bulan Juli 2017 ini, sehingga proses pembangunan tidak terhambat”, kata Yarius Balingga, Ketua Komisi IV DPRP Provinsi Papua kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (25/7/2017).

Baca Juga:  FAKPP Demo Tuding Lukas Enembe Korupsi, Barisan Relawan LUKMEN Nilai Yang Mainkan Isu Takut Kalah

Menurutnya bulan September 2017 sudah memasuki masa pembahasan APBD Perubahan, apakah memungkinkan di sisa waktu 4 bulan ini mampu terserap dana yang ada, karena yang regular saja belum berjalan.

“bagaimana DPRP harus bahas APBD Perubahan lagi, jadi mana yang mau di putuskan untuk dikerjakan, waktunya sangat mepet sekali, sehingga penyerapan anggaran pasti rendah sekali, dan ujung – ujungnya anggaran yang sudah disahkan oleh DPRP, harus kembali ke kas negara, saying toh”, kata Balingga lagi.

Untuk itu ia mendesak SKPD terkait dan khususnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) segera menuntaskan lelang paket – paket kegiatan di Provinsi Papua sesegra mungkin.

Baca Juga:  Banyak Proyek Belum Dibayar, Pengusaha Mengeluh

Menurutnya dengan lambatnya proses tender, dipastikan akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan, khususnya infrastruktur yang ada di Papua. Apalagi untuk kegiatan di Dinas PU yang diketahui mengelola anggaran yang sangat besar.

Ia mengaku mendapat informasi adanya pekerjaan yang sudah tender, namun kontrak kerja belum berjalan. Padahal sesuai tahapannya, itu semua telah terjadwal.

“akan kita tanyakan kepada dinas terkait dan ULP, apakah hitungan hari atau bulan, karena dana yang sebesar itu dengan target waktu 4 bulan bisa selesaikah ?,” tanyanya.

Lanjutnya, jika ada pembangunan ruas jalan dengan dana yang besar, seharusnya prosesnya dipercepat, baik oleh dinas, ULP hingga ke LPSE. Ia juga meminta ULP untuk selalu proaktif dengan dinas terkait dari sisi teknisnya, agar program dapat ditender secepatnya karena masyarakat mengharapkan pembangunan dapat selesai sesuai target waktu yang ditentukan.

Baca Juga:  Dugaan KKN di Proyek Jalan Pendekat Patung Yesus Kristus, Kadinas Ancam Akan Penunjukan Langsung, Gapensi Minta Oknum Pokja Yang Nakal Diproses Hukum

“Jangan sampai anggaran itu disahkan, namun dikembalikan lagi ke kas negara. Itu yang tidak kami inginkan, karena jalan dan jembatan itu diperuntukan bagi masyarakat, apalagi yang menghubungkan antar kabupaten,” ujarnya. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*