Pilih Mana, Adipura Atau Bebas Banjir ?

Salah satu sudut Kota Jayapura yang kemarin terendam, belum diketahui berapa kerugian materiil yang timbul akibat banjir bandang kemarin. (Foto : dok. Aryun)

 

Adipura adalah penghargaan untuk kota bersih, indah dan sehat, bukan penghargaan untuk kota yang bebas banjir. Jadi tidak ada jaminan suatu daerah yang mendapatkan Adipura berkali – kali akan bebas banjir. Saatnya kita desak Pemerintah Kota Jayapura untuk merubah paradigma, berburu Adipura tiap tahun ataukah mencari solusi agar warga Kota Jayapura tidak koay (was-was-Red) tiap hujan mengguyur. Tetapi alangkah bagusnya bila keduanya terwujud secara bersama – sama, Jayapura kota bersih, indah, sehat dan bebas banjir.

Oleh : Titie / Walhamri Wahid

Banjir bukanlah masalah baru bagi Pemerintah Kota, rasanya tiap tahun selalu ada banjir bandang besar yang menelan korban bukan hanya harta, tetapi juga korban jiwa, tetapi entah mengapa hingga kini tidak ada solusi jitu dan sungguh – sungguh untuk melihat banjir sebagai sebuah prioritas pembangunan Kota Jayapura yang harus segera diatasi.

Pemerintah seakan tidak pernah belajar dari kasus – kasus sebelumnya, warga di paksa tidak berdaya dan harus bersabar menerima kenyataan yang ada bahwasanya banjir adalah bagian siklus hidup dari Tuhan yang patut di syukuri sambil menggerutu dan berharap agar air dia surut dengan sendirinya.

Anehnya, semenjakPemkot getol berburu Piala Adipura, bahkan dua hari sebelum banjir besar yang melanda Kota Jayapura kemarin, Pemkot baru saja memamerkan Piala Adipuranya yang keenam, seakan banjir adalah bonus dari Piala Adipura yang selalu kita bangga – banggakan, sama dengan beberapa tahun sebelumnya juga, banjir melanda setelah arak – arakan Piala Adipura.

“untuk apa tiap tahun Pemkot dapat Adipura, kalau tiap saat hujan, kita selalu jadi tumbalnya, barang dagangan saya tenggelam semua, di rumah juga semua tenggelam, say abaca di koran – koran banyaknya orang pintar di Kota Jayapura ini yang berkomentar setelah banjir, tapi nanti setelah surut dorang lupa untuk melaksanakan apa yang di sampaikan sebelumnya, orang bilang NATO (No Action, Talk Only), coba dipikirkan cara atasi banjir inikah”, celoteh seorang ibu dengan mata berkaca – kaca, karena harus berjalan mengarungi samudera air coklat dan sampah setinggi dada orang dewasa untuk bisa keluar dari areal Pasar Youtefa tanpa sempat menyelamatkan barang – barang dagangannya.

Baca Juga:  Menteri Yembise : 65 % Perempuan Produktif Belum Bisa ‘Unjuk Gigi’, Karena Pendidikan dan Kualitas Hidup Rendah

Penataan Kota Jayapura seperti lipstick yang di oleskan pada bibir keriput seorang nenek tua, cantik di luar tapi di dalamnya bobrok, tatkala hujan datang, maka lunturlah kemolekan lipstick tersebut.

Pembangunan jalan dan drainase tidak mempertimbangkan debet air maksimal yang bisa di lalui oleh drainase, bahkan pembatas jalan yang terlihat rapi saat tidak hujan, menjadi momok saat air hujan mengguyur permukaan bumi, akibatnya air banyak menggenangi ruas jalan tanpa harus tahu mau mengalir kemana.

Banjir yang sering melanda Kota Jayapura disaat hujan deras dalam beberapa jam saja, diduga pertama disebabkan alih fungsi lahan yang terjadi secara massif, selain itu, banyaknya sampah juga menjadi salah satu indikator penting, yang harus secepatnya mendapat penanggulangan dari Pemerintah Kota setempat dengan menumbuhkan dan mengajak kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dan peduli lagi melihat persoalan yang ada.

Memang benar tidak mungkin Pemerintah Kota bisa menangani semuanya sendiri, tetapi paling tidak Pemerintah Kota bisa memulai mencari solusi bagaimana mengurai dan mengatasi satu persatu penyebab banjir di beberapa titik rawan banjir yang sudah pasti membutuhkan penanganan yang berbeda – beda sesuai dengan kondisi kawasan dimaksud.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, DR.Ir. Happy Mulya, ME mengakui jika adanya perubahan alih fungsi lahan di daerah hulu yang sangat masif sekali yang mengakibatkan banjir di Kota Jayapura.

DR. Ir, Happy Mulya, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua. (Foto : Titie/Lingkar Papua)

“Kita ketahui di hulu sungai-sungai yang ada, masyarakat membuka ladang, membangun perumahan. Jadi, itu yang banyak terjadi,” kata Happy Mulya kepada wartawan usai meninjau lokasi banjir di Kompleks SMU 4 Entrop, Kamis (3/8/2017).

Menurutnya, semestinya daerah – daerah itu harus dikendalikan perkembangannya, karena merupakan daerah tangkapan dan resapan air.

Dengan adanya alih fungsi lahan yang sangat masif itu, lanjut Happy, maka volume air yang akan turun ke hilir itu semakin besar. Seluruh hulu sungai-sungai yang ada, mulai dari Cycloop Sentani hingga Kota Jayapura, mengalami perubahan alih fungsi lahan yang sangat masif karena pembukaan ladang, dan pembangunan perumahan baru yang dipastikan mengabaikan factor Amdal.

Baca Juga:  Modalnya Loyalitas pada Pimpinan, Taat Aturan, dan Kerja Dengan Hati

“Dengan adanya perubahan itu, maka aliran permukaan semakin meningkat. Jadi, ketika hujan yang terjadi, selain air melimpah, dia juga membawa sedimen memasuki badan sungai,” katanya.

Untuk sungai-sungai di Kota Jayapura, mulai Sungai Anafri, Entrop 1, Entrop 2 dan Entrop 3, Siborgonyi, Kali Acai sampai Kampung Harapan, terlihat akhir-akhir ini mengalami peningkatan banjir dan ada daerah-daerah yang menjadi langganan banjir seperti di Perum Organda dan Konya, Kompleks SMA 4 Entrop, Pasar Youtefa yang dulunya tempat tinggalnya air tapi berkembang menjadi tempat tinggalnya manusia dan perdagangan, sehingga ketika hujan deras, menjadi langganan banjir atau tergenang air.

Tentu, tidak akan mungkin Pemerintah merelokasi seluruh warga dan meratakan bangunan yang ada di lokasi – lokasi yang dulunya adalah kawasan resapan air, tetapi Pemerintah punya kewenangan untuk menata dan mengatur serta menertibkan bangunan – bangunan liar yang tanpa IMB dan telah merampas kawasan yang sejatinya bisa dijadikan jalur air tersebut, seperti apa yang sudah di contohkan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam menata kawasan kumuh di sepanjang bantaran sungai di Jakarta yang sudah pasti lebih kompleks persoalan dan masalahnya.

Masalahnya sampai detik ini, kita belum pernah mendengar satu saja ide dan gagasan bagaimana melakukan itu semua, kecuali aksi meninjau, berwacana sambil menanti hujan reda air surut, dan masyarakat dipaksa melupakan traumatic dan kerugian yang timbul.

Selain alih fungsi lahan di daerah hulu yang sangat masif yang menjadi penyebab utama banjir di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura, juga disebabkan karena adanya penyempitan sungai.

“Penyebab banjir ini juga karena adanya penyempitan sungai. Dulu sungai itu lebarnya 8 – 10 meter, sekarang sudah sempit menjadi 2 – 3 meter saja karena pembangunan rumah memasuki badan sungai. Bisa dibayangkan, kalau hujan deras airnya bisa meluap seperti di daerah belakang Hotel 77 Abepura,” katanya.

BWS Papua telah mengirimkan 1 exavator untuk membuka outlet di belakang Hotel 77 Abepura, supaya air tergenang di Perum Organda dan Konya bisa mengalir. Yang jelas, kata Happy, untuk penanganan banjir ini, tidak spot-spot, tapi harus terintegrasi dari hulu, tengah sampai hilir.

Baca Juga:  Desember 2017 Ada 7 Kasus Gizi Buruk di Puskesmas Muting, Sudah Tertangani

“Kalau hulu, kita harus restorasi hutan, yang menjadi tupoksi kehutanan dan BPDAS Mamberamo. Untuk di tengah atau midstreem sampai hilir, itu adalah tufoksi dari BWS Papua, Dinas PU Papua dan Dinas PU Kota Jayapura. Nah, ini kita sama-sama dan selalu dalam penanganannya mengusulkan dana masing-masing, di sungai mana? siapa yang kerjakan,” paparnya.

Untuk BWS Papua, diakui sudah 3 tahun ini menangani Sungai Siborgonyi di bagian hilir. Sungai Siborgonyi di dekat Pasar Youtefa sudah tiga kali pentahapan dananya. Mulai tahun 2015 – 2017.

“Cukup besar dananya, tahun ini Rp 14 miliar dan sedang dikerjakan, tahun 2015 sebesar Rp 6 miliar, tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar, jadi, kurang lebih Rp 40 miliar, mudah-mudahan bangunan tanggul yang kita buat, itu bisa mengurangi genangan di daerah Pasar Youtefa. Karena, penanganan itu tidak bisa sendiri, karena ada faktor lain yang sebabkan banjir. Juga perlu pompa air yang standby,” paparnya.

Sebagai contoh, lanjut Happy, sebelum memasuki Pasar Youtefa, sumber air dari Kali Acai itu banyak kisi-kisi besi yang fungsinya untuk menahan sampah. Ini harus dibersihkan secara rutin, sehingga bisa mengalirkan air dari hulu sampai hilir.

“Jika ini tidak ditangani baik, jika 1 minggu dibersihkan, bisa full. Berarti kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai belum ada, jadi, memang ini domain Dinas PU Kota Jayapura tapi bagaimanapun juga ketika terjadi banjir, ditangani bersama-sama,” katanya.

Menurutnya penanganan masalah banjir itu, harus dilakukan satu perencanaan dan pengelolaan secara terpadu. Untuk penanganan banjir jangka panjang, kata Happy Mulya, seluruh sungai-sungai yang ada di Kota Jayapura, harus ditangani dari hulu, tengah dan hilir.

“Ya, dari hulu berarti harus direstorasi dia punya hutan, ditengah ya bangunan-bangunan itu harus ditata ulang dan tertibkan. Yang membangun di badan sungai harus dikasih bersih, supaya sungai jadi lebar kembali. Jakarta bisa kan?,” tegasnya.

Dan tentu saja itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Jayapura, paling tidak sebelum mengarak Piala Adipura ketujuh di tahun 2018, warga masyarakat berharap tahun ini sudah ada langkah – langkah kongkrit untuk mulai menata dan meminimalisir dampak banjir yang sudah jadi langganan Kota Jayapura tiap tahunnya. (***)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*