Pilkada Tolikara, Malam KPU Pleno Bupati Terpilih di Hotel, Paginya Ada Demo di MK Tolak Putusan

Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tolikara periode 2017 – 2022 di Hotel Orchardz Jakarta, Kamis (3/8/2017) malam hari. (Foto : dok. Ist)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan calon Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo (MANIS) pada Pilkada Tolikara periode 2017 – 2022 yang dramatis karena sampai harus digelar Pemilihan Suara Umum (PSU) di hampir semua distrik, KPU Provinsi Papua tidak menunggu lama, Kamis (3/8/2017) malam bertempat di Hotel Orchardz Jakarta, KPU Provinsi Papua langsung menggelar Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sedangkan keesokan harinya, Jumat (4/8/2017) sejumlah masyarakat Papua yang menamakan dirinya Koalisi Cinta Damai Bersama Forum Pembela Pancasila (KCDBFPP) Jum’at (4/8/2017) melakukan aksi demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta menolak hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan calon Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo karena menurut mereka nyata – nyata sejumlah tindakan abuse of power di halalkan dengan menggunakan jabatan untuk mempengaruhi hasil Pilkada Tolikara kemarin.

“Kita sudah lakukan pleno penetapan untuk pasangan Usman-Dinus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tolikara Periode 2017-2022, karena sesuai aturan 3 (tiga) hari setelah putusan, KPU harus segera melakukan pleno penetapan, dan kemudian menyerahkan kepada DPRD Tolikara untuk di tindak lanjuti ke Mendagri, kita sengaja pleno di Jakarta karena deadline waktu, dan juga semua pihak terkait ada di Jakarta,a baik Pemda, DPRD, Bawaslu”, kata Adam Arisoy ketika di konfirmasi Lingkar Papua, Jumat (4/8/2017) kemarin.

Sebagaimnana hasil tersebut, kata Arisoy KPU telah sudah melengkapi pemberkasan kedua pasangan calon, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD Tolikara.

“Nah berkas ini yang KPU usulkan kepada DPRD Tolikara untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua,” jelasnya sembari mengatakan rencananya berkas tersebut secara resmi akan diserahkan pada Senin mendatang.

Dengan dilakukannya pleno penetapan dan pengusulan dari KPU, sambung Arisoy, maka tugas KPU dalam hal ini sudah berakhir. Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat merajut kembali persoalan yang selama ini terkotak – kotak karena kepentingan suksesi kemarin, agar semua masyarakat dan stakeholder, Pemda dan pihak keamanan dapat kembali bersatu membangun Tolikara.

Pagi harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan warga masyarakat dari Papua yang menamakan dirinya Koalisi Cinta Damai Bersama Forum Pembela Pancasila (KCDBFPP) melakukan aksi demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat dengan pengawalan aparat keamanan yang ketat.

“kami menolak hasil keputusan MK Nomor 14/PHP.BUP-VX/2017, tanggal 31 Juli kemarin yang menhyatakan bahwa PSU di 18 Distrik di Tolikara adalah sah, padahal pada prakteknya tidak sesuai aturan dan adanya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan untuk memenangkan salah satu kandidat, jadi kami tidak akan berhenti, kami akan terus berjuang dan bergerak mencari keadilan, termasuk kami akan ke Polhukam, dan juga Presiden, agar hakim – hakim yang memeriksa PHPU Tolikara di periksa semua”, kata Ismail Kogoya selaku Koordinator Aksi di damping dua orang rekannya Rahmat Kogoya dan Pandimur Yikwa.

Dengan membentangkan beberapa spanduk dan poster mereka meminta agar Hakim MK segera memberikan klarifikasi terkait putusan MK yang memenangkan pasangan calon Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo itu, karena di nilai sudah melukai rasa keadilan dan bertolak belakang dengan kebenaran yang terjadi di lapangan.

Bahkan beberapa orator yang menyampaikan aspirasinya secara terbuka sempat menyungging – nyinggung soal aspirasi ‘merdeka” dan lepas dari NKRI bila dalam memutuskan sebuah perkara MK tidak adil dan berpihak.

“kami minta kepada Dir Politik dan Hukum untuk segera memeriksa MK, dan Presiden memeriksa MK, biar Papua tidak lepas dari NKRI, hari ini merupakan sejarah MK didemo karena putusannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, proses pemungutan suara terjadi intimidasi dan ada kampanye hitam tapi semua itu tidak di lihat sebagai sebuahu fakta oleh Hakim MK, ada apa ini”, kata salah seorang orator.

Demo berjalan tertib dan lancar, namun sempat mencuri perhatian para pengendara yang melalui ruas jalan depan Mahkamah Konstitusi, sekitar pukul 11.30 WIB, akhirnya Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Nallon Kurniawan menemui para demonstran dan menerima aspirasi mereka.

Setelah Ade Rahmat selaku Koordinator Tim Sukses dan Wati Kogoya selaku Ketua Barisan Merah Putih Pegunungan Tengah Papua menyerahkan aspirasi kepada Juru Bicara MK, akhirnya massa membubarkan diri secara teratur. (amr/tie/R1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*