BMD Minta Gubernur Tinjau Ulang Struktur di PB PON dan KONI

Jangan Ada Rangkap Jabatan,

Boy Markus Dawir (BMD), anggota Komisi IV DPRP Provinsi Papua. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Untuk sukses pelaksanaan PON XX pada Tahun 2020 dibutuhkan kerja sama dan team work yang solid dan bisa focus sebelum hari H, untuk itu perlunya penempatan orang – orang yang bisa kerja dan tidak rangkap jabatan karena terlalu banyak kesibukan.

Hal itu disampaikan oleh Boy Markus Dawir, anggota Komisi IV DPRP Provinsi Papua kepada Lingkar Papua belum lama ini, menurutnya Komisi IV akan meminta kepada Gubernur selaku Ketua Umum KONI dan sebagai Ketua Umum PB PON untuk bisa melihat kembali struktur KONI maupun PB PON supaya jangan ada rangkap jabatan terlalu lebih.

“contohnya, Sekda Papua di KONI jabatan apa, di PB PON jabatan apa, kalau bisa kita hindari rangkap jabatan, begitu juga pejabat lainnya, kalau sudah didorong ke cabang olahraga harus konsentrasi ke cabang olahraga disitu, jangan masuk lagi untuk mengurus fisik PON sehingga kita berbagi peran dan banyak yang berpotensi untuk dirangkul dan direkrut untuk bagaimana kerja bersama”, kata Boy Markus Dawir (BMD)

Karena suksesnya pelaksanaan PON XX bukan hanya bicara soal kesiapan sarana dan prasarana termasuk juga kesiapan Papua untuk mempersiapkan atlet agar Papua bisa masuk minimal dalam 5 besar dalam perolehan medali nantinya

“Kalau mau main sendiri-sendiri ya susah. Harus lebih fokus, karena jika tidak ya kita susah sendiri,” imbuhnya.

Baca Juga:  Ogah Naik Pesawat, JWW Nyopir Sendiri Susuri Beratnya Jalan Trans Papua ke Boven Digoel

Meski sebelumnya, ada warning dari Wakil Ketua Umum KONI, Mayjen TNI (Purn) Suwarno bahwasanya bila sampai 2018 Provinsi Papua di nilai tidak siap atau fasilitas penunjang belum siap, maka tidak menutup kemungkinan status ‘Tuan Rumah” Provinsi Papua akan di tinjau ulang, karena masih ada daerah – daerah lain yang lebih siap, Boy Markus Dawir yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi dan Papua akan menjadi tuan rumah.

“Saya optimis asalkan ada kerja bersama antara Panitia Besar PON, eksekutif dan DPR Papua harus berjalan, terutama Komisi IV dan Komisi V DPR Papua untuk memainkan peran dan fungsinya dalam pengawasan,” kata Boy Dawir kepada wartawan, pekan lalu.

Dengan kerjasama tersebut, maka semua pihak bisa mengejar target, baik dalam rangka penyiapan venue-venue atua infrastrukturnya maupun kesiapan atlet kita dalam menghadapi PON XX tahun 2020.

Dalam mengejar target pembangunan PON, lanjutnya, tidak bisa hanya fokus untuk menggenjot infrastruktur PON saja, tapi juga kesiapan atlet perlu pengawasan.

“Ya, kalau tidak disiapkan dua-duanya, untuk apa kita buat PON Papua kita tidak dapat juara atau setidaknya masuk lima besar. Harus seimbang menyiapkan infrastruktur PON dan atletnya. Kalau bisa juara I,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, ada dua komisi di DPR Papua yang harus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan PON Papua, yakni Komisi IV yang membidangi pembangunan dan Komisi V yang membidangi olahraga atau penyiapan atlet.

Baca Juga:  PT. Pacific Mining Jaya, Diduga Baru Kantongi Izin Eksplorasi Tapi Kok Sudah Eksploitasi Emas di Musairo ?

Ia berharap dua komisi ini dapat duduk bersama untuk membicarakan lebih lanjut soal tupoksi baik dalam mengawasi penyiapan atlet dan sama-sama genjot penyiapan pembangunan infrastruktur PON.

Diakui, pada tahun 2016 perencanaan penyiapan venue PON XX tahun 2020 sudah selesai, sehingga saat ini tinggal melakukan pembangunan venue-venue PON tersebut. Hanya saja, jika pembangunan infrastruktur PON XX tahun 2020 yang baru kelihatan adalah pembangunan Stadion Utama PON di Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura. Sedangkan, untuk di Timika sudah selesai terlebih dahulu.

Terkait waktu yang sudah semakin dekat pelaksanaan PON XX tahun 2020, pihaknya menyarankan kepada Panitia Besar PON dan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua agar bekerja lebih keras lagi dalam waktu dua tahun ini.

“Ya, kami sarankan agar bekerja 1 x 24 jam, apakah dibagi beberapa sift, yang penting jangan sampai kita karena lalai kemudian sudah masuk tahun 2020, gedungnya baru selesai, kemudian saling menyalahkan seperti pengalaman PON di Riau, dimana orang masih cat, sedangkan besok sudah pembukaan,” katanya.

Yang jelas, tambah BMD, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dan DPR Papua tentu akan mendorong agar pembangunan infrastruktur PON berlangsung cepat, terutama Disorda Provinsi Papua.

Sebelumnya, seperti dilansir Tempo.co, Suwarno, Wakil Ketua Umum KONI Pusat menilai progress pembangunan stadion di Papua masih lamban, padahal sisa waktu yang ada kian menipis.

“Seandainya pada 2018  ternyata Papua (sebagai tuan rumah) tidak ada perubahan, ada kemungkinan dipindahkan. Masih banyak tempat yang bisa,” kata Suwarno usai acara pembukaan Musyawarah Provinsi KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) 2017, di Mataram, Jumat malam, 14 Juli 2017, terkait kesiapan PON 2020 Papua seperti diloansir Tempo.Co

Baca Juga:  Soal Pilgub Papua, Klemen Tinal Bilang Yang Lain Nggak Usah Buang – Buang Energi

Menurut Suwarno, penyiapan stadion masih lamban. Padahal, peletakan batu pertama pembangunan stadion untuk acara pembukaan PON 2020 di Papua, sudah dilakukan pada 2015.

“Kami terus evaluasi sampai akhir tahun ini. Kami lihat peluang pembangunannya seperti apa pada 2018 nanti,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi sementara, kata dia, ada 10 gedung olahraga yang ada di Timika, untuk pelaksanaan pertandingan beberapa cabor, seperti golf, atletik, bulu tangkis dan rugby.

Sementara di Wamena, dan Merauke, ada stadion yang akan digunakan untuk penyisihan cabor sepak bola. Ada juga Danau Sentani untuk pertandingan cabor selam, dayung dan olahraga air lainnya.

“Itu yang sedang kami monitor. Kalau sampai akhir 2018 tidak ada kemajuan, berarti Papua tidak siap. Itu dari kaca mata kami, tapi mudah-mudahan berjalan sesuai harapan,” kata Suwarno.

Dari kondisi yang ada di Papua saat ini, lanjut Suwarno, pihaknya akan memberikan referensi kepada para pengurus KONI di daerah dalam rangka penataan atlet dengan memberikan rencana sementara cabor yang akan dipertandingkan.

Untuk jumlah cabor yang bisa dipertandingkan pada PON 2020 hanya 38 cabor atau berkurang dibandingkan PON di Bandung sebanyak 44 cabor ditambah 12 cabor eksebisi. Hal itu disebabkan karena faktor kesiapan Papua sebagai tuan rumah. (tie/amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*