Sekretaris DPP PKPI : Junaedi Rahim Ketua PKPI Papua Yang Sah

Willem M. Samori, S.Th, Sekretaris DPP PKPI Provinsi Papua. (Foto : Amri / Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Pasca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 21 Juni 2017 lalu yang memenangkan gugatan kepengurusan kubu Hari Sudarno – Samuel Samson terhadap kubu Hendropriyono – Budi Susilo Soepandji, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Persatuan Indonesia ( DPP PKPI) Provinsi Papua yang sah di bawah kepemimpinan Ir. H. Junaedi Rahim.

Demikian disampaikan Willem M. Samori, S.Th, Sekretaris DPP PKPI Provinsi Papua kepada Lingkar Papua di sela – sela kegiatan Dialog Politik DPP PKPI Provinsi Papua yang berlangsung di Hotel Andalucia Dok IX, Jayapura, Sabtu (2/9/2017) kemarin.

“salah satu putusan Hakim PTUN adalah memerintahkan Menkumham agar membatalkan SK kepengurusan kubu Hendropriyono, maka di Papua, Ketua PKPI adalah H. Junaedi Rahim, bukan Ramses Wally, karena ini negara hukum, jadi kita tentunya harus patuh pada apa yang sudah di putuskan oleh institusi hukum di negeri ini”, kata Willem Samori yang juga masih menjabat sebagai Ketua DPK PKPI Kabupaten Mamberamo Raya itu.

Baca Juga:  Membangun Rumah Besar Papua, Agenda Yang Belum Terselesaikan

Menurutnya Majelis Hakim PTUN telah memutuskan untuk membatalkan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 yang mengesahkan kepengurusan PKPI di bawah kepemimpinan AM Hendropriyono.

“amar putusan PTUN itu jelas, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017”, kata Willem Samori menirukan putusan PTUN Jakarta yang ketika itu dibacakan oleh Ronny Erry Saputro, Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta.

Dalam putusan itu, Majelis Hakim juga meminta kepada pihak tergugat, yaitu Kemenkumham, untuk mencabut SK pengesahan Hendropriyono.

Polemik internal PKPI dimulai saat Menkum HAM menerbitkan SK Nomor M.HH.29.AH.11.01 Tentang Pengesahan Kepengurusan Personalia PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal Budi Susilo Soepandji pada tanggal 9 Desember 2016.

Baca Juga:  Sebulan Tak Pernah Komunikasi, Giliran Ada Kabar, Berita Duka Yang Diterima

Penerbitan SK tersebut dinilai tidak menguntungkan Kubu Haris Sudarno, padahal Haris telah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 22-24 Agustus 2016 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

Dalam KLB tersebut, Haris Sudarno terpilih menjadi Ketua Umum PKPI menggantikan Isran Noor yang diberhentikan melalui sidang pleno. Hasil tersebut telah diajukan ke Menkum HAM untuk mendapat pengesahan dari Menkum HAM.

Namun Menkum HAM urung mengesahkan Kepengurusan Haris Sudarno dengan alasan masih terjadi konflik kepengurusan dalam internal partai PKPI antata Haris Sudarno dan Hendropriyono yang juga melakukan KLB di Hotel Millenium, Jakarta pada 28 Agustus 2016.

Putusan PTUN ini akan menambah panjang perjalanan konflik PKPI. Pasalnya, sejak akhir Mei lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan PKPI pimpinan AM Hendropriyono sebagai kepengurusan yang sah dengan merujuk pada SK Kemenkumham, bahkan hingga kini bila kita masuk ke laman Kemenkumham maupun KPU RI, masih struktur kepengurusan kubu Hendropriyono yang di pajang di laman resmi KPU RI tersebut.

Baca Juga:  Sudah Ada Jaminan Keamanan dari Kodam dan Polda, Sebagian Penghuni Asrama Putra Waropen Sudah Kembali

“yah itu biarkan saja, kan sama dengan kasusnya Ramses Wally, yang juga masih menebar baliho di Papua sebagai Ketua PKPI Papua, bagi kami menjalankan organisasi berdasarkan kepada hukum dan aturan, kalau sudah ada putusan hukum seperti ini tentunya klaim – klaim tersebut dengan sendirinya gugur, dan sudah pasti ada tindak lanjut dari instansi terkait karena putusannya baru keluar sebulan lalu”, kata Samori ketika ditanyakan soal masih adanya klaim dari kubu sebelah sebagai pengurus yang sah PKPI Papua.

Menurutnya hanya masalah proses administrasi saja, karena tidak mungkin Kemenkumham memaksakan diri untuk melawan apa yang sudah menjadi ketetapan PTUN.

“selama ini kami diam dan membiarkan saja klaim – klaim itu, karena kami taat hukum, namun setelah ada putusan hukum, makanya kami baru mulai menjalankan roda partai politik, termasuk salah satunya melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah di Provinsi dan tingkat kabupaten hari ini, sudah ada petunjuk dari DPN, dan sudah ada kepastian hukum, makanya kita lakukan tahapan Pilkada 2018”, kata Willem Samori. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*