Soal Dualisme PKPI, Ramses Wally Ancam Akan Polisikan Junaedi Rahim Cs

Ramses Wally, Ketua DPP PKPI Provinsi Papua kubu Hendropriyono. (Foto : repro wartaplus.com)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Dualisme dan konflik internal yang terjadi di Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) jelang Pilkata serentak tahun 2018 nampaknya mulai menular ke daerah, salah satunya di Provinsi Papua, tentang siapa yang paling sah dan berhak mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Pilkada 2018 mendatang.

“Junaedi Rahim Cs sudah melakukan pembohongan public, jadi saya tegaskan kepada semua bakal calon yang ikut dalam kegiatan penjaringan yang di kemas dalam kegiatan Dialog Politik kemarin di hotelnya Junaedi Rahim itu tidak sah, sampai detik ini PKPI yang sah dan diakui oleh Menkumham adalah PKPI Hendropriyono, demikian juga di data base KPU RI kepengurusan yang terdaftar adalah PKPI Hendropriyono, memang benar bulan Juli mereka gugat ke PTUN dan PTUN menangkan gugatan mereka, tapi harus di ingat, yang di gugat adalah Kemenkumham, bukan PKPI yang di gugat, dan itu baru putusan pertama, karena Kemenkumham ada banding, jadi proses hukumnya masih lama, dan selama belum ada putusan yang incraht (final-Red) maka PKPI yang sah dan diakui oleh negara adalah PKPI Hendropriyono”, kata Ramses Wally dengan nada tinggi melalui saluran telepon kepada Lingkar Papua, Rabu (6/9/2017).

Baca Juga:  Tidak Punya Izin, Pemda Keerom Akan Bongkar Ponpes Ihya’ As-Sunnah, Ini Jawaban Pengelola

Ramses Wally mengaku baru tiba di Jayapura dari Jakarta dan sangat terkejut mendengar bahwa ada klaim dari kubu Junaedi Rahim Cs sebagai kepengurusan PKPI yang sah saat ini dan telah melakukan tahapan penjaringan bakal calon Pilkada 2018 baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Papua.

“saya akan laporkan Junaedi Rahim Cs ke Polda Papua, karena ini sudah tindakan pembohongan publik, sudah ada petunjuk dari Ketum Hendropriyono langsung terkait Dialog Politik dan penjaringan yang di selenggarakan kemarin, itu illegal, jadi kita akan menempuh upaya hukum”, tegas Ramses Wally lagi.

Menurutnya sampai dengan hari ini kubu Hari Sudarno belum memiliki keabsahan sebagai kepengurusan yang sah, meskipun memenangkan gugatan di PTUN, karena masih ada upaya hukum lainnya.

Baca Juga:  Yeki Kogoya, Pendaki Papua Penebar Kasih di Puncak Gunung Slamet

Ia juga mempertanyakan kewenangan Junaedi Rahim Cs apa sehingga bisa menyatakan bahwa dirinya telah di pecat dari PKPI sebagai pengurus yang sah, karena dirinya memiliki SK yang sah dari pengurus yang sah, dan tidak ada SK pemecatan atau sejenisnya.

“ini kan lucu, coba ade cek di Kumham dan website KPU RI, kepengurusan siapa yang terdaftar, kok bisa bilang saya sudah di pecat sih, kalau saya sudah di pecat, siapa yang pecat, dan mana SK pemecatannya ?”, kata Ramses Wally dengan nada tinggi.

Menurutnya sesuai AD/ART PKPI, Kongres Luar Biasa (KLB) yang sah dan sesuai AD /ART adalah yang di gelar di Hotel Millenium oleh kepengurusan yang sah Isran Noor, dan ketika itu yang ditetapkan sebagai Ketua Umum adalah Hendropriyono.

Baca Juga:  Bermodal 75% Kursi di DPRP, Koalisi Papua Bangkit II Deklarasikan LUKMEN Jilid Dua Besok di GOR Cenderawasih

“saya ini pengurus sah, sejak Ketum Isran Noor, yang gelar KLB di Hotel Millenium Jakarta yang menetapkan Hendropriyono sebagai Ketum, juga mengeluarkan SK kepada saya sebagai Ketua DPP PKPI Provinsi Papua yang sah”, kata Ramses.

Menurutnya tidak ada keraguan lagi bahwasanya PKPI kubu Hendropriyonolah yang diakui oleh pemerintah, dimana hal itu dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang di gelar dan di laksanakan oleh DPN PKPI Hendropriyono selalu di hadiri oleh pejabat tinggi negara.

“pemerintah tidak mungkin gegabah, kemarin HUT PKPI, semua pejabat tinggi negara di republik ini hadir, kalau PKPI Hendripriyono tidak sah, tidak mungkin mereka hadir, karena kehadiran itu menunjukkan dukungan, jadi jangan terkecoh dan tertipu dengana manuver yang dilakukan Junaedi Rahim Cs”, katanya lagi. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*