“Gubernur Papua Jangan Lindungi ‘Anak Buah’ Yang Sudah Jadi Terpidana Korupsi”

Habelino Sawaki, SH, M.Si (HAN). (Foto : doc. Lingkar Papua)

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH di minta tidak melindungi salah satu ‘anak buahnya’ yang saat ini sudah menjadi terpidana korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (incraht-Red) berdasarkan putusan Mahkamah Agung, bahkan semestinya bila Gubernur konsen dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sedari awal mengetahui bahwa yang bersangkutan berstatus terdakwa korupsi, tidak semestinya diberikan kepercayaan mengepalai salah satu SKPD, apalagi yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

“Gubernur Papua Jangan lindungi ‘anak buahnya’ yang sudah jadi terpidana korupsi dan sudah terbukti korpsi berdasarkan putusan pengadilan”, kata Habelino Sawaki, SH, M.Si (HAN), salah satu tokoh pemuda Papua, Sabtu (9/9/2017) kepada Lingkar Papua melalui releasenya.

Ia berharap agar Gubernur Papua, Lukas Enembe memecat Direktur RSUD Dok II Jayapura, drg. Josef Rinta dari jabatannya, karena sudah ada putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat.

Baca Juga:  KKB Kembali Beraksi di Sinak, Pratu Sandi Novian Gugur, Sepucuk Pistol Dirampas

“kami berharap agar Gubernur Papua segera mencopot drg. Josef Rinta Rachdyatmaka sebagai Direktur RSUD Dok II Jayapura, sudah ada putusan MA Nomor 23.K/PID.SUS/2016 yang menetapkan yang bersangkutan sebagai terpidana korupsi, dia terbukti bersalah dan sudah ada putusan incraht, semestinya di ganti, mestinya sejak awal Gubernur mengetahui masalah hukum tersebut dan tidak memakai yang bersangkutan untuk urusi masalah kesehatan orang Papua, itu urusan vital soalnya, masa di percayakan kepada koruptor”, kata Habelino Sawaki, SH, M.Si (HAN) yang juga sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (GEMAPI) itu dalam releasenya yang diterima Lingkar Papua, Sabtu (9/9/2017).

Dalam putusan MA No. 23.K/PID.SUS/2016, drg. Josef Rinta Rachdyatmaka sudah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan souvenir kulit buaya untuk tamu – tamu Pemda Merauke periode 2006 – 2010 senilai Rp. 20,6 miliar saat dirinya menjabat sebagai Sekda Merauke pada tahun 2010.

Baca Juga:  BATIK PAPUA RASA JAWA

Dimana selain drg. Josef Rinta Rachdyatmaka yang menjadi terpidana, juga menyeret mantan Bupati Merauke Drs. Jhon Gluba Gebze sebagai terdakwa bersama mantan Wakil Bupati, Drs. Waryoto, M.Si dan sejumlah PNS lainnya di lingkungan Pemda Merauke kala itu.

“kami melihat Gubernur Papua, Lukas Ebembe telah dengan sengaja mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik dengan tetap membiarkan drg. Josef Rinta tetap memimpin RSUD Jayapura, Gubernur lemah dan tidak peduli dengan tuntutan masyarakat Papua terkait persoalan ini”, kata Habelino Sawaki..

Ia menilai, selama ini Gubernur Papua kami hanya sibuk dengan memikirkan bagaimana bisa mendang dalam Pilgub Papua 2018, ketimbang menjalankan tugas – tugasnya, salah satunya dalam hal penataan birokrasi pemerintahan di Papua.

“Beberapa waktu lalu kami telah mengeluarkan pernyataan di media tentang indikasi korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara di RSUD Jayapura yang mana telah dibantah oleh drg. Josef, namun kami menganggap bantahan itu hanyalah retorika semata, apalagi saat ini sudah terbukti, yang bersangkutan memiliki rekam jejak hitam, dan sudah jelas terpidana korupsi, bagaimana bisa, seseorang yang sudah terbukti korupsi dan merugikan negara, dipercayakan memimpin institusi yang sangat vital dan urusi masalah kesehatan orang Papua di RSUD Dok II”, kata Ketua GEMAPI itu.

Baca Juga:  Diunggulkan Tiga Lembaga Survey, Skor Lukas Enembe Tertinggi di Golkar ?

Sebagai salah satu tokoh pemuda Papua, Habelino Sawaki sangat menyayangkan pembiaran yang di tunjukkan Gubernur Papua, mengingat selama ini para aktifis korupsi dan juga masyarakat Papua termasuk ASN telah beberapa kali menyuarakan penonaktifan Direktur RSUD Jayapura namun hal ini tidak digubris oleh Gubernur Papua.

“Gubernur Papua tidak sungguh-sungguh membangun Papua sebab secara terang-terangan melindungi oknum yang telah nyata-nyata merugikan negara dan mencuri kekayaan Papua untuk kepentingan pribadi”, kata Habelino menambahkan bahwa kondisi tersebut memberikan kesan bahwa Gubernur terkesan melindungi kepentingan diri dan krooni – kroninya semata. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*