Dikeluhkan, Pasca Sidang Paripurna Unsur Pimpinan DPRP Jarang Ngantor

(ki-ka) Yunus Wonda (Ketua DPRP), Fernando Tinal (Waket I), Edoardus Kaize (Waket II) (Foto : repro)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA– Pasca sidang paripurna akhir Agustus lalu, sebagian besar anggota DPRP Provinsi Papua jarang masuk kantor, termasuk unsur pimpinan, dimana saat ini DPRP hanya memiliki 3 unsur pimpinan, dikarenakan belum ada pengganti Ibu Yanni, SH sebagai Wakil Ketua III.

Ketiga unsur pimpinan dimaksud adalah Yunus Wonda (Ketua), Edoardus Kaize (Wakil Ketua I), dan Fernando Tinal (Wakil Ketua II) dari pantauan Lingkar Papua sejak sidang Paripurna akhir Agustus kemarin, ketiga unsur pimpinan DPRP tersebut tidak pernah terlihat masuk kantor, sehingga beberapa masyarakat yang mendatangi DPRP dengan berbagai keperluan, harus pulang kecewa karena tidak bisa bertemu dengan unsur pimpinan DPRP.

Kondisi tersebut juga di keluhkan oleh beberapa anggota DPRP lainnya, termasuk juga Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRP Provinsi Papua.

“jangan setelah sidang semua hilang, saat sidang semua hadir setelah sidang anggota tidak ada, karena sidang adalah tahapan yang harus dilalui, itu bukan agenda yang setelah dilaksanakan anggota hilang, tidak boleh begitu, kita ini harus stanby (selalu berada ditempat-Red) untuk melayani masyarakat”, kata Decky Nawipa, Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua melalui saluran telepon kepada Lingkar Papua, Rabu (13/9/2017) malam.

Baca Juga:  Kartu (Untuk) Pak Presiden !

Sebagai Wakil Ketua BK, Decky Nawipa mengakui bahwa BK tidak punya kewenangan untuk membatasi anggota maupun unsur pimpinan DPRP jika ada urusan atau tugas luar, karena untuk anggota DPRP tidak ada pemberlakuan absensi kehadiran seperti lembaga lainnya, namun sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat pendelegasian wewenang dan pembagian tugas harus dilakukan apabila yang bersangkutan ada urusan luar.

“Pimpinan jika memang ada urusan, tidak bisa dibatasi, namun sebaliknya jika memang pimpinan tidak ada urusan kalau bisa ada dikantor, kalaupun salah satu keluar, harus delegasikan tugas ke pimpinan lainnya, jadi tidak boleh terjadi kekosongan di Dewan”, kata Nawipa.

Decky juga menyoroti tidak adanya protokoler yang jelas di DPRP, menurutnya semestinya protokoler lembaga DPRP harus jelas, pimpinan siapa, apakah ada ditempat atau tidak, kalau keluar ada tugas apa, dan semua harus tahu, termasuk BK, sehingga baik anggota dewan lainnya maupun masyarakat tidak bertanya – tanya, unsur pimpinan ada dimana dan bikin apa.

Baca Juga:  Kapolda Papua Minta Stop Baku Bunuh Gara – Gara Pilkada

Tidak hanya untuk unsur pimpinan saja, kehadiran para anggota DPRP juga menjadi sorotan BK, menurutnya, hingga hari ini, kehadiran anggota DPRP juga tidak maksimal.

“jika anggota DPRP ada urusan jangan menambah waktu urusan”, katanya tegas.

Hal senada dikeluhkan dua anggota DPRP lainnya, Tan Wie Long Karnan dari Partai Golkar mengaku mereka anggota DPRP sering kesulitan untuk berkoordinasi dengan unsur pimpinan, karena selama ini apabila Ketua berhalangan, tidak ada pendelegasian kewenangan, bahkan seperti yang terjadi dalam dua pecan ini semua unsur pimpinan tidak berada di tempat, padahal ada beberapa persoalan daerah yang di adukan masyarakat dan butuh penanganan segera, dan harus melalui koordinasi, petunjuk dan arahan dari unsur pimpinan sebelum di tindak lanjuti oleh komisi – komisi.

“kami sedikit kecewa karena unsur pimpinan DPR ini semua tidak ada ditempat sehingga koordinasi-koordinasi kami untuk hal – hal yang urgen, tidak bisa kita lakukan, padahal masyarakat mendesak dan menanti jawaban”, kata Tan Wie Long Karnan di dampingi Waket Komisi V DPRP, Nioluen Kotouki saat ditemui di gedung DPRP, Rabu (13/9/2017) kemarin.

Baca Juga:  Sisa Lima Bulan, Belum Ada Lelang Kegiatan di Keerom, DAK Kena Potong, Wabup Optimis Tidak Defisit

Ia mencontohkan, beberapa hari terakhir, ada aspirasi bahkan unjuk rasa yang masuk, termasuk salah satunya aspirasi para pelamar pendamping dana desa. Selain itu, selaku anggota, pihaknya juga membutuhkan rekomendasi-rekomendasi untuk mengundang pimpinan OPD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tak ada satupun unsur pimpinan DPRP yang ada di tempat.

“Nah, sekarang kalau pimpinan DPR Papua tidak ada, lalu kita mau sampaikan kepada siapa lagi”, kata Tan Wie Long dengan nada tanya

Padahal menurutnya, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRP, sebenarnya tidak boleh unsur pimpinan itu semua meninggalkan tempat, tetapi harus ada satu pimpinan yang aktif dan berada di tempat.

“Kami ini seperti anak ayam kehilangan induk, dimana ada hal-hal yang sifatnya urgen tetapi kami mau lapor ke siapa karena tidak ada unsur pimpinan ditempat,” katanya lagi.

Wakil Ketua II DPRP Papua, Edoardus Kaize yang coba di konfirmasi Lingkar Papua melalui telepon, tidak mengangkat telepon Lingkar Papua mesti nada sambung masuk, SMS konfirmasi yang di kirimkan juga tidak di balasnya.

Demikian juga Ketua DPRP, Yunus Wonda, hingga berita ini di naikkan, SMS konfirmasi yang di kirimkan Lingkar Papua tidak mendapat tanggapan. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*