Dongkrak Komoditas Lokal, Habis PNPM Pertanian, Terbitlah PPDM

Patridje Dimara, Co Team Leader (Co TL) Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) Provinsi Papua. (Foto : Amri/ Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA— Potensi komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan di Papua cukup besar, tetapi selama ini tidak di garap secara serius oleh para petani maupun Pemerintah Daerah, hal itu disebabkan oleh SDM petani yang masih terbatas, juga belum adanya dukungan maksimal kepada para petani, selain tentunya akses pasar dan modal bagi para petani untuk mengembangkan komoditas dimaksud.

Untuk itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) yang langsung di bawah kendali Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PSDATTG) dengan dukungan International Fund for Agriculture Development (IFAD) menginisiasi Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Papua sejak Mei 2017 lalu dan diharakan akan berlanjut hingga tahun 2018 mendatang dan tidak menutup kemungkinan program dimaksud akan berlanjut sampai muncul komoditas – komoditas unggulan dari Papua yang bisa tembus di pasar global.

“PPDM ini adalah program lanjutan atau redesign dari program PNPM Pertanian sebelumnya, hanya sasarannya lebih focus kepada kelompok tani, bukan ke individual atau masyarakat umum”, kata Patridje Dimara, Co Tea Leader (Co TL) Provinsi Papua kepada Lingkar Papua, Jumat (22/9/2017) di sela – sela kegiatan Pelatihan Fasilitator PPDM di salah satu hotel di seputara Entrop, Jayapura.

Menurut Patridje Dimara, tujuan PPDM yang saat ini tengah berlangsung di 6 kabupaten, adalah memfasilitasi kelompok – kelompok tani agar mereka juga bisa mengakses pembiayaan dari dana desa maupun sumber – sumber dana lainnya berdasarkan usulan – usulan program sector pertanian, peternakan dan perikanan yang di kerjakan kelompok tani demi melahirkan komoditas unggulan kampung atau daerah.

“PPDM tidak menyediakan bantuan langsung, jadi tugas pendamping distrik dan kabupaten, adalah memfasilitasi agar usulan dan program kelompok tani yang aktif dengan komoditasnya bisa masuk ke dalam RPJMK, tapi fasilitator PPDM juga bisa membantu mencarikan dan mengkomunikasikan program usulan dari kelompok tani tadi dengan beberapa donatur yang tertarik, termasuk juga adalah bagaimana membuka akses pasar untuk komoditas dimaksud”, kata Patridje Dimara lagi.

Menurutnya, sebagai kelanjutan dari program PNPM Pertanian, saat di launching Mei 2017 lalu, beberapa pendamping kabupaten atau distrik yang pernah terlibat di PNPM Pertanian di rekrut, termasuk daerah sasaran juga melanjutkan apa yang sudah di rintis melalui PNPM Pertanian sebelumnya.

“kawan – kawan pendamping yang dulunya terlibat dalam PNPM Pertanian kami rekrut kembali dan mereview kembali kelompok tani yang pernah terlibat di PNPM Pertanian, apakah masih aktif atau tidak, kalau masih aktif kita akan bantu dorong utk masuk ke dalam RPJMK”, kata Patridje.

Terkait kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain bagi para kelompok tani yang di dampingi apabila tidak terakomodir melalui dana desa, fasilitator PPDM sudah menjajaki dengan PRISMA, sebuah lembaga yang membantu untuk akses pasar, sehingga usulan mereka nantinya bisa di bantu oleh PRISMA, jadi tidak tergantung sepenuhnya dari dana desa saja, termasuk juga kemungkinan di bantu dari Pemda setempat.

Dimana saat ini ada 4 kabupaten yang akan mendapatkan dukungan pembiayaan dari International Fund for Agriculture Development (IFAD) atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrukultur.

IFAD adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang di dirikan pada tahun 1977 untuk merespon bencana kelaparan di beberapa negara berkembang, dimana tujuan utama IFAD adalah menyediakan pendanaan dan menggerakkan sumber daya yang ada untuk pengembangan produk agrikultur guna mengatasi kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah.

“komoditi local yang akan kita genjot diantaranya di Kabupaten Jayawijaya komoditasnya adalah kopi dan madu, Nabire pada jeruk, padi, jagung dan kedelai (pajali), Yapen di daerah pegunungan ada kopi dan daerah pesisirnya rumput laut, Boven Digoel komoditi karet, Yahukimo buah merah, Sarmi pengembangan kelapa dan produk olahannya”, kata Patridje yang punya jam terbang tinggi terlibat di beberapa program – program pemberdayaan masyarakat itu.

Dari 6 kabupaten dimaksud, saat ini ada 4 kabupaten yang sedianya akan di danai oleh IFAD, diantaranya adalah di Kabupaten Sarmi dengan produk olahan kelapa, Jayawijaya produknya kopi, Yapen dengan produk unggulan rumput laut, Nabire pengembangan jeruk.

“sudah tahap pegajuan proposal, jadi ada bantuan dari IFAD berupa alat untuk kelompok tani di empat kabupaten dimaksud”, kata Patridje Dimara.

Melalui program PPDM ini, nantinya kelompok tani dibantu untuk mengidentifikasi, merencanakan, mengajukan, menerapkan, memonitor, mengevaluasi dan memanfaatkan hasil kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang akan di danai dari Dana Desa, SKPD di Pemda setempat, ataupun bantuan hibah dari donatur lainnya, salah satunya lewat dukungan dari IFAD.

“Ada sekitar 300 kelompok tani yang terlibat dalam program PPDM di 6 kabupaten dan beberapa distrik, tapi tidak semuanya dijadikan produk unggulan daerah, ada juga beberapa kelompok tani yang mengembangkan produk untuk konsumsi local seperti peternakan semisal peternakan babi, kambing, ayam, atau pengembangan sayur mayur”, kata Patridje,

Dari sekian ratus kelompok tani yang di bina tersebut nantinya ada beberapa yang mengembangkan komoditas unggulan yang di damping sehingga komoditas yang di hasilkan benar – benar bisa menembus pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai anggota kelompok tani dimaksud.

Sejak bulan Mei kita start, progress yang sudah di capai saat ini, menurutnya, contoh di Jayawijaya sudah ada Surat Edaran dari Pemda bahwa untuk usulan kelompok tani yang terkait komoditas local bisa di akomodir melalui Dana Desa, termasuk juga dukungan dari SKPD terkait.

“kelompok tani semua itu ada di kampung, tidak ada yang di kota, sehingga focus kita lebih kepada petani, jadi kalau petani ini tidak kita fasilitasi mereka, termasuk membuka dan mencarikan pasar, juga pembiayaan, dengan adanya Dana Desa dari pusat, itu sebenarnya hak mereka ada di Dana Desa itu, sehingga perlu kita dampingi agar bisa di akomodir dalam RPJMK”, kata Patridje. (amr/r1)

Berikan Komentar Anda

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*