Wattimena : Pentingnya Pemahaman Utuh Tentang Pancasila

Anggota MPR, Dr.Michael Wattimena, SE, MM, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, berdialog dengan masyarakat saat melaksanakan kunjungan kerja ke DAERAH Pemilihan (Dapil) Papua Barat.

 

LINGKARPAPUA.COM, MANOKWARI- Anggota MPR, Dr.Michael Wattimena, SE, MM, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, melaksanakan kunjungan kerja ke DAERAH Pemilihan (Dapil) Papua Barat pada tanggal 22-24 September 2017.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ini dilaksanakan Acara Sosialisasi MPR tentang 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, bertempat di GBI Penuai, Amban, Manokwari yang dihadiri oleh para pimpinan jemaat gereja-gereja di Papua Barat, maupun masyarakat Manokwari dan sekitarnya.

Hadir pula Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh Bapak Nauw,  sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat menyampaikan sambutan, serta pemerintah Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh Bimas Kristen Kabupaten Manokwari.

Pemaparan materi oleh Dr.Michael Watimenna, SE,MM., dipandu oleh moderator Pdt Eden H Sasea, STh, gembala sidang GBI Penuai.

Dalam pemaparannya, Wattimena yang akrab disapa Bung Michael Wattimena (BMW) menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh bahwa Pancasila adalah dasar dan falsafah negara, sebagaiama diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Selanjutnya dalam konteks yang lebih operasional maka kebangsaan dan demokrasi menjadi menu yang selalu disoroti atau didiskusikan dalam kehidupan berbangsa dan berenegara, karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat signifikan dan bahkan sebagai negara dalam poros kepulauan bukan negara kontinen.

Baca Juga:  Bercanda Bawa Bom Dalam Tas di Atas Pesawat, Mahasiswa Baru Lulus Kuliah Asal Papua Terancam ‘Lanjut Kuliah’ 8 Tahun Dalam Penjara

Kemajemukan ini menjadi potensi tetapi juga sekaligus menjadi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Fenomena yang belum lama ini kita lihat bersama adalah Pilkada DKI Jakarta dimana terjadi segregasi, pemisahan kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, karena polarisasi pilihan politik yang menjurus kepada identitas keagamaan yang bisa menghancurkan apa yang telah diletakan sebagai dasar oleh pendiri republik ini dalam rumusan ideal “Ketuhanan Yang Masa Esa”, sila ini pula menjadi potret keberagaman bangsa, Bhinneka Tunggal Ika”, kata Bung Michael Watimena.

Selanjutnya Michael Wattimena juga menyinggung dan mengingatkan tentang amandeman UUD yang telah dilakukan sebanyak 4 kali pada sidang Umum MPR yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan ini memberikan implikasi yang cukup fundamental pada struktur kenegaraan Indonesia, dimana dulunya lembaga tertinggi negara – MPR, yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, kini ditempatkan menjadi lembaga tinggi negara, setara dengan Presiden dan DPR.

Baca Juga:  BPOM Temukan Dua Bahan Kimia Ini pada Jajanan Pasar Selama Ramadhan

Di sisi lain dengan dilakukannya empat kali amandemen UUD, yang notabene merupakan salah satu tuntutan reformasi pada waktu itu, maka peran dan partisipasi daerah semakin dituntut dalam pembangunan nasional.

Bahwa otonomi diberikan kepada pemerinah daerah untuk mengurus daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemaknaan pemerintah daerah ini semakin diperkaya dalam stuktur ketatanegaraan pasca amandemen, yakni dengan ditempatkannya Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) sejajar dengan DPRD sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah.

Secara lengkap ada 6 tuntutan reformasi, yakni (i).Amandemen UUD 1945, (ii).Penghapusan Doktrin Dwi-Fungsi ABRI, (iii).Penegakkan Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, (iv).Otonomi daerah, (v).Kebebasan Pers, dan (vi).Mewujudkan Kehidupan Demokrasi.

Penataan kehidupan demokrasi sangat dirasakan saat ini dengan adanya PEMILU melalui/ dengan cara pemilihan langsung, baik untuk anggota legislatif (DPR) maupun Presiden dan Kepala Pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupten/Kota.

Dinamika konsepsi ini hingga Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 yang akan dilaksanakan nanti memberikan indikasi bahwa ada sejumlah kemajuan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, khususnya di Papua Barat, tetapi juga ada sejumlah kerawanan yang masih harus dihadapi bersama menuju Pemilu 2019.

Baca Juga:  ‘Perang Bintang’ di Pilgub Sulsel 2018

Pada hakekatnya semua upaya perwujudan kehidupan demokrasi ini adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, yang notabene merupakan implementasi dari sendi dasar dari Demokrasi Pancasila; yakni rakyat mengakui dan saling menerima kemajemukan sebagai anugerah Tuhan.

“Kita boleh berbangga bahwa Pilkada Serentak 2017 di Papua Barat terlaksana secara baik, demokratis dan mendapatkan pengakuan dari banyak pemangku kepentingan, bahkan secara keseluruhan/ akumulatif dengan Pilkada Serentak 2015, menunjukkan bahwa kesadaran dan sikap demokrasi masyarakat di Papua Barat telah semakin dewasa”, kata Wattimena lagi.

Mengakhiri pemaparannya, Wattimena mengingatkan kembali bahwa di atas seluruh perubahan dan pencapaian yang diuraikan di atas, bahwa kita semua harus tetap menjaga dan merawat ke-Indonesiaan, sebagai mujizat sejarah yang dialami bangsa Indonesia. Dan karena itu pula maka Pancasila, dan UUD NRI 1945 menjadi perekat  NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini.

Setelah penyampaian materi oleh Michael Wattimena, maka diberikan kesempatan kepada hadirin untuk merespon dengan menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi mereka dan dilanjutkan dengan dialog.

Wattimena selanjutnya merespon dan menjawab secara tematik sejumlah pertanyaan dari peserta acara, yang dengan penuh antusias mengikuti kalimat per kalimat uraian jawaban nara sumber. (***)

Penulis            : Walhamri Wahid

Sumber           : Release Staff Ahli Wattimena

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*