Pemda Keerom Tunda Pembongkaran Bangunan Ponpes Ihya’ As- Sunnah di Keerom

Sucahyo Agung, Ketua Tim Terpadu Penanganan Kelompok JUT di Kabupaten Keerom. (Foto : Alfred / Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, KEEROM – Rencana Pemerintah Kabupaten Keerom membongkar bangunan Pondok Pesantren Ihya’ As- Sunnah milik Jafar Umar Thalib (JUT) yang belum memiliki izin bangunan maupun izin operasional sedianya dilaksanakan Jumat (29/9/2017) nampaknya batal.

Ketua Tim Terpadu Penanganan Kelompok JUT Sucahyo Agung mengungkapkan, pembongkaran ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan berdasarkan rapat koordinasi dengan semua elemen masyarakat, Rabu (27/9/2017).

“Proses tetap jalan, eksekusi tidak jadi hari Jumat tapi dalam waktu dekat, Bupati perintahkan tetap laksanakan langkah-langkahnya, penundaan ini karena pertimbangannya masih harus diberikan pemahaman kepada yang lain dan banyaknya kegiatan lain”, kata Sucahyo di ruang kerjanya, Kamis (28/9/2017).

Menurutnya kebijakan yang dilakukan Pemkab Keerom adalah menegakan aturan administrasi pemerintahan, bukan melarang kegiatan keagamaan di Kabupaten Keerom.

“Dari semua saran yang ada, dari BPN, Kemenag, Komnas HAM, Kanwil Hukum dan Ham pada intinya pelanggaran administrasi harus ditindak, tapi kebijakan ini (pembongkaran) dilakukan adalah keputusan bersama Forkompinda Keerom maupun Provinsi Papua jadi saya kira sudah jelas”, kata Sucahyo.

Baca Juga:  Boy Rafli Amar, 16 Tahun Lalu Pergi Sebagai Kabagserse Umum, Hari Ini Kembali Sebagai Kapolda Papua

Soal adanya penolakan dari pihak lain jika pembongkaran harus sampai dilakukan, Sucahyo tidak menampik hal tersebut. Namun dirinya mengingatkan Pemkab Keerom tidak hanya melihat dari satu sisi saja namun juga mendengar keluhan dari berbagai pihak juga.

“memang ada yang tidak setuju pembongkaran, tapi kita harus ingatkan juga bagaimana dengan pihak lain seperti adat yang juga menolak keberadaannya itukan juga harus kita perhatikan, apalagi kebijakan ini dilakukan adalah keputusan bersama Forkompinda Keerom maupun Provinsi”, kata Sucahyo lagi.

Terkait adanya surat dari JUT pertanggal 20 September 2017, Sucahyo mengatakan secara resmi Pemerintah Keerom baru menerima surat tersebut tanggal 27 September 2017. Dan arahan Bupati sudah wajib untuk dibalas sesuai dengan normative surat menyurat.

Baca Juga:  Satgas 512/ QY Dapat ‘Surat Kaleng’, Isinya Ternyata Petunjuk Lokasi Penyimpanan Sepucuk Pistol

“Kami terima kemarin, mungin yang ditembusi sudah duluan, tapi secara resmi kami baru terima kemarin, jadi perintah Bupati karena ada surat, maka kami akan jawab juga secara normative juga. Tapi kita tegaskan ini bukan masalah agama, tapi ini pelanggaran administrasi pemerintahan,” tegasnya.

Ditanya soal pemberlakuan IMB di Kabupaten Keerom, mengingat banyak juga bangunan yang belum memiliki IMB namun tidak di bongkar, Sucahyo menjelaskan Perda IMB baru lahir pada tahun 2014, sedangkan  bangunan yang telah dibangun sebelum tahun 2014 pihaknya akan mengingatkan pemilik bangunan untuk mengurus IMB. Sedangkan yang membangun diatas tahun keluarnya Perda, wajib untuk mengurus IMB.

“Jadi begini kita lihat syarat untuk mendirikan atau minta IMB pasti ada badan hukum atau perorangan, karena disitu lokasinya cukup besar pasti ada analisis Amdal dan lain-lainnya, pertanyaannya apakah syarat kependudukannya sudah dipenuhi atau belum ? Lalu status tanah juga harus jelas disitu dan tidak bermasalah. Lalu disitu dikatakan ada bangunan masjid inikan harus ada ijin dari FKUB. Jadi banyak hal yang dilanggar,” jelas Sucahyo.

Baca Juga:  PW NU dan GP ANSHOR Papua Tolak HTI ‘Beroperasi’ di Papua

Menanggapi rencana JUT yang akan melakukan upaya hukum apabila ada upaya paksa dari Pemkab Keerom karena merasa diperlakukan tidak adil sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), menurut Sucahyo Pemda siap menghadpai gugatan dimaksud, apabila hal itu terjadi.

“Kami sangat siap”, kata Sucahyo singkat.

Disinggung apakah ada peluang Pemkab Keerom memberikan kesempatan kedua kepada Ponpes Ihya’ As- Sunnah untuk memenuhi semua perijinan, dengan tegas Sucahyo mengatakan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan lagi, karena seharusnya hal tersebut dilakukan ketika Pemkab Keerom memberikan surat teguran pertama maupun undangan-undangan untuk berkomunikasi.

“sudah tidak ada kesemaptan buat mereka, sesuai dengan arahan pimpinan kita sesuai schedule saja, kalau mau perbaiki diri kenapa tidak dari dulu-dulu, mereka itukan berpengalaman karena katanya cabang dari yayasan yang sudah ada, jadi seharusnya sudah tahu harus urus ijin”, kata Sucahyo Agung lagi. (alf/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*