Pro Kontra Ponpes Ihya As- Sunnah, Jafar Umar Thalib Datang, Semua Bungkam ?

Jafar Umar Thalib (JUT) yang hadir dalam acara Coffe Morning bersama Kapolres Keerom, AKBP Mudji Windi Hartono dan Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH dan sejumlah tokoh agama muslim di Keerom. (Foto : dok. ist)

 

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM —  Bila sebelumnya, banyak kalangan blak – blakan menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Pondok Pesantren Ihya As- Sunnah pimpinan Jafar Umar Thalib (JUT) di Kampung Wulukubum Arso XIV Kabupaten Keerom dengan alasan legalitas yang belum di miliki oleh Ponpes tersebut, bahkan Pemda, MUI Keerom dan sejumlah elemen sampai membentuk ‘tim khusus’ dan dengan suara lantang mengancam akan melakukan pembongkaran bangunan Ponpes.

Namun kondisi tersebut berubah, pasca hadirnya Jafar Umar Thalib (JUT) dalam acara coffe morning Kapolres Keerom dengan sejumlah tokoh agama muslim di Kabupaten Keerom kemarin, beberapa pihak yang sebelumnya getol menyuarakan penolakan memilih bungkam dan menolak apa hasil dari pertemuan yang di bungkus kegiatan coffe morning dengan Kapolres tersebut.

Kapolres Keerom Keerom AKBP Muji Windi Hartono yang dihubungi via ponselnya mengatakan hal tersebut hanya silaturahmi biasa saja untuk perkenalan dirinya sebagai Kapolres Keerom yang baru, sekaligus membicarakan kondisi kamtibmas.

“Iya memang kami undang semua tokoh-tokoh muslim untuk bersilaturahmi, beliau kami undang juga dan bersedia untuk hadir,” tutur Kapolres saat dihubungi.

Dalam pertemuan tersebut, kata Kapolres, memang sempat dibicarakan masalah Pondok Pesantren Ihya’ As- Sunnah yang telah mendapat tiga kali surat teguran dari Pemerintah Kabupaten Keerom. Namun dari keterangan JUT sendiri, pihaknya akan kembali mengirim surat kepada Bupati Keerom terkait masalah tersebut.

Baca Juga:  Jhon Tabo : Saya Tersandera Kasus Sebelas Tahun Lalu Yang Sudah Selesai !

“Beliau cuma bilang nanti kirim surat lagi kalau surat yang sebelumnya (tanggal 20 September 2017) sudah dibalas. Tidak ada pembicaraan tolak-menolak, semuanya mau kondisi yang aman dan tentram,” papar Kapolres terkait pembicaraan yang berlangsung dalam pertemuan tersebut

Kapolres juga mengungkapkan pada dasarnya JUT juga mengatakan sangat mendukung terciptanya ketentraman, keamanan, dan hubungan baik antar semua umat beragama.

“Beliau sangat mendukung supaya Keerom ini selalu aman dan tentram. Itu juga jadi keinginannya,” kata Kapolres.

Sementara itu Ketua BKM Keerom, Drs. Irwan, MMT saat dihubungi via ponselnya enggan untuk menceritakan hasil pertemuan yang dihadiri Ketua-Ketua Badan Koordinasi Masjid (BKM) se-Kabupaten Keerom itu.

Ia mengaku menghadiri pertemuan tersebut bukan kapasitasnya sebagai Ketua BKM Keerom namun Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Keerom, untuk menemani Wakil Bupati Keerom.

“Sayakan menemani pak Wakil Bupati, bukan kapasitas sebagai BKM. Yang wakili BKM itu pak Sekretaris,” ujar Irwan yang menyarankan Lingkar Papua bertanya kepada Asdar, Sekretaris BKM Keerom.

Sekretaris BKM Kerom yang coba dihubungi Lingkar Papua nomor handphonenya tidak aktif. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan tidak mendapat balasan.

Wakil Bupati Keerom Muh. Markum saat dihubungi membenarkan adanya pertemuan dengan Ketua-Ketua BKM se-Kabupaten Keerom yang dihadiri juga oleh Jafar Umar Tholib.

“Iya benar (JUT hadir), disana cuma ditanyakan soal visi dan misi hadir (JUT) di Keerom,” tutur Markum saat dihubungi via ponselnya.

Ditanya soal jawaban JUT, Markum juga menolak untuk menjelaskan apa penjelasan JUT terkait kehadirannya di Keerom. Markum kembali menyarankan Lingkar Papua untuk menanyakan sendiri perihal tersebut kepada JUT.

Baca Juga:  ASN Pemda Keerom Ditemukan Tewas Dibawah Jembatan

“Tanyakan sendiri sudah, nanti kalau saya kasih ini ada kata yang salah bisa bahaya,” tutur Wakil Bupati yang sepertinya sangat berhati-hati menjelaskan pertemuan tersebut.

Ditanya mengapa pertemuan tersebut tidak diinformasikan kepada wartawan, dimana hal itu terbilang kontras dengan langkah Pemkab Keerom yang selalu membuka informasi kepada wartawan dalam masalah Pondok Pesantren Ihya’ As- Sunnah, Markum menjawab hal tersebut memang tidak boleh dipublikasikan karena pertemuan itu khusus hanya dengan Ketua-Ketua BKM se-Kabupaten Keerom.

“Ini memang hanya untuk BKM Masjid (tidak untuk dipublikasikan),” jawab Markum singkat.

Disinggung soal ketidakhadiran Bupati Keerom Celsius Watae dalam pertemuan tersebut, kata Markum, pertemuan itu memang hanya dikhususkan untuk tokoh-tokoh umat muslim dan Bupati juga sedang ada kegiatan berbeda di kantor.

“Tidak, Bupati ada acara dalam rangka HUT TNI di kantor, ini memang hanya untuk umat muslim,” beber Markum yang juga membantah jika Bupati melakukan pertemuan tersendiri dengan Ketua MUI Keerom membahas masalah Pondok Pesantren Ihya’ As- Sunnah.

Ketua MUI Keerom Nursalim Arrozy saat dihubungi membenarkan memang ada pertemuan dirinya dengan Bupati Keerom. Namun hal tersebut bukan untuk membahas masalah JUT namun untuk memperkenalkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.

“Bapak Bupati yang hubungi saya makanya saya datang. Karena saya ditanya kepala BIN yang baru makanya Bupati telepon untuk sekaligus kami berkenalan. Memang ada sedikit membahas masalah pertemuan di Polres itu, namun itu hanya sekedar membahas saja, karena Kepala BIN inikan orang baru jadi tanya-tanya soal masalah tersebut,” beber Nursalim.

Baca Juga:  Meski Belum Bisa Difungsikan, September 2018 Jembatan Holtekamp Tetap Akan Diresmikan ?

Ditanya soal ketidakhadirannya dalam pertemuan tersebut, Nursalim menyatakan dirinya memiliki kegiatan lain pada saat jam yang sama. Namun dirinya telah memerintahkan salah satu pengurus MUI Keerom untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saya ada kegiatan lain ya, diluar ketemu Bapak Bupati tadi. Ada yang mewakilkan, apa hasil pertemuannya juga sudah dilaporkan kepada saya,” tutur Nursalim, namun enggan juga mengutarakan laporan yang diterimanya.

Malahan kata Nursalim sebenarnya besok (Rabu 4 Oktober 2017) rencananya akan dilakukan penyegelan Pondok Pesantren Ihya’ As- Sunnah, namun hal tersebut nampaknya batal dilakukan, karena berbagai saran dari semua pihak.

“Besok ada rencana penyegelan, tapi ada saran itu tidak perlu dilakuan dan sepertinya itu tidak jadi (penyegelan), karena ada juga laporan soal tanah. Karena ada yang merasa dirugikan soal tanah yang ditempati itu,” ungkap Nursalim.

Disinggung apakah itu berarti pelanggaran administrasi yang selama ini di gembar-gemborkan menjadi dasar Pemkab Keerom melakukan tindakan tegas kepada Pondok Pesantren Ihya’ As- Sunnah tidak akan digunakan, Nursalim belum bisa memastikan namun menurutnya bisa saja hal tersebut dilakukan.

“Mungkin saja gunakan pasal perdata,” katanya.

Namun Nursalim meminta hal tersebut tidak disalah artikan bahwa Pemkab Keerom memaksa agar Pondok Pesantren  Ihya’ As- Sunnah ditutup. Karena adanya laporan masalah tanah berawal dari adanya pihak yang merasa dirugikan atas tanah yang ditempati.

“Ini jangan disalah artikan bahwa Pemda ini memaksa. Mohon maaf ya teman-teman  wartawan juga dalam membuat judul saya lihat cukup ekstrim seperti ada kata-kata membongkar jadi hal-hal seperti itu bisa menyulut kesalahpahaman,” papar Nursalim. (alf/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*