Simpang Siur Soal Alokasi Dananya, Walikota Jayapura Minta Jangan Politisasi Jembatan Holtekamp

Master plan jembatan Holtekam yang akan menjadi salah satu landmark di Kota Jayapura. (Foto: dok)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Walikota Jayapura, Benhur Tommi Mano (BTM) meminta semua pihak tidak usah terlalu mempolitisir soal pembangunan jembatan Holtekamp.

BTM memastikan bahwa tidak benar bila Pemerintah Kota Jayapura lepas tangan untuk pembiayaan jalan pendekat dan melupakan MoU yang ia tanda tangani bersama pemerintah pusat dan provinsi pada 2 Agustus 2013, empat tahun lalu, dimana Pemerintah Kota menyanggupi menalangi kebutuhan dana Rp. 200 miliar guna menuntaskan jalan pendekat sisi Pantai Hamadi.

“Rp 187 miliar sudah di alokasikan pada tahun 2015 lalu untuk bangun jembatan Holtekamp dan tahun 2018 mendatang kita alokasikan kembali Rp. 100 miliar, jadi sudah selesai tanggung jawab kita, Pemerintah Kota, jadi orang – orang yang tidak tahu apa – apa tidak usah bicara bahwa Pemkot tidak bantu untuk jembatan Holtekamp”, kata DR. Benhur Tomi Mano, MM Walikota Jayapura dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kota Jayapura 2018 – 2022 di Aula Sian Sior Kantor Walikota Jayapura, Selasa (10/10/2017) lalu.

Pada kesempatan itu, di hadapan seluruh peserta Musrenbang RPJMD, BTM mengkritisi pihak – pihak yang terkesan menyudutkan Pemerintah Kota seolah – olah Pemerintah Kota lepas tanggung jawab, padahal pihak – pihak yang dimaksud menurut BTM tidak mengetahui secara detail riwayat dan sejarah hadirnya Jembatan Holtekamp yang diharapkan akan menjadi landmark Kota Jayapura itu.

Baca Juga:  PDRI Minta Pilwalkot Jayapura di Ulang, MK Tolak Karena Tak Punya Legal Standing

Mulai wartawan, Menteri PUPR, sampai Kadinas PU Provinsi Papua menurut BTM hendaknya jangan ‘asal bicara” padahal tidak mengetahui apapun soal jembatan Holtekamp dimaksud.

“jadi wartawan jangan tulis, kaulah yang memulai, kaulah yang mengakhiri, Kadis PU Provinsi juga tidak tahu apa – apa bicara sembarangan, apalagi Menteri PUPR tidak tahu apa – apa bicara sembarangan, karena saya presentasikan ini di Jakarta di depan Ditjen, Sekjen, di undang”, kata Walikota Jayapura, meminta agar Sekda menyiapkan surat untuk pemerintah pusat terkait polemik pembiayaan jembatan Holtekamp dimaksud.

“makanya Sekda bikin surat saya kirimkan langsung ke Megawati, saya orang PDIP saya akan pake jalur saya”, kata Walikota Jayapura.

Di hadapan peserta Musrenbang RPJMD Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menceritakan secara singkat mengapa Jembatan Holtekamp tersebut bisa dilanjutkan pembangunannya setelah mandek di era Gubernur (alm) Salossa.

“Jembatan Holtekamp ini waktu era Bapak Salossa, bahan – bahan masih tinggal sampai sekarang, tidak dibangun, saya yang menghadap Presiden membawa 14 Ondoafi minta Presiden sehingga presiden setujui jembatan Holtekamp, saat ini orang jadikan jembatan Holtekamp sebagai nuansa politis, saya lipat tangan saja, ketawa – ketawa, kita pulang waktu itu langsung bikin adat di situ, karena Insinyur sepintar apapun kalau tidak mendapat restu dari Tuhan, alam dan adat, kekuatan apapun tidak akan jadi”, kata BTM mengungkapkan sejarah hadirnya Jembatan Holtekamp yang mungkin tidak di ketahui oleh orang banyak selama ini.

Baca Juga:  Menangkan Tender 21 Miliar, Ini 8 Rute Penerbangan Perintis Yang Dilayani Dmonim Air

Untuk itu ia meminta agar pembangunan jembatan Holtekamp jangan dijadikan alat politik oleh beberapa pihak, karena orang tahu siapa yang mendorong sehingga pembangunan jembatan tersebut bisa berjalan hingga kini.

“jangan jadikan jembatan itu sebagai alat politik, mau bawa diri ke situ, siapa pendirinya, orang juga tahu, jadi 2018 sudah di alokasikan lagi 100 miliar, jadi tanggung jawab kita untuk jalan pendekat selesai”, kata BTM lagi sambil tersenyum kecil.

Pada kesempatan itu juga Walikota Jayapura menghimbau kepada seluruh peserta Musrenbang RPJMD Kota Jayapura, para pemangku kepentingan mampu melahirkan langkah – langkah kongkrit untuk mewujudkan kebijakan strategis pembangunan Pemkot sekaligus menyusun program dan kegiatan pembangunan melalui Musrenbang RPJMD kemarin.

“melalui kegiatan ini sebagai implementasi visi misi Pemkot Jayapura, jadi masing – masing OPD mampu mewujudkan tugas pokok dan fungsinya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Jayapura, sehingga akan di peroleh masukan dan adanya komitmen dari stake holder dan pemangku kepentingan”, kata BTM lagi.

Terkait alokasi dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota untuk penuntasan jembatan Holtekamp sisi Hamadi, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, RD Siahaya dalam kesempatan terpisah memberikan keterangan berbeda dengan yang di sampaikan oleh Walikota Jayapura dalam kegiatan Musrenbang RPJMD kemarin.

Menurut Sekda untuk tahun 2017 memang tidak di anggarkan untuk jembatan Holtekamp, tapi di tahun 2015 – 2016 yang sudah di anggarkan baru Rp. 13 miliar, dan apabila tahun 2018 mendatang ada bantuan dana dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 100 miliar, maka Pemerintah Kota akan menganggarkan Rp 87 miliar pada APBD Kota Jayapura tahun 2018 mendatang, sehingga alokasi dana 200 miliar yang menjadi komitmen Pemkot terealisasi penuh.

Baca Juga:  Di Papua, Pilkada Mahal, Pilkada Kaco !

“kita juga berusaha mencarikan sumber dana, dengan kondisi anggaran yang ada memang agak berat, dan sudah kita jelaskan ke Pemprov Papua, tapi kalau tahun ini ada tambahan dana dari Pemprov Papua sebesar Rp 100 miliar, maka kami akan mengalokasikan pada 2018 mendatang anggaran sebesar Rp. 87 miliar, sehingga total dana Rp 200 miliar yang dibutuhkan terpenuhi sesuai dengan komitmen, dan pekerjaan tersebut bisa di tuntaskan”, kata R. D. Siahaya, Sekda Kota Jayapura kepada wartawan, Jumat (15/9/2017) lalu.

Lingkar Papua yang meminta waktu wawancara guna mengkonfirmasi terkait pembangunan jembatan Holtekamp kepada Walikota Jayapura pada Rabu (11/10/2017) dan Jumat (13/10/2017) hingga berita ini di muat tidak memberikan tanggapan, meski sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk wawancara, dua kali SMS yang di kirimkan Lingkar Papua tidak dibalas Walikota Jayapura hingga berita ini di naikkan.

Demikian juga RD. Siahaya, Sekda Kota Jayapura yang di konfirmasi Lingkar Papua melalui pesan singkat, Rabu (11/10/2017) juga tidak membalas pesan konfirmasi yang di kirimkan Lingkar Papua hingga berita ini di naikkan.  (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*