Soal Sentilan Menteri PUPR, Kepala Balai Minta Walikota Tidak Perlu “Baper”

Ir Osman H Marbun, MMT, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua. (Foto: Titie/ Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA – Soal sentilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono melalui penggalan sebuah lirik lagu terkait pembiayaan jembatan Holtekamp yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, menurut Ir Osman H Marbun, MMT, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua tidak perlu di tanggapi serius oleh Walikota Jayapura apalagi sampai terbawa ke dalam hati atau di bawa ke perasaan (baper-Red).

“Pak Menteri pasti menyampaikan tidak ada tendensi apa-apa, menurut saya itu bahasa kekeluargaan, familar, bercanda, sehingga itu jangan dibuat aneh atau dibawa perasaan”, kata Oesman Marbun, kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (10/10/2017) sore.

Apalagi dalam penyampaiannya, menurut Oesman, Pak Menteri juga menegaskan bahwa dana APBD maupun APBN itu sama saja,  dan menurutnya itu bukanlah soal, artinya  bahwa kalaupun APBD tidak bisa,  mungkin APBN dapat membantu. Tapi, akibat pelaksaanaan tersebut molor, maka Pemerintah Pusat harus menganggarkan ulang.

“kalau tadinya sama-sama dianggarkan sama-sama bekerja kan secepatnya bisa sesuai rencana,”kata Oesman.

Dalam kunjungannya awal September 2017 lalu meninjau beberapa proyek yang di danai dari APBN termasuk Jembatan Holtekamp, Menteri PUPR sempat melontarkan sentilan soal belum terealisasinya dana yang disanggupi oleh Pemkot empat tahun lalu sebesar Rp 200 miliar untuk menuntaskan jalan pendekat sisi pantai Hamadi.

“kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari, itu kira – kira lagu yang pas”, kata Basoeki Hadimoeljono sambil senyum – senyum ketika ditanyakan soal kelanjutan pembangunan Jembatan Holtekamp, mengingat sampai hari ini Pemerintah Kota belum tuntas menganggarkan dana Rp. 200 miliar untuk penuntasan jembatan dimaksud.

Padahal 2 Agustus 2013, atau empat tahun silam, Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) sendiri yang menandatangani MoU tersebut bersama – sama dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Staff Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otda Velix Wanggai.

Baca Juga:  Sudah Ada Jaminan Keamanan dari Kodam dan Polda, Sebagian Penghuni Asrama Putra Waropen Sudah Kembali

Namun Menteri PUPR menegaskan bahwa darimanapun sumber pembiayaan penuntasan pembangunan Jembatan Holtekamp baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota, semuanya adalah uang negara, uang rakyat, jadi tidak masalah.

“itu kan sama-sama uang negara semua, uang rakyat juga mau dari APBN, atau APBD, jadi sama saja,” kata Basoeki Hadimoeljono ketika itu.

Terkait sentilan Menteri PUPR soal pendanaan Jembatan Holtekamp itu juga menjadi topik hangat yang di bahas oleh DR. Benhur Tomi Mano, MM, Walikota Jayapura saat memberikan sambutan ketika membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kota Jayapura pekan kemarin di Aula Sian Sior kantor Walikota Jayapura.

Walikota Jayapura, Benhur Tommi Mano (BTM) meminta semua pihak tidak usah terlalu mempolitisir soal pembangunan jembatan Holtekamp.

BTM memastikan bahwa tidak benar bila Pemerintah Kota Jayapura lepas tangan untuk pembiayaan jalan pendekat dan melupakan MoU yang ia tanda tangani bersama pemerintah pusat dan provinsi pada 2 Agustus 2013, empat tahun lalu, dimana Pemerintah Kota menyanggupi menalangi kebutuhan dana Rp. 200 miliar guna menuntaskan jalan pendekat sisi Pantai Hamadi.

“Rp 187 miliar sudah di alokasikan pada tahun 2015 lalu untuk bangun jembatan Holtekamp dan tahun 2018 mendatang kita alokasikan kembali Rp. 100 miliar, jadi sudah selesai tanggung jawab kita, Pemerintah Kota, jadi orang – orang yang tidak tahu apa – apa tidak usah bicara bahwa Pemkot tidak bantu untuk jembatan Holtekamp”, kata DR. Benhur Tomi Mano, MM Walikota Jayapura dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kota Jayapura 2018 – 2022 di Aula Sian Sior Kantor Walikota Jayapura, Selasa (10/10/2017) lalu.

Pada kesempatan itu, di hadapan seluruh peserta Musrenbang RPJMD, BTM mengkritisi pihak – pihak yang terkesan menyudutkan Pemerintah Kota seolah – olah Pemerintah Kota lepas tanggung jawab, padahal pihak – pihak yang dimaksud menurut BTM tidak mengetahui secara detail riwayat dan sejarah hadirnya Jembatan Holtekamp yang diharapkan akan menjadi landmark Kota Jayapura itu.

Baca Juga:  Garam Hitam Ala Suku Koroway, Bukan Penyedap Rasa Biasa !

Mulai wartawan, Menteri PUPR, sampai Kadinas PU Provinsi Papua menurut BTM hendaknya jangan ‘asal bicara” padahal tidak mengetahui apapun soal jembatan Holtekamp dimaksud.

“jadi wartawan jangan tulis, kaulah yang memulai, kaulah yang mengakhiri, Kadis PU Provinsi juga tidak tahu apa – apa bicara sembarangan, apalagi Menteri PUPR tidak tahu apa – apa bicara sembarangan, karena saya presentasikan ini di Jakarta di depan Ditjen, Sekjen, di undang”, kata Walikota Jayapura, meminta agar Sekda menyiapkan surat untuk pemerintah pusat terkait polemik pembiayaan jembatan Holtekamp dimaksud.

Terkait sentilan Menteri PUPR dimaksud, menurut Ir. Osman H Marbun, MMT, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua sudah ia clearkan dengan pihak Pemerintah Kota Jayapura beberapa waktu lalu.

“saya sudah komunikasi dengan Bina Marga Pemkot Jayapura, saya juga sudah bertemu dengan Wakil Walikota, dan ketika itu Pak Wakil Walikota juga sudah mengatakan sentilan itu sebagai guyonan kekeluargaan juga”, kata Osman Marbun lagi.

Mengenai teknis pembangunan jalan akses atau jalan pendekat menuju Jembatan Holtekamp dari sisi Pantai Hamadi yang menjadi tanggung jawab Pemkot Jayapura  menurut Oesman belum dibahas., namun pihak BBPJN XVIII sudah ada kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan melalui surat sudah diutarakan.

“surat itu menyampaikan bahwa Pemerintah Kota memang mohon dukungan, jadi nanti pekerjaan Pemkot yang awalnya kita sepatati dalam MoU nanti akan dibagi bersama Pemerintah Provinsi dan Pusat, Pemkot akan membantu untuk menyelesaikan lahan bersama dengan Pemerintah Provinsi, kesepakatannya memang itu bagian dari tugas mereka”, kata Marbun lagi.

Kepala BBPJN XVIII berharap sentilan Menteri PUPR tersebut tidak perlu diartikan macam – macam, justru hal itu bisa diartikan bentuk kepedulian Pak Menteri terhadap pembangunan di Papua, karena merasa bagian dari Papua dan ingin mendorong pembangunan Papua dalam infrastrukturnya.

Baca Juga:  Rame Soal DPT Fiktif 20 Persen, KPU Papua Akan Buktikan Lewat Pemutakhiran DPT

“Sehingga itu disampaikan dalam bahasa yang sangat kekeluargaan menurut saya sangat bersahabat, mMemang disitu juga harus dijelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi sebenarnya menganggarkan terus, pemerintah kota mengganggarkan di tahun pertama dan karna keterbatasannya minta dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk sama-sama menyelesaikan, kan disitu jelas Pak Menteri katakan, APBD maupun APBN sama saja, jadi sudahlah itu nanti  APBN maupun APBD jembatannya tetap jadi, bahkan pak menteri katakan ya sudah kalau memang tidak bisa nanti kitalah, ya kan sama-sama bertanggung jawab”, kata Osman meluruskan.

Menurutnya Pak Menteri berharap pembangunan jembatan itu tidak akan molor, karena masih bisa dianggarkan lagi pada tahun 2018 dan 2019.

“Kalau jembatannya  bisa selesai 2018, persoalan jalan aksesnya itu yang belum,” katanya

Soal tindak lanjut bentang tengah jembatan, Oesman menjelaskan, prosesnya sudah 80 persen, dimana hitungan 80 persen tersebut sudah termasuk rangka yang sudah dibangun.

Menurutnya, rangka bentangan baja yang sebelumnya akan dikirim pada pertengahan September lalu, belum jadi dikirim, karena berbenturan dengan adanya kegiatan dari PT PAL untuk perakitan kerjaan lain, sehingga masih terbatas lokasinya.

“Kalau kemarin kita rencanakan, mudah-mudahan jadinya tanggal 31 Oktober rangkanya dikirim, yang pasti dua pelengkung rangka baja sudah terpasang pada akhir 2017, jadi dua-duanya itu dirakit dan sebagaiannya lagi sudah di kirim untuk peletakan seperti P4 P5,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Oesman juga menggambarkan langsung progres pembangunan jembatan tersebut. Dimana untuk proses pembangunannya, APBN membiayai pembangunan jembatan yang menghubungkan Hamadi – Holtekamp, Pemerintah Provinsi melaksanakan pembangunan jembatan pendekat.

“ Untuk provinsi setiap tahun dianggarkan, tahun depan menyelesaikan yang kurang, perkiraannya  ini sudah dibangun jembatan pendekat dengan panjang 300 meter dengan pembangunan dibagi dua tahun 2017 dan 2018,” jelasnya. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

1 Comment

  1. Salam hormat..saya dari DPUPR PROV PAPUA mau menyampaikan bahwa tolong Bpk Ir Osman H Marbun, MMT, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua.,apa kh bisa tdk kita anak2 Papua yg SDMnya suda memenuhi aturan ASN terkait dgn syarat tetang pekerjaan kepeuan bisa di kordinir utk kita masuk bergabung bekerja bersama2 di Balai Besar Jalan Nasional atau tidak..saya berharap semoga bpk kepala Balai Besar Jalan Nasional wilaya XVIII bisa memberikan peluang bagi kami anak2 Papua ASN utk dapat bergabung bekerja dan berkarya dalam membangun Negeri kita terutama di wilaya papua dan papua barat..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*