Kepala BKAD: DAK Aman, DAU Kena Potong Rp. 9 Miliar, Pemberian Bansos Dihentikan Sementara

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra. (Foto: Ist)

 

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra mengatakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada pemotongan dari pemerintah pusat, namun untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Keerom kena potong sebesar Rp. 9 Miliar.

“Tidak dipotong, kebijakan pusat itu berdasarkan laporan jadi yang tidak dilaporkan itu yang langsung dipotong. Untuk kasus Keerom tahap kedua bisa saya katakana 80 persen tersalurkan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Keerom Rabu 17 Oktober 2017.

Indra sapaan akrabnya, membenarkan untuk DAK sempat terjadi persoalan khususnya untuk DAK Kesehatan Afirmatif. Namun setelah dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, dana tersebut tidak bermasalah dan tetap dilanjutkan penggunanya.

“ Karena itu (DAK Afirmatif) merupaka kebijakan Bapak Presiden maka tetap dilanjutkan, jadi pada dasarnya kalau ditambahkan 80 persen tadi dengan DAK Afirmatif, DAK kita terealisasi semuanya,” tuturnya menjelaskan.

Sedangkan untuk DAU, katanya, memang terjadi pemotongan sebesar Rp. 9 Miliar, namun itu terjadi bukan karena terlambatnya pelaporan keuangan dari Pemkab Keerom, tapi semata-mata karena penerimaan negara yang tidak sesuai dengan target.

“DAU bukan hanya kita yang alami semua daerah di Indonesia mengalami pemotongan karena itu tergantung pendapatan negara. Jadi tidak benar kalau berkaitan dengan pelaporan,” bebernya.

Namun Indra memastikan pemotongan tersebut tidak menimbulkan persoalan karena Pemkab Keerom telah menerima pergantian uang dari Pemerintah Provinsi Papua untuk pembayaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sehingga pemotongan DAU tersebut dapat ditutupi dari pergantian tersebut.

“SMA dan SMK itukan sudah pindah kewenangannya ke provinsi. Tapi kemarin untuk mencegah terjadi demo dan stabilitas keamanan Pemkab membayar Rp. 9 Miliar untuk SMK, uangnya sudah diganti oleh provinsi. Jadi tidak masalah jadi bisa saling menutupi karena nominalnya sama,” ujarnya.

Namun diakuinya yang tidak bisa dihindari oleh Pemkab Keerom adalah pemberian dana bantuan sosial (bansos). Dimana dana ini terjadi pemotongan sebesar Rp. 15 Miliar dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya harus melakukan penghentian pemberian bansos. Namun untuk bantuan hibah lembaga tetap berjalan sesuai dengan naskah hibah tahun 2017.

“Sejak kemarin sudah dihentikan dulu, karena memang terjadi pemotongan yang cukup besar. Bantuan hibah tetap jalan, tapi hanya untuk lembaga yang masuk dalam naskah hibah. Bagi yang tidak terakomodir, mungkin di 2018 bisa masuk, tapi harus memenuhi syarat,” pungkasnya. (alf/r2)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*