DPRP Minta Kadis Dukcapil Yang Gagal Tuntaskan Perekaman e-KTP di Copot !

Tan Wie Long, anggota Komisi I DPRP Provinsi Papua. (Foto : doc. Lingkar Papua)

 

LINGKAR PAPUA.COM, JAYAPURA—Meski secara nasional tahapan perekaman e-KTP di seluruh kabupaten / kota sudah mencapai 95 persen, namun untuk di Provinsi Papua baru mencapai 28%, baru Kota Jayapura yang di nilai berhasil menuntaskan “PR” perekaman e-KTP yang sudah di mulai sejak lima tahun lalu itu.

“perekaman e – KTP ini baru mencapai 28 – 30 persen di Papua, itu kegagalan kita, kegagalan pemerintah, kenapa sampai bisa begitu, seharusnya Kepala Daerah tegas berhentikan Kadinas Dukcapil yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan itu, gagal dan tidak maksimal, harusnya di copot saja”, kata Tan Wie Long Karnan, anggota Komisi I Dewan Perwakilam Rakyat Papua (DPRP)  di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017)

Ia mermpertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menuntaskan perekaman e-KTP, padahal sudah di galakkan sejak lima tahun lalu, tetapi baru Kota Jayapura yang berhasil dan serius menuntaskan pekerjaan itu.

“Kota bisa, kenapa daerah lain tidak bisa, waktunya kan lama sekali, ini sungguh memalukan, karena Provinsi Papua hanya bisa menuntaskan 28 persen saja, padahal jumlah penduduk kita kan hanya 3 jutaan lebih, kok bisa tidak selesai – selesai itu, atau memang sengaja tidak mau di tuntaskan kah, ini harus di pertanyakan, ada apa ini”, kata anggota DPRP yang akrab di sapa A long itu.

Baca Juga:  Ini Klaim Tujuh Keberhasilan LUKMEN

Ia berharap Dinas Dukcapil Provinsi Papua juga lebih pro aktif mendorong dan berkoordinasi dengan Dukcapil di tiap kabupaten /kota untuk menggenjot perekaman e-KTP di sisa 3 bulan ini, sehingga di harapkan pada Pemilihan Gubernur 2018 mendatang sudah tuntas da nada data yang lengkap dan riil terkait jumlah penduduk yang sudah ber –KTP dan memiliki hak suara.

“Dukcapil Provinsi harus dorong dan berikan sanksi bagi daerah yang enggan melaksanakan program nasional itu, salah satu data yang betul-betul bisa dipertanggung jawabkan tentang masalah kependudukan itu melalui e-KTP, sehingga perekaman e-KTP harus dilaksanakan secepatnya, agar diketahui secara riil jumlah penduduk Papua”, kata Tan Wie Long lagi.

Soal alasan listrik dan internet yang menjadi kendala perekaman e-KTP yang selama ini dikeluhkan menurutnya hal itu hanyalah alasan saja, kalau di seriusi tentunya ada solusi yang bisa dilakukan dalam rentang waktu lima tahun ini.

Baca Juga:  Di Papua, Pilkada Mahal, Pilkada Kaco !

Menurutnya selama ini masalah jumlah penduduk hanya menjadi komoditi politis semata, dimana isu jumlah pendatang lebih banyak dari OAP, belum lagi tidak akuratnya DPT yang selalu menjadi masalah tetap tiap tahun, dimana semua itu disebabkan oleh tidak berjalannya proses perekaman e-KTP secara maksimal.

“semestinya sebelum Pilgub, Pileg dan Pilpres, perekaman e-KTP di Papua sudah harus tuntas, biar tidak ada lagi masalah soail DPT sluman dan mark up DPT, harus ada Tim Pengkajian dari Pemprov untuk tuntaskan hal ini”

Menurutnya hingga kini tidak ada angka riil dan pasti terkait jumlah penduduk Papua, masih bersifat estimasi, tetapi isu kependudukan, komposisi OAP dan pendatang hanya sebatas jadi komoditi politis belaka, tidak ada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pendataan salah satunya lewat e-KTP yang terukur dan tidak dapat di manipulasi tentunya.

“Sensus jumlah penduduk OAP, itu hanya cerita saja, selalu diangkat, itukan sisi negatif dari kedua sisi, tetapi sebenarnya jika sudah diangkat rencana pendataan OAP itu harus dibuktikan, jangan diangkat dan didiamkan. Jadi, seolah-olah nanti pandangan dari masyarakat, oh ini benar ternyata kita di Papua amber-amber (pendatang) terlalu banyak ini, sudah melebihi OAP ini, padahal kan belum tentu benar, karena data valid belum ada dan BPS harus jelas”, tegas Tan Wie Long.

Baca Juga:  KIP Papua : Kalau Pejabat Tertutup, Susah Ditemui, Kepala Menghindar, Patut Dicurigai Ada Apa !

Minimnya capaian perekaman e-KTP di Provinsi Papua juga dipertanyakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI  Prof.DR.Zudah Arif Fakruloh,SH.MH dalam kegiatan Temu Teknis Kebijakan Kependudukan se Papua di Jayapura, Jumat (13/10/2017) belum lama ini.

 

Menurutnya secara nasional perekaman e-KTP telah mencapai 95%, namun di Papua progressnya baru mencapai 28 persen saja, untuk itu Dirjen mendesak agar Dukcapil di Papua lebih aktif lagi melakukan perekaman e-KTP.

“Kadis Dukcapil harus lebih aktif, harus jemput bola, datangi kampung dan distrik, juga sekolah, gereja, kumpulkan masyarakat di desa, petugas harus datang jemput bola, supaya target perekaman e-KTP bisa tercapai, bila perlu di hari libur, Sabtu dan Minggu juga kantor buka”, kata Prof. Zudah A. Fakrulloh.

Fakarulloh berharap di tiga bulan terakhir pada tahun 2017 ini seluruh Dukcapil se- Papua lebih focus dan mengejar target perekaman e-KTP. (tie/r1)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*